{"id":4402,"date":"2026-07-03T18:49:35","date_gmt":"2026-07-03T18:49:35","guid":{"rendered":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/?p=4402"},"modified":"2026-07-03T18:49:35","modified_gmt":"2026-07-03T18:49:35","slug":"dpr-ungkap-rencana-ruu-pusat-finansial-internasional-indonesia-bakal-punya-pengadilan-khusus-hingga-insentif-pajak-0-persen","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/?p=4402","title":{"rendered":"DPR Ungkap Rencana RUU Pusat Finansial Internasional Indonesia, Bakal Punya Pengadilan Khusus hingga Insentif Pajak 0 Persen"},"content":{"rendered":"

PETISI BRAWIJAYA MEDIA, JAKARTA<\/strong> – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengungkapkan rancangan besar pembentukan Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) yang saat ini mulai dibahas bersama pemerintah masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2026. Regulasi tersebut dirancang menghadirkan rezim hukum dan perpajakan khusus guna meningkatkan daya saing Indonesia sebagai pusat keuangan internasional.<\/p>\n

Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menjelaskan bahwa UU harus masuk ke pengambilan keputusan tingkat I pada 20 Juli 2026, dan disahkan di Rapat Paripurna pada 21 Juli 2026.<\/p>\n

Artinya, pembahasan sampai pengesahan hanya akan memakan waktu kurang lebih 19 hari. Adapun UU P2SK, yang disahkan 4 Juni 2026, mengamanatkan RUU PFII menjadi UU dalam waktu tiga bulan setelah pengesahan Omnibus Law Sektor Keuangan tersebut.<\/p>\n

Rencananya, pengembangan PFII ini akan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam Pidato Kenegaraan serta Nota Keuangan dan RAPBN 2027. Oleh sebab itu, DPR mengupayakan agar sebelum RUU PFII ini bisa tuntas pada Juli.<\/p>\n

“Secara khusus Bapak Presiden nantinya menyampaikan kepada masyarakat Indonesia secara keseluruhan PFII bisa menjadi sebuah insentif tersendiri kepada sektor keuangan. Pemerintah dan DPR pada tingkatan undang-undang membentuk kawasan Pusat Finansial Internasional Indonesia dengan pengecualian-pengecualian tertentu di bidang aspek perpajakan, pengawasan registrasi perusahaan dan sebagainya, itu diberikan wilayah khusus,” kata Misbakhun kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (2\/7\/2026).<\/p>\n

Misbakhun menyampaikan bahwa PFII akan memiliki karakteristik yang berbeda dari kawasan ekonomi khusus maupun kawasan bisnis pada umumnya.<\/p>\n

Salah satu konsep utama yang disiapkan adalah penerapan sistem common law dalam penyelesaian sengketa bisnis internasional, berbeda dengan sistem civil law yang berlaku secara nasional.<\/p>\n

Menurut Misbakhun, kawasan PFII nantinya akan dilengkapi pengadilan khusus yang menangani sengketa investasi dan bisnis secara cepat, sederhana, dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha global.<\/p>\n

Contohnya, pemerintah akan membangun pengadilan sendiri di dalam PFII yang menganut sistem hukum Anglo-Saxon yakni common law.<\/p>\n

Ini merupakan kewajiban utama yang harus dipenuhi berdasarkan praktik terbaik di berbagai financial center mulai dari Singapura, Hong Kong, UEA hingga India.<\/p>\n

“Kemudian wilayah kewenangan, kekuasaan, kehakimannya nanti akan diberikan wilayah khusus. Kita juga akan membentuk pengadilan khusus, dispute settlement court, yang menganut kepada prinsip hukum common law, singkat, cepat, tuntas. Tujuannya memberikan kepastian hukum sekaligus meningkatkan daya tarik investor internasional,” asing ke wilayah Indonesia,” lanjut Misbakhun.<\/p>\n

