{"id":3080,"date":"2026-04-22T14:37:07","date_gmt":"2026-04-22T14:37:07","guid":{"rendered":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/?p=3080"},"modified":"2026-04-22T14:37:07","modified_gmt":"2026-04-22T14:37:07","slug":"pemerintah-cabut-kebijakan-pajak-0-mobil-listrik-di-tengah-lonjakan-harga-bbm-indef-soroti-risiko-ke-investor-dan-beban-konsumen","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/?p=3080","title":{"rendered":"Pemerintah Cabut Kebijakan Pajak 0 % Mobil Listrik di Tengah Lonjakan Harga BBM, INDEF Soroti Risiko ke Investor dan Beban Konsumen"},"content":{"rendered":"

PETISI BRAWIJAYA MEDIA, JAKARTA<\/strong> – Pemerintah resmi mencabut kebijakan pajak 0 persen untuk kendaraan listrik melalui terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 11 Tahun 2026 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, BBNKB, dan Pajak Alat Berat. Ketentuan tersebut telah berlaku sejak diundangkan pada 1 April 2026 dan ditandatangani Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.<\/p>\n

Dikutip dari aturan tersebut, Selasa (21\/4\/2026), pemerintah tetap memberikan insentif bagi kendaraan listrik berbasis baterai. Namun, bentuknya bukan lagi pembebasan penuh, melainkan berupa pengurangan atau keringanan pajak sesuai kebijakan daerah.<\/p>\n

\u201cPengenaan PKB dan BBNKB KBL Berbasis Baterai diberikan insentif pembebasan atau pengurangan PKB dan BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,\u201d demikian bunyi aturan tersebut.<\/p>\n

Artinya, Kebijakan ini mengakhiri skema pembebasan penuh Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) bagi kendaraan motor dan mobil listrik, di tengah tren kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).<\/p>\n

Dalam aturan terbaru tersebut, kendaraan listrik tidak lagi otomatis mendapatkan pembebasan pajak, melainkan hanya memperoleh insentif berupa pengurangan yang besarannya diserahkan kepada masing-masing pemerintah daerah.<\/p>\n

Perubahan kebijakan ini dinilai sebagai upaya pemerintah menjaga keseimbangan fiskal daerah, namun memunculkan kekhawatiran terhadap keberlanjutan transisi energi nasional.<\/p>\n

INDEF: Berisiko ke Investor dan Konsumen<\/strong><\/p>\n

Lembaga riset ekonomi, Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), menilai pencabutan kepastian bebas pajak tersebut berpotensi menimbulkan dampak negatif luas, baik bagi konsumen maupun investor.<\/p>\n

Kepala Center of Industry, Trade and Investment INDEF, Andry Satrio Nugroho, menyebut kebijakan ini mengirim sinyal yang kontradiktif di tengah dorongan pemerintah untuk mempercepat elektrifikasi kendaraan.<\/p>\n

\u201cPemerintah mengirimkan pesan kontradiktif kepada masyarakat dan investor, dan hal ini justru akan merugikan semua pihak,\u201d ujar Andry, Senin (20\/4\/2026).<\/p>\n

Di satu sisi, Presiden Prabowo secara tegas mendorong elektrifikasi kendaraan seluas-luasnya sebagai salah satu strategi utama untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar minyak (BBM) yang harganya terus melambung tinggi.<\/p>\n

Presiden bahkan baru-baru ini juga mengumumkan rencana produksi mobil sedan listrik sebagai salah satu proyek strategis nasional. Ambisi besar ini membutuhkan satu hal yang mutlak, yaitu pasar domestik yang mampu menyerap produksi tersebut.<\/p>\n

Namun, Permendagri tersebut dinilai justru menambah rintangan dengan mencabut kepastian bebas pajak yang selama ini dinikmati mobil listrik.<\/p>\n

Menurut INDEF, ketidakpastian regulasi tersebut berpotensi mengganggu iklim investasi kendaraan listrik yang dalam tiga tahun terakhir telah mencapai sekitar USD 2,73 miliar atau Rp44,23 triliun.<\/p>\n

Bahkan, jika kondisi ini berlanjut, investor disebut bisa beralih ke negara lain yang menawarkan insentif lebih menarik, seperti Vietnam.<\/p>\n

