{"id":3630,"date":"2026-05-14T09:40:23","date_gmt":"2026-05-14T09:40:23","guid":{"rendered":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/?p=3630"},"modified":"2026-05-17T10:02:00","modified_gmt":"2026-05-17T10:02:00","slug":"menko-yusril-tegaskan-pembubaran-nobar-film-pesta-babi-bukan-arahan-pemerintah","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/?p=3630","title":{"rendered":"Menko Yusril Tegaskan Pembubaran Nobar Film \u201cPesta Babi\u201d Bukan Arahan Pemerintah"},"content":{"rendered":"<p><strong>PETISI BRAWIJAYA MEDIA, JAKARTA<\/strong> &#8211; Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa pembubaran kegiatan nonton bareng (nobar) film dokumenter \u201cPesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita\u201d di sejumlah daerah bukan merupakan arahan resmi pemerintah pusat maupun aparat penegak hukum.<\/p>\n<p>Pernyataan tersebut disampaikan Yusril menanggapi polemik penghentian pemutaran film dokumenter yang terjadi di beberapa kampus dan daerah dalam beberapa hari terakhir.<\/p>\n<p>&#8220;Melihat pola demikian, pembubaran nobar film \u2018Pesta Babi\u2019 bukanlah arahan dari Pemerintah ataupun aparat penegak hukum yang biasanya terpusat,\u201d kata Yusril lewat keterangan tertulis, Kamis, 14 Mei 2026.<\/p>\n<p>Menurut dia, larangan pemutaran di sejumlah lokasi lebih disebabkan persoalan administratif dan prosedural, bukan bentuk pelarangan nasional terhadap film tersebut.<\/p>\n<p>\u201cTidak semua kampus melarang pemutaran film dokumenter tersebut. Di Universitas Mataram dan UIN Mataram, Lombok, nobar film itu dilarang karena persoalan prosedur administratif saja. Sementara di kampus lain di Bandung dan Sukabumi, nobar film tersebut berjalan tanpa halangan apa pun,\u201d kata Yusril.<\/p>\n<p>Yusril menilai pola kejadian tersebut menunjukkan tidak adanya instruksi terpusat dari pemerintah untuk menghentikan penayangan film dokumenter itu.<\/p>\n<p>Ia menegaskan pemerintah tetap menjamin kebebasan berekspresi dalam negara demokrasi, termasuk melalui karya seni dan film dokumenter.<\/p>\n<p>Film dokumenter \u201cPesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita\u201d diketahui mengangkat kritik terhadap pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Papua Selatan. Film tersebut menyoroti dampak pembangunan terhadap lingkungan hidup, hak ulayat masyarakat adat Papua, hingga isu pembukaan lahan dalam proyek pangan dan energi nasional.<\/p>\n<p>Meski mengakui terdapat narasi yang dinilai provokatif dalam film tersebut, Yusril mengatakan kritik terhadap kebijakan pemerintah terhadap proyek PSN di Papua merupakan hal yang wajar dalam sistem demokrasi. Ia meminta masyarakat tidak terpancing hanya oleh judul film yang kontroversial.<\/p>\n<p>&#8220;Kritik semacam itu wajar saja, walaupun memang terdapat narasi yang provokatif. Judul film dokumenter itu sendiri memang kontroversial. &#8216;Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita&#8217; tampak bersifat provokatif,&#8221; jelasnya.<\/p>\n<p>Yusril juga menyebut pemerintah dapat mengambil pelajaran dari kritik yang disampaikan melalui film tersebut untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan proyek di lapangan apabila ditemukan kekurangan atau persoalan sosial dan lingkungan.<\/p>\n<p>&#8220;Tetapi tentu orang tidak boleh terpancing dan bereaksi hanya karena judul provokatif yang mungkin sengaja dibuat produsernya untuk menarik perhatian. Biarkan saja masyarakat menonton, lalu setelah itu silakan gelar diskusi dan debat. Dengan demikian publik menjadi kritis, pro dan kontra dapat terjadi,&#8221; katanya.<\/p>\n<p>&#8220;Pemerintah dapat memetik hikmah dari film itu untuk mengevaluasi kalau-kalau ada langkah di lapangan yang perlu diperbaiki,&#8221; lanjut Yusril.<\/p>\n<p>Di sisi lain, Yusril membantah anggapan bahwa proyek pembangunan di Papua Selatan merupakan bentuk kolonialisme modern. Menurutnya, Papua merupakan bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sehingga proyek pembangunan dilakukan dalam kerangka pemerataan pembangunan nasional dan ketahanan pangan.<\/p>\n<p>&#8220;Sudah pasti proyek itu bukanlah kolonialisme modern di zaman sekarang. Papua adalah bagian integral dari NKRI. Pemerintah Pusat Republik Indonesia bukanlah Pemerintah Belanda dulu yang menyebut Papua dengan Nederlands Nieuw Guinea sebagai daerah jajahan di masa lalu. Pembukaan lahan seperti itu juga terjadi juga di Kalimantan dan pulau-pulau lain sebagai bagian integral dari NKRI,&#8221; tegasnya.