{"id":3093,"date":"2026-04-22T14:46:01","date_gmt":"2026-04-22T14:46:01","guid":{"rendered":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/?p=3093"},"modified":"2026-04-22T14:46:01","modified_gmt":"2026-04-22T14:46:01","slug":"anggota-dpr-ingatkan-rekrutmen-30-000-manajer-kopdes-merah-putih-jangan-dijadikan-sebagai-alat-politik","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/?p=3093","title":{"rendered":"Anggota DPR Ingatkan Rekrutmen 30.000 Manajer Kopdes Merah Putih Jangan Dijadikan Sebagai Alat Politik"},"content":{"rendered":"

PETISI BRAWIJAYA MEDIA, JAKARTA<\/strong> – Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam mengingatkan pemerintah agar proses rekrutmen 30.000 manajer Koperasi Desa\/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih dilakukan secara profesional dan bebas dari kepentingan politik praktis. Peringatan ini muncul di tengah antusiasme tinggi masyarakat terhadap program rekrutmen yang telah dibuka pemerintah sejak pertengahan April lalu.<\/p>\n

Mufti menekankan bahwa proses seleksi harus mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta berbasis kompetensi. Mereka mengingatkan bahwa posisi manajer Kopdes memiliki peran penting sebagai penggerak ekonomi lokal, sehingga tidak boleh diisi oleh individu yang dipilih berdasarkan afiliasi politik.<\/p>\n

\u201cJangan sampai kebijakan ini menjadi alat politik di mana posisi ini diisi oleh orang-orang yang dekat dengan pihak-pihak yang berkuasa, atau diisi oleh kader-kader dari partai tertentu. Kalau ini sampai terjadi, maka koperasi desa bukan lagi alat ekonomi rakyat, tapi berubah menjadi alat distribusi kekuasaan,\u201d kata Mufti dalam kepada wartawan, Rabu (22\/4\/2026).<\/p>\n

Menurutnya, pembukaan puluhan ribu formasi manajer Kopdes patut diapresiasi sebagai langkah pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja dan memperkuat ekonomi desa. Akan tetapi proses rekrutmen juga harus memenuhi unsur keadilan dan dilakukan secara transparan, melalui standar profesional yang ketat.<\/p>\n

Di sisi lain, Mufti menyoroti potensi ketidakadilan jika rekrutmen dilakukan tanpa mempertimbangkan masyarakat desa yang telah lebih dulu merintis program Kopdes Merah Putih.<\/p>\n

Politikus PDI-Perjuangan ini mengingatkan agar pemerintah tetap memberikan prioritas kepada mereka yang sudah lebih dahulu terlibat dalam pengembangan Kopdes.<\/p>\n

\u201cKetika pemerintah kemudian membuka rekrutmen baru secara terpusat, jangan sampai ada masyarakat desa yang merasa ditinggalkan. Pemerintah wajib memprioritaskan orang-orang yang sudah lebih dulu berjuang untuk Kopdes. Justru yang ideal adalah menggabungkan keduanya, kapasitas profesional dan pengalaman lapangan,\u201d pungkasnya.<\/p>\n

Sebagai informasi, Menteri Koordinator (Menko) Pangan, Zulkifli Hasan, resmi membuka rekrutmen bagi 35.476 orang untuk posisi manajer Koperasi Desa\/Kelurahan Merah Putih per 15 April 2026 sampai dengan 24 April 2026. Nantinya, peserta yang dinyatakan lolos akan menjadi pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan skema Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) selama dua tahun.<\/p>\n

Program tersebut merupakan bagian dari upaya membangun jaringan koperasi desa yang ditargetkan mencapai 83.000 di seluruh Indonesia.<\/p>\n

Syarat Pendaftaran<\/strong><\/p>\n

Adapun syarat pendaftarannya adalah sebagai berikut:<\/p>\n