“Jika ketidakpastian regulasi terus berlangsung, saya khawatir investor mobil listrik malah beralih ke negara yang semakin kuat memberi insentif seperti Vietnam,” ungkap dia seraya mengingatkan.<\/p>\n

Padahal, ia menyebut pemerintah telah mendorong elektrifikasi kendaraan seluas-luasnya. Sebagai salah satu strategi utama untuk mengurangi ketergantungan terhadap BBM yang harganya terus melambung tinggi.<\/p>\n

Kajian lanjutan Indef GTI pada 2025 juga menunjukkan bahwa setiap mobil menikmati subsidi dari negara rata-rata hingga Rp15,5 juta per tahun, sementara mobil listrik hanya sekitar Rp2,3 juta per tahun.<\/p>\n

\u201cJadi sebenarnya, adopsi mobil listrik ini lebih murah dan lebih bersih emisinya,\u201d jelas Andry.<\/p>\n

Beban Konsumen Berpotensi Meningkat<\/strong><\/p>\n

Selain berdampak pada investasi, kebijakan baru ini juga dinilai meningkatkan beban masyarakat. Tanpa pembebasan pajak, pembelian mobil listrik akan dikenai biaya tambahan yang signifikan.<\/p>\n

Sebagai ilustrasi, kendaraan listrik dengan harga sekitar Rp400 juta dapat dikenakan bea balik nama hingga Rp48 juta, serta pajak tahunan sekitar Rp5 juta.<\/p>\n

INDEF menilai kondisi ini bisa membuat masyarakat semakin enggan beralih ke kendaraan listrik, terutama di tengah harga BBM yang terus meningkat.<\/p>\n

\u201cAlih-alih memudahkan, kebijakan ini justru menambah rintangan bagi adopsi mobil listrik,\u201d ujarnya.<\/p>\n

Selain itu, kondisi ini dinilai tidak sejalan dengan karakter kendaraan listrik yang lebih ramah lingkungan karena tidak menghasilkan emisi gas buang.<\/p>\n

“Ironisnya, aturan baru ini menyamakan beban pajak antara mobil listrik yang tidak menghasilkan emisi gas buang dengan mobil berbahan bakar minyak yang emisinya merusak lingkungan,” pungkas dia.<\/p>\n

Risiko Kebijakan Daerah yang Tidak Seragam<\/strong><\/p>\n

Masalah lain muncul dari tenggat waktu penyesuaian kebijakan di daerah yang hanya 15 hari. Waktu tersebut dinilai tidak cukup bagi daerah untuk melakukan kajian yang layak maupun konsultasi publik, sehingga berisiko melahirkan aturan yang membingungkan konsumen.<\/p>\n

Padahal, potensi ekonomi dari ekosistem ini sangat besar. Jika ekosistem mobil listrik konsisten dibangun, Indonesia diprediksi mendapatkan tambahan Produk Domestik Bruto (PDB) hingga Rp225 triliun serta menciptakan 1,9 juta lapangan kerja baru pada tahun 2030 mendatang.<\/p>\n

Selain itu, industri konversi kendaraan BBM ke Listrik yang potensial untuk ojek daring dan angkutan umum juga terancam terhambat akibat ketidakjelasan regulasi. Ketidakjelasan aturan membuat pelaku industri kecil di bidang konversi sulit berkembang karena terganjal birokrasi dan beban biaya pajak yang tidak kompetitif.<\/p>\n

Dorongan Evaluasi Kebijakan<\/strong><\/p>\n

INDEF GTI mendorong pemerintah untuk meninjau ulang Permendagri Nomor 11 Tahun 2026 dan memperkuat kembali insentif kendaraan listrik.<\/p>\n

Langkah ini dinilai penting untuk menjaga momentum transisi energi sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap BBM.<\/p>\n

Indonesia sebenarnya memiliki modal lengkap untuk menjadi pemain utama kendaraan listrik di Asia Tenggara, mulai dari cadangan mineral kritis, pabrik baterai yang sudah beroperasi, pasar domestik yang besar, hingga ambisi proyek strategis nasional mobil listrik.<\/p>\n

Namun, seluruh potensi tersebut bisa terbuang jika pemerintah justru mengirimkan sinyal kebijakan yang saling bertabrakan.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

