PETISI BRAWIJAYA MEDIA, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto meminta para profesor, akademisi, dan pakar memberikan masukan untuk mencari solusi penanganan asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Namun, dia menilai hujan alami menjadi faktor penting dalam membantu mengatasi kondisi kebakaran yang berlangsung.
Hal itu disampaikan Prabowo dalam rapat terbatas terkait karhutla yang digelar secara hybrid di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (12/10/2026).
Rapat tersebut turut dihadiri oleh Gubernur Sumatera Selatan dan Kalimantan Tengah, serta Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) dan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) dari kedua provinsi tersebut.
Dalam rapat tersebut, Prabowo menerima laporan mengenai perkembangan dan langkah-langkah penanganan karhutla yang telah berjalan.
“Ya, masalah asap nanti kita minta masukan para profesor kita bagaimana, tetapi ujung-ujungnya ya hanya hujan air, ya,” kata Prabowo, dikutip dari kanal YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (13/10/2026).
Meski mengakui bahwa hujan dan air menjadi faktor penting dalam memadamkan kebakaran, Prabowo menegaskan bahwa langkah utama pemerintah harus berfokus pada pencegahan dan mitigasi hingga tingkat desa.
Menurutnya, pemerintah telah membahas strategi tersebut bersama para pakar dari berbagai perguruan tinggi dan ahli yang memahami kondisi daerah masing-masing. Pengetahuan akademis, pengalaman lapangan, dan kemampuan pemerintah daerah dinilai perlu dipadukan agar upaya pencegahan berjalan lebih efektif.
Prabowo menekankan bahwa strategi penanganan karhutla ke depan harus mengutamakan pencegahan secara presisi dan mitigasi di tingkat paling bawah, terutama desa-desa yang berada di sekitar kawasan hutan dan lahan rawan terbakar.
“Bahwa langkah nanti yang paling utama adalah pencegahan presisi, mitigasi di tingkat paling bawah, di tingkat desa,” ujar Prabowo.
Pendekatan tersebut penting karena penanganan karhutla tidak cukup dilakukan setelah api membesar. Pemerintah perlu memperkuat deteksi dini, pengawasan wilayah rawan, kesiapan personel, serta respons cepat ketika titik api mulai muncul.
Dengan memperkuat mitigasi sejak awal, risiko meluasnya kebakaran diharapkan dapat ditekan sehingga dampak terhadap kesehatan masyarakat, lingkungan, dan kegiatan ekonomi dapat diminimalkan.
Selain itu, Prabowo meminta TNI dan Polri membantu memberikan pelatihan kepada polisi hutan. Menurutnya, upaya menjaga kekayaan alam Indonesia membutuhkan kerja keras dan dukungan personel yang memadai.
Prabowo menilai jumlah polisi hutan perlu ditambah untuk mengimbangi luas kawasan hutan yang harus dijaga. Ia pun meminta agar kebutuhan penambahan personel tersebut disampaikan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).
“Karena itu, tolong sampaikan ke MenPAN RB, ya, kalau memang saya minta 70.000 polisi hutan, itu karena ada maksud untuk menjaga hutan-hutan kita,” imbuhnya.
Presiden juga menyampaikan apresiasi kepada jajaran TNI, Polri, dan pemerintah daerah yang terlibat dalam penanganan kebakaran.
Dia menyebut para panglima, kepala kepolisian daerah, serta pejabat daerah telah berupaya menangani karhutla yang masih terjadi di sejumlah wilayah.
“Saya ucapkan terima kasih atas jerih payah saudara-saudara, para panglima, para kapolda, ya para pejabat di daerah-daerah,” ujarnya.
Lebih lanjut Prabowo mengatakan, luas wilayah yang mengalami kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kini sudah menurun drastis, dari yang tadinya ratusan ribu hektar, kini tersisa ratusan saja.
Prabowo mengeklaim hal tersebut merupakan efek dari pemerintah yang turun tangan besar-besaran.
“Alam kita berat. Tetapi, dari ratusan ribu beberapa minggu lalu, kita sekarang di bawah 1.000. Saya kira ini kalau enggak kita turun tangan secara besar-besaran, enggak bisa. Apalagi nanti kita mau adakan mitigasi kan ke depan,” kata Prabowo.
Prabowo menyampaikan, tadinya, dirinya mengira masih ada ratusan ribu hektar wilayah yang terdampak karhutla. Namun, setelah mendapat laporan dari Kepala BNPB Letjen Suharyanto, luas karhutla di 6 provinsi tersisa 639,23 hektar saja.
Berdasarkan laporan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), masih terdapat sekitar 639,23 hektare lahan di enam provinsi prioritas yang dalam proses pemadaman. Enam provinsi tersebut adalah Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, dan Riau.
Secara kumulatif, luas lahan yang terbakar di enam provinsi prioritas mencapai 129.899,59 hektare. Dari jumlah tersebut, 129.260,36 hektare dilaporkan telah dipadamkan, sedangkan 639,23 hektare lainnya masih dalam proses penanganan.
Data tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar area yang tercatat terbakar telah ditangani, meskipun upaya pemadaman masih berlangsung di sejumlah titik.
Adapun fokus utama pemerintah saat ini adalah penanganan karhutla di Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan.
Saat ini, pemerintah akan terus mengoptimalkan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) untuk memanfaatkan pertumbuhan awan hujan, sehingga pemadaman bisa dilaksanakan secara cepat dan menyeluruh. Kendala asap tebal dan terbatasnya jarak pandang juga menjadi tantangan bagi pengerahan sarana udara di wilayah terdampak.
Sebagai informasi, karhutla di Kalimantan tak lagi sekadar menjadi persoalan domestik. Asap pekat akibat karhutla telah menyeberang dan menghantam sejumlah negara tetangga, memicu lonjakan polusi, protes warga, hingga lumpuhnya aktivitas pendidikan di kawasan regional.
Sejumlah negara tetangga yang terdampak, antara lain Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, sampai Filipina.
Fenomena karhutla yang terjadi di Indonesia juga mendapat sorotan tajam dari berbagai media internasional, mulai dari krisis kesehatan masyarakat, penyelamatan satwa langka, hingga menimbulkan ketegangan diplomasi antarnegara.
Media internasional Al Jazeera, misalnya, menyoroti dampak buruk kabut asap lintas batas yang melumpuhkan aktivitas publik di Malaysia dan Singapura.
Pemerintah Malaysia terpaksa meliburkan sekolah di Kuala Lumpur, Putrajaya, serta lima negara bagian lainnya yang berdampak pada sekitar dua juta siswa setelah Indeks Pencemar Udara (IPU) menembus angka tidak sehat.
Dikutip dari Al Jazeera, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menyampaikan keprihatinannya secara terbuka atas krisis udara ini.
“Isu kabut asap ini memang berada pada tingkat yang membimbangkan,” tegas Anwar Ibrahim sebagaimana dilansir Al Jazeera.
Selain memicu penutupan sekolah, Al Jazeerajuga melaporkan bahwa Kementerian Kesehatan Indonesia mencatat lebih dari 170.000 kasus infeksi saluran pernapasan akibat paparan asap karhutla.
Media asal Singapura, Mothership.SG, mengulas sudut pandang dari pihak pemerintah Indonesia terkait krisis kabut asap ini.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), Syahganda Nainggolan, menyatakan bahwa kebakaran hutan dan lahan yang terjadi saat ini merupakan fenomena alam di luar kendali manusia.
“Kami berharap negara tetangga memahami bahwa ini di luar human error; ini benar-benar fenomena alam,” ujar Syahganda Nainggolan kepada media sebagaimana dikutip dari Mothership.SG.