Bahkan, menurut dia, rancangan regulasi PFII juga membuka peluang penggunaan hakim asing dalam penyelesaian sengketa tertentu di kawasan tersebut.<\/p>\n

Selain aspek hukum, PFII juga disiapkan dengan insentif fiskal yang agresif. Salah satu yang tengah dibahas adalah penerapan tarif pajak hingga 0% guna meningkatkan daya saing Indonesia dibandingkan pusat keuangan global lainnya.<\/p>\n

Menurutnya, skema tersebut akan memberikan fleksibilitas bagi perusahaan global untuk menjadikan Indonesia sebagai basis operasional maupun pusat investasi regional.<\/p>\n

Di sisi lain, tidak hanya investor asing, pemilik modal dari Indonesia juga bisa ikut mendirikan berbagai institusi keuangan di enklave tersebut. Misalnya, family office, perbankan, asuransi, dana pensiun, modal ventura, sekuritas dan lain-lain.<\/p>\n

Sehingga, tidak perlu jauh-jauh ke UEA, negara tetangga sekawasan Asean pun sudah banyak mendirikan financial center seperti Malaysia, Singapura dan Vietnam. Singapura bahkan diketahui merupakan salah satu pusat keuangan global terbesar di dunia.<\/p>\n

“Kemudian, dari sisi perpajakan, ini secara konsep yang direncanakan akan 0%, untuk menarik orang di seluruh dunia. Dubai sudah 0%, beberapa pusat finansial di negara lain juga sudah 0%, karena nanti orang luar negeri bisa mendirikan sebuah perusahaan di PFII, kemudian dia bisa melakukan ekspansi investasinya baik di luar wilayah Indonesia maupun di dalam Indonesia,” kata Misbakhun.<\/p>\n

Untuk itulah, berbagai pengecualian akan diakomodasi oleh RUU ini. Contohnya, pengawasan institusi keuangan di PFII tidak akan masuk dalam wilayah yurisdiksi Otoritas Jasa Keuangan (OJK).<\/p>\n

Namun, RUU akan menyebutkan secara eksplisit bahawa wilayah enklave ini masih dalam koridor kewenangan border transcation Indonesia.<\/p>\n

“Modal asing maupun dividen korporasi yang masuk ke sana akan dibukukan secara statistik sebagai cadangan devisa Indonesia. Nanti, kalau masuk dari luar negeri akan menjadi net national income. Kalau dari dalam negeri, akan menjadi dividen yang dibayarkan akan meningkatkan net national product kita,” terang Misbakhun.<\/p>\n

Sementara itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan alasan mengajukan Rancangan Undang-Undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia (RUU PFII) ke DPR.<\/p>\n

Menurut Purbaya, pembentukan kawasan finansial khusus ini merupakan bagian dari visi pemerintah untuk mewujudkan perekonomian nasional yang lebih tangguh, inklusif, dan berkelanjutan, sejalan dengan program pembangunan Asta Cita serta amanat UUD 1945.<\/p>\n

Purbaya menjelaskan Indonesia dinilai memiliki modal yang kuat untuk mengambil peran lebih besar dalam ekosistem keuangan global melalui besarnya perekonomian nasional, luasnya pasar domestik, posisi geografis yang strategis, kekayaan sumber daya alam, serta prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang baik.<\/p>\n

Meski demikian, hingga saat ini Indonesia belum memiliki kawasan keuangan internasional yang dirancang secara khusus dengan standar tata kelola, kepastian hukum, kelembagaan, dan daya saing yang setara dengan berbagai pusat keuangan internasional di dunia.<\/p>\n

Atas dasar tersebut, pemerintah mengusulkan pembentukan PFII sebagai kawasan yang memiliki kekhususan untuk mengakomodasi kebutuhan industri jasa keuangan global sekaligus menjadi katalis pendalaman sektor keuangan nasional.<\/p>\n