<\/p>\n<p>Yusril menegaskan bahwa pembukaan lahan telah dimulai sejak tahun 2022 pada masa pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo bersamaan dengan pemekaran daerah di Papua, kemudian proyek itu dilanjutkan oleh pemerintahan saat ini sebagai bagian dari proyek ketahanan pangan dan energi nasional.<\/p>\n<p>Ia juga menyoroti penggunaan istilah \u201cPesta Babi\u201d dalam judul film yang dinilai berpotensi menimbulkan beragam tafsir di tengah masyarakat. Karena itu, Yusril berharap sutradara, dan produser film tersebut dapat memberikan penjelasan terbuka mengenai makna judul tersebut agar tidak memicu kesalahpahaman publik.<\/p>\n<p>&#8220;Pemerintah tidak bisa diam berlindung di balik otoritas dan kekuasaan, pada saat yang sama seniman juga tidak bisa diam dan berlindung di balik kebebasan berekspresi,&#8221; katanya.<\/p>\n<p>Sebagai informasi, Film Pesta Babi digarap Dandhy Laksono dan Cypri Dale. Film berdurasi 95 menit itu mengangkat kehidupan masyarakat adat seperti suku Marind, Awyu, Yei, dan Muyu yang disebut kehilangan tanah dan ruang hidup akibat ekspansi proyek perkebunan tebu, sawit, hingga food estate.<\/p>\n<p>Polemik film dokumenter tersebut sebelumnya mencuat setelah sejumlah kegiatan nobar di kampus dan ruang publik dilaporkan dibubarkan aparat maupun pihak kampus di beberapa daerah, termasuk di Lombok hingga Ternate.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>PETISI BRAWIJAYA MEDIA, JAKARTA &#8211; Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa pembubaran kegiatan nonton bareng (nobar) film dokumenter \u201cPesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita\u201d di sejumlah daerah bukan merupakan arahan resmi pemerintah pusat maupun aparat penegak hukum. Pernyataan tersebut disampaikan Yusril menanggapi polemik penghentian pemutaran film dokumenter yang [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":3631,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[2,7,3],"tags":[],"class_list":{"0":"post-3630","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","7":"category-headline-news","8":"category-megapolitan","9":"category-politik"},"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v27.3 - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-wordpress\/ -->\n<title>Menko Yusril Tegaskan Pembubaran Nobar Film \u201cPesta Babi\u201d Bukan Arahan Pemerintah - Petisi Brawijaya<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/?p=3630\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"en_US\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Menko Yusril Tegaskan Pembubaran Nobar Film \u201cPesta Babi\u201d Bukan Arahan Pemerintah - Petisi Brawijaya\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"PETISI BRAWIJAYA MEDIA, JAKARTA &#8211; Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa pembubaran kegiatan nonton bareng (nobar) film dokumenter \u201cPesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita\u201d di sejumlah daerah bukan merupakan arahan resmi pemerintah pusat maupun aparat penegak hukum. Pernyataan tersebut disampaikan Yusril menanggapi polemik penghentian pemutaran film dokumenter yang [&hellip;]\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/?p=3630\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"Petisi Brawijaya\" \/>\n<meta property=\"article:publisher\" content=\"https:\/\/www.facebook.com\/petisi.brawijaya\/\" \/>\n<meta property=\"article:published_time\" content=\"2026-05-14T09:40:23+00:00\" \/>\n<meta property=\"article:modified_time\" content=\"2026-05-17T10:02:00+00:00\" \/>\n<meta property=\"og:image\" content=\"http:\/\/petisibrawijaya.or.id\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/WhatsApp-Image-2026-05-15-at-10.35.20.jpeg\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:width\" content=\"650\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:height\" content=\"366\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:type\" content=\"image\/jpeg\" \/>\n<meta name=\"author\" content=\"petisiadm\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Written