PETISI BRAWIJAYA MEDIA, JAKARTA – Pemerintah resmi mencabut kebijakan pajak 0 persen untuk kendaraan listrik melalui terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 11 Tahun 2026 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, BBNKB, dan Pajak Alat Berat. Ketentuan tersebut telah berlaku sejak diundangkan pada 1 April 2026 dan ditandatangani Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Dikutip […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":3082,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[6,5,2],"tags":[],"class_list":{"0":"post-3080","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","7":"category-bisnis","8":"category-ekonomi","9":"category-headline-news"},"yoast_head":"\nPemerintah Cabut Kebijakan Pajak 0 % Mobil Listrik di Tengah Lonjakan Harga BBM, INDEF Soroti Risiko ke Investor dan Beban Konsumen - Petisi Brawijaya<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/?p=3080\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"en_US\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Pemerintah Cabut Kebijakan Pajak 0 % Mobil Listrik di Tengah Lonjakan Harga BBM, INDEF Soroti Risiko ke Investor dan Beban Konsumen - Petisi Brawijaya\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"PETISI BRAWIJAYA MEDIA, JAKARTA – Pemerintah resmi mencabut kebijakan pajak 0 persen untuk kendaraan listrik melalui terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 11 Tahun 2026 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, BBNKB, dan Pajak Alat Berat. Ketentuan tersebut telah berlaku sejak diundangkan pada 1 April 2026 dan ditandatangani Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Dikutip […]\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/?p=3080\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"Petisi Brawijaya\" \/>\n<meta property=\"article:publisher\" content=\"https:\/\/www.facebook.com\/petisi.brawijaya\/\" \/>\n<meta property=\"article:published_time\" content=\"2026-04-22T14:37:07+00:00\" \/>\n<meta property=\"og:image\" content=\"http:\/\/petisibrawijaya.or.id\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/Picture1-13.jpg\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:width\" content=\"624\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:height\" content=\"592\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:type\" content=\"image\/jpeg\" \/>\n<meta name=\"author\" content=\"petisiadm\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Written by\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"petisiadm\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:label2\" content=\"Est. reading time\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data2\" content=\"4 minutes\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\\\/\\\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"Article\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/petisibrawijaya.or.id\\\/?p=3080#article\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/petisibrawijaya.or.id\\\/?p=3080\"},\"author\":{\"name\":\"petisiadm\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/petisibrawijaya.or.id\\\/#\\\/schema\\\/person\\\/af5f32ff6cc0ae2da590caf92129b28b\"},\"headline\":\"Pemerintah Cabut Kebijakan Pajak 0 % Mobil Listrik di Tengah Lonjakan Harga BBM, INDEF Soroti Risiko ke Investor dan Beban Konsumen\",\"datePublished\":\"2026-04-22T14:37:07+00:00\",\"mainEntityOfPage\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/petisibrawijaya.or.id\\\/?p=3080\"},\"wordCount\":824,\"commentCount\":0,\"publisher\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/petisibrawijaya.or.id\\\/#organization\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/petisibrawijaya.or.id\\\/?p=3080#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\\\/\\\/petisibrawijaya.or.id\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2026\\\/04\\\/Picture1-13.jpg\",\"articleSection\":[\"Bisnis\",\"Ekonomi\",\"Headline News\"],\"inLanguage\":\"en-US\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"CommentAction\",\"name\":\"Comment\",\"target\":[\"https:\\\/\\\/petisibrawijaya.or.id\\\/?p=3080#respond\"]}]},{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/petisibrawijaya.or.id\\\/?p=3080\",\"url\":\"https:\\\/\\\/petisibrawijaya.or.id\\\/?p=3080\",\"name\":\"Pemerintah Cabut Kebijakan Pajak 0 % Mobil Listrik di Tengah Lonjakan Harga BBM, INDEF Soroti Risiko ke Investor dan Beban Konsumen - Petisi