PETISI BRAWIJAYA MEDIA, JAKARTA – Sebanyak 75 persen responden dari masyarakat mengaku mengalami stres akibat kebijakan pemerintah selama dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Temuan tersebut terungkap dalam survei Center of Economic and Law Studies (CELIOS) bersama Kabinet Bayangan yang dipaparkan dalam peluncuran laporan evaluasi kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran pada Minggu (11/10/2026).
Selain menyoroti kebijakan pemerintah secara umum, survei juga menemukan 67 persen responden mengaku stres terhadap perilaku Presiden Prabowo Subianto.
“Jawabannya adalah 75 persen itu merasa stres dengan kebijakan pemerintah. Dan spesifik 67 persen stres dengan perilaku dari Prabowo Subianto,” kata Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira, saat merilis hasil riset secara daring, Minggu (11/10/2026).
Selain itu, kapasitas kepemimpinan Presiden Prabowo juga mendapat sorotan tajam dari para ahli.
“Kemudian, kepemimpinan dan komunikasi publik, persepsi ahli terhadap kapasitas kepemimpinan presiden, 71 persen, ini yang ditanya adalah pada ahli, pada 129 ahli menjawab 71 persen kapasitas kepemimpinan tidak memadai,” kata dia.
Bhima menyebut, kinerja Prabowo selama dua tahun mendapat skor rendah, hanya sekitar 2,8 dari 10 dari para ahli. Sedangkan penilaian masyarakat umum mencapai 4,6/10.
Sementara itu, Wakil Presiden (Wapres) RI, Gibran Rakabuming Raka hanya mendapat 2,2 dari 10 dari para ahli. Sementara untuk masyarakat umum menilai kinerja dari Wakil Presiden Gibran itu 4,9 dari 10.
Harga Bahan Pokok dan Lapangan Kerja Jadi Pemicu Utama
Dalam pemaparan hasil survei, Bhima menyebut tiga persoalan yang paling banyak berkaitan dengan tekanan masyarakat, yakni kenaikan harga bahan pokok, sulitnya memperoleh lapangan pekerjaan, serta persoalan penegakan hukum.
“Penegakkan hukum, reformasi birokrasi itu permasalahan ketiga yang paling stressing, kesehatan publik itu keempat,” ucap Bhima.
Sebanyak 78 persen responden menilai harga kebutuhan pokok menjadi persoalan mendesak yang harus segera diselesaikan pemerintah.
Kondisi ini membuat 53 persen masyarakat menilai keadaan ekonomi keluarga mereka memburuk, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
“Dampaknya, 53 persen masyarakat menilai kondisi ekonomi rumah tangga dibandingkan setahun lalu adalah lebih buruk,” tuturnya.
31 persen masyarakat menilai kondisi ekonomi setahun belakangan tidak mengalami perubahan atau sama saja, dan hanya 16 persen yang menyatakan kondisi ekonomi mereka membaik.
Sementara itu, 58 persen responden menyoroti persoalan lapangan kerja dan perlindungan pekerja.
“Bansos, perlindungan sosial itu 28 persen yang menjawab menjadi salah satu isu paling top of mind,” lanjutnya.
Isu pendidikan di angka 18 persen dan energi sebesar 6 persen.
Di sisi lain, sorotan juga mengarah pada penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang masih menjadi persoalan. Sebanyak 96 persen responden menilai penanganan karhutla tidak efektif.
Adapun, pengumpulan data dilakukan sejak 15 September hingga 9 Oktober 2026.
Bhima menyampaikan bahwa, survei tersebut melibatkan 129 responden ahli dengan berbagai latar belakang hingga wilayah domisili, serta pengalaman profesional yang beragam menggunakan teknik snowball sampling untuk menjangkau responden dengan keahlian yang relevan.
Survei tersebut juga melibatkan 1.142 responden yang tersebar di berbagai provinsi melalui Meta Ads dengan metode non-probability sampling. Metode ini dilengkapi pembobotan (weighting) agar sesuai dengan populasi berusia di atas 17 tahun.