by\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"petisiadm\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:label2\" content=\"Est. reading time\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data2\" content=\"4 minutes\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\\\/\\\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"Article\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/petisibrawijaya.or.id\\\/?p=3630#article\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/petisibrawijaya.or.id\\\/?p=3630\"},\"author\":{\"name\":\"petisiadm\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/petisibrawijaya.or.id\\\/#\\\/schema\\\/person\\\/af5f32ff6cc0ae2da590caf92129b28b\"},\"headline\":\"Menko Yusril Tegaskan Pembubaran Nobar Film \u201cPesta Babi\u201d Bukan Arahan Pemerintah\",\"datePublished\":\"2026-05-14T09:40:23+00:00\",\"dateModified\":\"2026-05-17T10:02:00+00:00\",\"mainEntityOfPage\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/petisibrawijaya.or.id\\\/?p=3630\"},\"wordCount\":672,\"commentCount\":0,\"publisher\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/petisibrawijaya.or.id\\\/#organization\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/petisibrawijaya.or.id\\\/?p=3630#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\\\/\\\/petisibrawijaya.or.id\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2026\\\/05\\\/WhatsApp-Image-2026-05-15-at-10.35.20.jpeg\",\"articleSection\":[\"Headline News\",\"Megapolitan\",\"Politik\"],\"inLanguage\":\"en-US\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"CommentAction\",\"name\":\"Comment\",\"target\":[\"https:\\\/\\\/petisibrawijaya.or.id\\\/?p=3630#respond\"]}]},{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/petisibrawijaya.or.id\\\/?p=3630\",\"url\":\"https:\\\/\\\/petisibrawijaya.or.id\\\/?p=3630\",\"name\":\"Menko Yusril Tegaskan Pembubaran Nobar Film \u201cPesta Babi\u201d Bukan Arahan Pemerintah - Petisi Brawijaya\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/petisibrawijaya.or.id\\\/#website\"},\"primaryImageOfPage\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/petisibrawijaya.or.id\\\/?p=3630#primaryimage\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/petisibrawijaya.or.id\\\/?p=3630#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\\\/\\\/petisibrawijaya.or.id\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2026\\\/05\\\/WhatsApp-Image-2026-05-15-at-10.35.20.jpeg\",\"datePublished\":\"2026-05-14T09:40:23+00:00\",\"dateModified\":\"2026-05-17T10:02:00+00:00\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/petisibrawijaya.or.id\\\/?p=3630#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"en-US\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\\\/\\\/petisibrawijaya.or.id\\\/?p=3630\"]}]},{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"en-US\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/petisibrawijaya.or.id\\\/?p=3630#primaryimage\",\"url\":\"https:\\\/\\\/petisibrawijaya.or.id\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2026\\\/05\\\/WhatsApp-Image-2026-05-15-at-10.35.20.jpeg\",\"contentUrl\":\"https:\\\/\\\/petisibrawijaya.or.id\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2026\\\/05\\\/WhatsApp-Image-2026-05-15-at-10.35.20.jpeg\",\"width\":650,\"height\":366,\"caption\":\"Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, (Foto: Istimewa)\"},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/petisibrawijaya.or.id\\\/?p=3630#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Home\",\"item\":\"https:\\\/\\\/petisibrawijaya.or.id\\\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"Menko Yusril Tegaskan Pembubaran Nobar Film \u201cPesta Babi\u201d Bukan Arahan Pemerintah\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/petisibrawijaya.or.id\\\/#website\",\"url\":\"https:\\\/\\\/petisibrawijaya.or.id\\\/\",\"name\":\"Petisi Brawijaya\",\"description\":\"Barisan Kebenaran Untuk Demokrasi\",\"publisher\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/petisibrawijaya.or.id\\\/#organization\"},\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\\\/\\\/petisibrawijaya.or.id\\\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":{\"@type\":\"PropertyValueSpecification\",\"valueRequired\":true,\"valueName\":\"search_term_string\"}}],\"inLanguage\":\"en-US\"},{\"@type\":\"Organization\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/petisibrawijaya.or.id\\\/#organization\",\"name\":\"Petisi