Brawijaya\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/petisibrawijaya.or.id\\\/#website\"},\"primaryImageOfPage\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/petisibrawijaya.or.id\\\/?p=3080#primaryimage\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/petisibrawijaya.or.id\\\/?p=3080#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\\\/\\\/petisibrawijaya.or.id\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2026\\\/04\\\/Picture1-13.jpg\",\"datePublished\":\"2026-04-22T14:37:07+00:00\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/petisibrawijaya.or.id\\\/?p=3080#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"en-US\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\\\/\\\/petisibrawijaya.or.id\\\/?p=3080\"]}]},{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"en-US\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/petisibrawijaya.or.id\\\/?p=3080#primaryimage\",\"url\":\"https:\\\/\\\/petisibrawijaya.or.id\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2026\\\/04\\\/Picture1-13.jpg\",\"contentUrl\":\"https:\\\/\\\/petisibrawijaya.or.id\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2026\\\/04\\\/Picture1-13.jpg\",\"width\":624,\"height\":592,\"caption\":\"Tangkapan Layar Permendagri No. 11 Tahun 2026\"},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/petisibrawijaya.or.id\\\/?p=3080#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Home\",\"item\":\"https:\\\/\\\/petisibrawijaya.or.id\\\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"Pemerintah Cabut Kebijakan Pajak 0 % Mobil Listrik di Tengah Lonjakan Harga BBM, INDEF Soroti Risiko ke Investor dan Beban Konsumen\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/petisibrawijaya.or.id\\\/#website\",\"url\":\"https:\\\/\\\/petisibrawijaya.or.id\\\/\",\"name\":\"Petisi Brawijaya\",\"description\":\"Barisan Kebenaran Untuk Demokrasi\",\"publisher\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/petisibrawijaya.or.id\\\/#organization\"},\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\\\/\\\/petisibrawijaya.or.id\\\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":{\"@type\":\"PropertyValueSpecification\",\"valueRequired\":true,\"valueName\":\"search_term_string\"}}],\"inLanguage\":\"en-US\"},{\"@type\":\"Organization\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/petisibrawijaya.or.id\\\/#organization\",\"name\":\"Petisi Brawijaya\",\"url\":\"https:\\\/\\\/petisibrawijaya.or.id\\\/\",\"logo\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"en-US\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/petisibrawijaya.or.id\\\/#\\\/schema\\\/logo\\\/image\\\/\",\"url\":\"https:\\\/\\\/petisibrawijaya.or.id\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2025\\\/10\\\/petisi-logo.png\",\"contentUrl\":\"https:\\\/\\\/petisibrawijaya.or.id\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2025\\\/10\\\/petisi-logo.png\",\"width\":545,\"height\":181,\"caption\":\"Petisi Brawijaya\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/petisibrawijaya.or.id\\\/#\\\/schema\\\/logo\\\/image\\\/\"},\"sameAs\":[\"https:\\\/\\\/www.facebook.com\\\/petisi.brawijaya\\\/\"]},{\"@type\":\"Person\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/petisibrawijaya.or.id\\\/#\\\/schema\\\/person\\\/af5f32ff6cc0ae2da590caf92129b28b\",\"name\":\"petisiadm\",\"image\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"en-US\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/secure.gravatar.com\\\/avatar\\\/ef5cf825eeadba46b8473399d34d5fa31f9a38bb4a94abe4b3dda776bb5cede2?s=96&d=blank&r=g\",\"url\":\"https:\\\/\\\/secure.gravatar.com\\\/avatar\\\/ef5cf825eeadba46b8473399d34d5fa31f9a38bb4a94abe4b3dda776bb5cede2?s=96&d=blank&r=g\",\"contentUrl\":\"https:\\\/\\\/secure.gravatar.com\\\/avatar\\\/ef5cf825eeadba46b8473399d34d5fa31f9a38bb4a94abe4b3dda776bb5cede2?s=96&d=blank&r=g\",\"caption\":\"petisiadm\"},\"sameAs\":[\"http:\\\/\\\/petisibrawijaya.or.id\"],\"url\":\"https:\\\/\\\/petisibrawijaya.or.id\\\/?author=1\"}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"Pemerintah Cabut Kebijakan Pajak 0 % Mobil Listrik di Tengah Lonjakan Harga BBM, INDEF Soroti Risiko ke Investor dan Beban Konsumen - Petisi Brawijaya","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/?p=3080","og_locale":"en_US","og_type":"article","og_title":"Pemerintah Cabut Kebijakan Pajak 0 % Mobil Listrik di Tengah Lonjakan Harga BBM, INDEF Soroti Risiko ke Investor dan Beban Konsumen - Petisi Brawijaya","og_description":"PETISI BRAWIJAYA MEDIA, JAKARTA – Pemerintah resmi mencabut kebijakan pajak 0 persen untuk kendaraan listrik melalui terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 11 Tahun 2026 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, BBNKB, dan Pajak Alat Berat. Ketentuan tersebut telah berlaku sejak diundangkan pada 1 April 2026 dan ditandatangani Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Dikutip […]","og_url":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/?p=3080","og_site_name":"Petisi Brawijaya","article_publisher":"https:\/\/www.facebook.com\/petisi.brawijaya\/","article_published_time":"2026-04-22T14:37:07+00:00","og_image":[{"width":624,"height":592,"url":"http:\/\/petisibrawijaya.or.id\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/Picture1-13.jpg","type":"image\/jpeg"}],"author":"petisiadm","twitter_card":"summary_large_image","twitter_misc":{"Written by":"petisiadm","Est. reading time":"4 minutes"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"Article","@id":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/?p=3080#article","isPartOf":{"@id":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/?p=3080"},"author":{"name":"petisiadm","@id":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/#\/schema\/person\/af5f32ff6cc0ae2da590caf92129b28b"},"headline":"Pemerintah