“Salah satu unsur terpenting dalam keberhasilan suatu pusat keuangan internasional adalah tersedianya kepastian hukum dan mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat, profesional, dan dipercaya oleh pelaku usaha internasional,” jelasnya.<\/p>\n

Pemerintah sebelumnya telah mengungkapkan PFII akan dibangun di Bali dan diproyeksikan menjadi pusat keuangan internasional yang mampu bersaing dengan kawasan finansial global seperti Dubai, Singapura, hingga Hong Kong. Dengan berbagai insentif yang disiapkan, pemerintah berharap PFII dapat menjadi pintu masuk baru bagi aliran modal internasional ke Indonesia.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

PETISI BRAWIJAYA MEDIA, JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengungkapkan rancangan besar pembentukan Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) yang saat ini mulai dibahas bersama pemerintah masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2026. Regulasi tersebut dirancang menghadirkan rezim hukum dan perpajakan khusus guna meningkatkan daya saing Indonesia sebagai pusat […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":4404,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[5,2,4],"tags":[],"class_list":["post-4402","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","category-ekonomi","category-headline-news","category-hukum"],"yoast_head":"\nDPR Ungkap Rencana RUU Pusat Finansial Internasional Indonesia, Bakal Punya Pengadilan Khusus hingga Insentif Pajak 0 Persen - Petisi Brawijaya<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/?p=4402\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"en_US\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"DPR Ungkap Rencana RUU Pusat Finansial Internasional Indonesia, Bakal Punya Pengadilan Khusus hingga Insentif Pajak 0 Persen - Petisi Brawijaya\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"PETISI BRAWIJAYA MEDIA, JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengungkapkan rancangan besar pembentukan Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) yang saat ini mulai dibahas bersama pemerintah masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2026. Regulasi tersebut dirancang menghadirkan rezim hukum dan perpajakan khusus guna meningkatkan daya saing Indonesia sebagai pusat […]\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/?p=4402\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"Petisi Brawijaya\" \/>\n<meta property=\"article:publisher\" content=\"https:\/\/www.facebook.com\/petisi.brawijaya\/\" \/>\n<meta property=\"article:published_time\" content=\"2026-07-03T18:49:35+00:00\" \/>\n<meta property=\"og:image\" content=\"http:\/\/petisibrawijaya.or.id\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/WhatsApp-Image-2026-07-03-at-15.02.38.jpeg\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:width\" content=\"1600\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:height\" content=\"1066\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:type\" content=\"image\/jpeg\" \/>\n<meta name=\"author\" content=\"petisiadm\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Written by\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"petisiadm\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:label2\" content=\"Est. reading time\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data2\" content=\"5 minutes\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\\\/\\\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"Article\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/petisibrawijaya.or.id\\\/?p=4402#article\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/petisibrawijaya.or.id\\\/?p=4402\"},\"author\":{\"name\":\"petisiadm\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/petisibrawijaya.or.id\\\/#\\\/schema\\\/person\\\/af5f32ff6cc0ae2da590caf92129b28b\"},\"headline\":\"DPR Ungkap Rencana RUU Pusat Finansial Internasional Indonesia, Bakal Punya Pengadilan Khusus hingga Insentif Pajak 0 