Brawijaya\",\"url\":\"https:\\\/\\\/petisibrawijaya.or.id\\\/\",\"logo\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"en-US\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/petisibrawijaya.or.id\\\/#\\\/schema\\\/logo\\\/image\\\/\",\"url\":\"https:\\\/\\\/petisibrawijaya.or.id\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2025\\\/10\\\/petisi-logo.png\",\"contentUrl\":\"https:\\\/\\\/petisibrawijaya.or.id\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2025\\\/10\\\/petisi-logo.png\",\"width\":545,\"height\":181,\"caption\":\"Petisi Brawijaya\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/petisibrawijaya.or.id\\\/#\\\/schema\\\/logo\\\/image\\\/\"},\"sameAs\":[\"https:\\\/\\\/www.facebook.com\\\/petisi.brawijaya\\\/\"]},{\"@type\":\"Person\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/petisibrawijaya.or.id\\\/#\\\/schema\\\/person\\\/af5f32ff6cc0ae2da590caf92129b28b\",\"name\":\"petisiadm\",\"image\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"en-US\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/secure.gravatar.com\\\/avatar\\\/ef5cf825eeadba46b8473399d34d5fa31f9a38bb4a94abe4b3dda776bb5cede2?s=96&d=blank&r=g\",\"url\":\"https:\\\/\\\/secure.gravatar.com\\\/avatar\\\/ef5cf825eeadba46b8473399d34d5fa31f9a38bb4a94abe4b3dda776bb5cede2?s=96&d=blank&r=g\",\"contentUrl\":\"https:\\\/\\\/secure.gravatar.com\\\/avatar\\\/ef5cf825eeadba46b8473399d34d5fa31f9a38bb4a94abe4b3dda776bb5cede2?s=96&d=blank&r=g\",\"caption\":\"petisiadm\"},\"sameAs\":[\"http:\\\/\\\/petisibrawijaya.or.id\"],\"url\":\"https:\\\/\\\/petisibrawijaya.or.id\\\/?author=1\"}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"Menko Yusril Tegaskan Pembubaran Nobar Film \u201cPesta Babi\u201d Bukan Arahan Pemerintah - Petisi Brawijaya","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/?p=3630","og_locale":"en_US","og_type":"article","og_title":"Menko Yusril Tegaskan Pembubaran Nobar Film \u201cPesta Babi\u201d Bukan Arahan Pemerintah - Petisi Brawijaya","og_description":"PETISI BRAWIJAYA MEDIA, JAKARTA &#8211; Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa pembubaran kegiatan nonton bareng (nobar) film dokumenter \u201cPesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita\u201d di sejumlah daerah bukan merupakan arahan resmi pemerintah pusat maupun aparat penegak hukum. Pernyataan tersebut disampaikan Yusril menanggapi polemik penghentian pemutaran film dokumenter yang [&hellip;]","og_url":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/?p=3630","og_site_name":"Petisi Brawijaya","article_publisher":"https:\/\/www.facebook.com\/petisi.brawijaya\/","article_published_time":"2026-05-14T09:40:23+00:00","article_modified_time":"2026-05-17T10:02:00+00:00","og_image":[{"width":650,"height":366,"url":"http:\/\/petisibrawijaya.or.id\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/WhatsApp-Image-2026-05-15-at-10.35.20.jpeg","type":"image\/jpeg"}],"author":"petisiadm","twitter_card":"summary_large_image","twitter_misc":{"Written by":"petisiadm","Est. reading time":"4 minutes"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"Article","@id":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/?p=3630#article","isPartOf":{"@id":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/?p=3630"},"author":{"name":"petisiadm","@id":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/#\/schema\/person\/af5f32ff6cc0ae2da590caf92129b28b"},"headline":"Menko Yusril Tegaskan Pembubaran Nobar Film \u201cPesta Babi\u201d Bukan Arahan Pemerintah","datePublished":"2026-05-14T09:40:23+00:00","dateModified":"2026-05-17T10:02:00+00:00","mainEntityOfPage":{"@id":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/?p=3630"},"wordCount":672,"commentCount":0,"publisher":{"@id":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/#organization"},"image":{"@id":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/?p=3630#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/WhatsApp-Image-2026-05-15-at-10.35.20.jpeg","articleSection":["Headline