Cabut Kebijakan Pajak 0 % Mobil Listrik di Tengah Lonjakan Harga BBM, INDEF Soroti Risiko ke Investor dan Beban Konsumen","datePublished":"2026-04-22T14:37:07+00:00","mainEntityOfPage":{"@id":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/?p=3080"},"wordCount":824,"commentCount":0,"publisher":{"@id":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/#organization"},"image":{"@id":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/?p=3080#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/Picture1-13.jpg","articleSection":["Bisnis","Ekonomi","Headline News"],"inLanguage":"en-US","potentialAction":[{"@type":"CommentAction","name":"Comment","target":["https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/?p=3080#respond"]}]},{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/?p=3080","url":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/?p=3080","name":"Pemerintah Cabut Kebijakan Pajak 0 % Mobil Listrik di Tengah Lonjakan Harga BBM, INDEF Soroti Risiko ke Investor dan Beban Konsumen - Petisi Brawijaya","isPartOf":{"@id":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/#website"},"primaryImageOfPage":{"@id":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/?p=3080#primaryimage"},"image":{"@id":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/?p=3080#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/Picture1-13.jpg","datePublished":"2026-04-22T14:37:07+00:00","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/?p=3080#breadcrumb"},"inLanguage":"en-US","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/?p=3080"]}]},{"@type":"ImageObject","inLanguage":"en-US","@id":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/?p=3080#primaryimage","url":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/Picture1-13.jpg","contentUrl":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/Picture1-13.jpg","width":624,"height":592,"caption":"Tangkapan Layar Permendagri No. 11 Tahun 2026"},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/?p=3080#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Home","item":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"Pemerintah Cabut Kebijakan Pajak 0 % Mobil Listrik di Tengah Lonjakan Harga BBM, INDEF Soroti Risiko ke Investor dan Beban Konsumen"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/#website","url":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/","name":"Petisi Brawijaya","description":"Barisan Kebenaran Untuk Demokrasi","publisher":{"@id":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/#organization"},"potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/?s={search_term_string}"},"query-input":{"@type":"PropertyValueSpecification","valueRequired":true,"valueName":"search_term_string"}}],"inLanguage":"en-US"},{"@type":"Organization","@id":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/#organization","name":"Petisi Brawijaya","url":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/","logo":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"en-US","@id":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/#\/schema\/logo\/image\/","url":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/petisi-logo.png","contentUrl":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/petisi-logo.png","width":545,"height":181,"caption":"Petisi Brawijaya"},"image":{"@id":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/#\/schema\/logo\/image\/"},"sameAs":["https:\/\/www.facebook.com\/petisi.brawijaya\/"]},{"@type":"Person","@id":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/#\/schema\/person\/af5f32ff6cc0ae2da590caf92129b28b","name":"petisiadm","image":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"en-US","@id":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/ef5cf825eeadba46b8473399d34d5fa31f9a38bb4a94abe4b3dda776bb5cede2?s=96&d=blank&r=g","url":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/ef5cf825eeadba46b8473399d34d5fa31f9a38bb4a94abe4b3dda776bb5cede2?s=96&d=blank&r=g","contentUrl":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/ef5cf825eeadba46b8473399d34d5fa31f9a38bb4a94abe4b3dda776bb5cede2?s=96&d=blank&r=g","caption":"petisiadm"},"sameAs":["http:\/\/petisibrawijaya.or.id"],"url":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/?author=1"}]}},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/3080","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=3080"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/3080\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":3083,"href":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/3080\/revisions\/3083"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/3082"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=3080"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=3080"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=3080"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}