Persen\",\"datePublished\":\"2026-07-03T18:49:35+00:00\",\"mainEntityOfPage\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/petisibrawijaya.or.id\\\/?p=4402\"},\"wordCount\":879,\"commentCount\":0,\"publisher\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/petisibrawijaya.or.id\\\/#organization\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/petisibrawijaya.or.id\\\/?p=4402#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\\\/\\\/petisibrawijaya.or.id\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2026\\\/07\\\/WhatsApp-Image-2026-07-03-at-15.02.38.jpeg\",\"articleSection\":[\"Ekonomi\",\"Headline News\",\"Hukum\"],\"inLanguage\":\"en-US\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"CommentAction\",\"name\":\"Comment\",\"target\":[\"https:\\\/\\\/petisibrawijaya.or.id\\\/?p=4402#respond\"]}]},{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/petisibrawijaya.or.id\\\/?p=4402\",\"url\":\"https:\\\/\\\/petisibrawijaya.or.id\\\/?p=4402\",\"name\":\"DPR Ungkap Rencana RUU Pusat Finansial Internasional Indonesia, Bakal Punya Pengadilan Khusus hingga Insentif Pajak 0 Persen - Petisi Brawijaya\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/petisibrawijaya.or.id\\\/#website\"},\"primaryImageOfPage\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/petisibrawijaya.or.id\\\/?p=4402#primaryimage\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/petisibrawijaya.or.id\\\/?p=4402#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\\\/\\\/petisibrawijaya.or.id\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2026\\\/07\\\/WhatsApp-Image-2026-07-03-at-15.02.38.jpeg\",\"datePublished\":\"2026-07-03T18:49:35+00:00\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/petisibrawijaya.or.id\\\/?p=4402#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"en-US\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\\\/\\\/petisibrawijaya.or.id\\\/?p=4402\"]}]},{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"en-US\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/petisibrawijaya.or.id\\\/?p=4402#primaryimage\",\"url\":\"https:\\\/\\\/petisibrawijaya.or.id\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2026\\\/07\\\/WhatsApp-Image-2026-07-03-at-15.02.38.jpeg\",\"contentUrl\":\"https:\\\/\\\/petisibrawijaya.or.id\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2026\\\/07\\\/WhatsApp-Image-2026-07-03-at-15.02.38.jpeg\",\"width\":1600,\"height\":1066,\"caption\":\"DPR Ungkap Rencana RUU Pusat Finansial Internasional Indonesia, Bakal Punya Pengadilan Khusus hingga Insentif Pajak 0 Persen\"},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/petisibrawijaya.or.id\\\/?p=4402#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Home\",\"item\":\"https:\\\/\\\/petisibrawijaya.or.id\\\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"DPR Ungkap Rencana RUU Pusat Finansial Internasional Indonesia, Bakal Punya Pengadilan Khusus hingga Insentif Pajak 0 Persen\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/petisibrawijaya.or.id\\\/#website\",\"url\":\"https:\\\/\\\/petisibrawijaya.or.id\\\/\",\"name\":\"Petisi Brawijaya\",\"description\":\"Barisan Kebenaran Untuk Demokrasi\",\"publisher\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/petisibrawijaya.or.id\\\/#organization\"},\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\\\/\\\/petisibrawijaya.or.id\\\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":{\"@type\":\"PropertyValueSpecification\",\"valueRequired\":true,\"valueName\":\"search_term_string\"}}],\"inLanguage\":\"en-US\"},{\"@type\":\"Organization\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/petisibrawijaya.or.id\\\/#organization\",\"name\":\"Petisi Brawijaya\",\"url\":\"https:\\\/\\\/petisibrawijaya.or.id\\\/\",\"logo\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"en-US\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/petisibrawijaya.or.id\\\/#\\\/schema\\\/logo\\\/image\\\/\",\"url\":\"https:\\\/\\\/petisibrawijaya.or.id\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2025\\\/10\\\/petisi-logo.png\",\"contentUrl\":\"https:\\\/\\\/petisibrawijaya.or.id\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2025\\\/10\\\/petisi-logo.png\",\"width\":545,\"height\":181,\"caption\":\"Petisi