News","Megapolitan","Politik"],"inLanguage":"en-US","potentialAction":[{"@type":"CommentAction","name":"Comment","target":["https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/?p=3630#respond"]}]},{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/?p=3630","url":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/?p=3630","name":"Menko Yusril Tegaskan Pembubaran Nobar Film \u201cPesta Babi\u201d Bukan Arahan Pemerintah - Petisi Brawijaya","isPartOf":{"@id":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/#website"},"primaryImageOfPage":{"@id":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/?p=3630#primaryimage"},"image":{"@id":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/?p=3630#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/WhatsApp-Image-2026-05-15-at-10.35.20.jpeg","datePublished":"2026-05-14T09:40:23+00:00","dateModified":"2026-05-17T10:02:00+00:00","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/?p=3630#breadcrumb"},"inLanguage":"en-US","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/?p=3630"]}]},{"@type":"ImageObject","inLanguage":"en-US","@id":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/?p=3630#primaryimage","url":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/WhatsApp-Image-2026-05-15-at-10.35.20.jpeg","contentUrl":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/WhatsApp-Image-2026-05-15-at-10.35.20.jpeg","width":650,"height":366,"caption":"Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, (Foto: Istimewa)"},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/?p=3630#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Home","item":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"Menko Yusril Tegaskan Pembubaran Nobar Film \u201cPesta Babi\u201d Bukan Arahan Pemerintah"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/#website","url":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/","name":"Petisi Brawijaya","description":"Barisan Kebenaran Untuk Demokrasi","publisher":{"@id":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/#organization"},"potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/?s={search_term_string}"},"query-input":{"@type":"PropertyValueSpecification","valueRequired":true,"valueName":"search_term_string"}}],"inLanguage":"en-US"},{"@type":"Organization","@id":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/#organization","name":"Petisi Brawijaya","url":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/","logo":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"en-US","@id":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/#\/schema\/logo\/image\/","url":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/petisi-logo.png","contentUrl":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/petisi-logo.png","width":545,"height":181,"caption":"Petisi Brawijaya"},"image":{"@id":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/#\/schema\/logo\/image\/"},"sameAs":["https:\/\/www.facebook.com\/petisi.brawijaya\/"]},{"@type":"Person","@id":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/#\/schema\/person\/af5f32ff6cc0ae2da590caf92129b28b","name":"petisiadm","image":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"en-US","@id":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/ef5cf825eeadba46b8473399d34d5fa31f9a38bb4a94abe4b3dda776bb5cede2?s=96&d=blank&r=g","url":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/ef5cf825eeadba46b8473399d34d5fa31f9a38bb4a94abe4b3dda776bb5cede2?s=96&d=blank&r=g","contentUrl":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/ef5cf825eeadba46b8473399d34d5fa31f9a38bb4a94abe4b3dda776bb5cede2?s=96&d=blank&r=g","caption":"petisiadm"},"sameAs":["http:\/\/petisibrawijaya.or.id"],"url":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/?author=1"}]}},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/3630","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=3630"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/3630\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":3632,"href":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/3630\/revisions\/3632"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/3631"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=3630"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=3630"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=3630"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}