Brawijaya\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/petisibrawijaya.or.id\\\/#\\\/schema\\\/logo\\\/image\\\/\"},\"sameAs\":[\"https:\\\/\\\/www.facebook.com\\\/petisi.brawijaya\\\/\"]},{\"@type\":\"Person\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/petisibrawijaya.or.id\\\/#\\\/schema\\\/person\\\/af5f32ff6cc0ae2da590caf92129b28b\",\"name\":\"petisiadm\",\"image\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"en-US\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/secure.gravatar.com\\\/avatar\\\/ef5cf825eeadba46b8473399d34d5fa31f9a38bb4a94abe4b3dda776bb5cede2?s=96&d=blank&r=g\",\"url\":\"https:\\\/\\\/secure.gravatar.com\\\/avatar\\\/ef5cf825eeadba46b8473399d34d5fa31f9a38bb4a94abe4b3dda776bb5cede2?s=96&d=blank&r=g\",\"contentUrl\":\"https:\\\/\\\/secure.gravatar.com\\\/avatar\\\/ef5cf825eeadba46b8473399d34d5fa31f9a38bb4a94abe4b3dda776bb5cede2?s=96&d=blank&r=g\",\"caption\":\"petisiadm\"},\"sameAs\":[\"http:\\\/\\\/petisibrawijaya.or.id\"],\"url\":\"https:\\\/\\\/petisibrawijaya.or.id\\\/?author=1\"}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"DPR Ungkap Rencana RUU Pusat Finansial Internasional Indonesia, Bakal Punya Pengadilan Khusus hingga Insentif Pajak 0 Persen - Petisi Brawijaya","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/?p=4402","og_locale":"en_US","og_type":"article","og_title":"DPR Ungkap Rencana RUU Pusat Finansial Internasional Indonesia, Bakal Punya Pengadilan Khusus hingga Insentif Pajak 0 Persen - Petisi Brawijaya","og_description":"PETISI BRAWIJAYA MEDIA, JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengungkapkan rancangan besar pembentukan Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) yang saat ini mulai dibahas bersama pemerintah masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2026. Regulasi tersebut dirancang menghadirkan rezim hukum dan perpajakan khusus guna meningkatkan daya saing Indonesia sebagai pusat […]","og_url":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/?p=4402","og_site_name":"Petisi Brawijaya","article_publisher":"https:\/\/www.facebook.com\/petisi.brawijaya\/","article_published_time":"2026-07-03T18:49:35+00:00","og_image":[{"width":1600,"height":1066,"url":"http:\/\/petisibrawijaya.or.id\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/WhatsApp-Image-2026-07-03-at-15.02.38.jpeg","type":"image\/jpeg"}],"author":"petisiadm","twitter_card":"summary_large_image","twitter_misc":{"Written by":"petisiadm","Est. reading time":"5 minutes"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"Article","@id":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/?p=4402#article","isPartOf":{"@id":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/?p=4402"},"author":{"name":"petisiadm","@id":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/#\/schema\/person\/af5f32ff6cc0ae2da590caf92129b28b"},"headline":"DPR Ungkap Rencana RUU Pusat Finansial Internasional Indonesia, Bakal Punya Pengadilan Khusus hingga Insentif Pajak 0 Persen","datePublished":"2026-07-03T18:49:35+00:00","mainEntityOfPage":{"@id":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/?p=4402"},"wordCount":879,"commentCount":0,"publisher":{"@id":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/#organization"},"image":{"@id":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/?p=4402#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/WhatsApp-Image-2026-07-03-at-15.02.38.jpeg","articleSection":["Ekonomi","Headline News","Hukum"],"inLanguage":"en-US","potentialAction":[{"@type":"CommentAction","name":"Comment","target":["https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/?p=4402#respond"]}]},{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/?p=4402","url":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/?p=4402","name":"DPR Ungkap Rencana RUU Pusat Finansial Internasional Indonesia, Bakal Punya Pengadilan Khusus hingga Insentif Pajak 0 Persen - Petisi Brawijaya","isPartOf":{"@id":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/#website"},"primaryImageOfPage":{"@id":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/?p=4402#primaryimage"},"image":{"@id":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/?p=4402#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/WhatsApp-Image-2026-07-03-at-15.02.38.jpeg","datePublished":"2026-07-03T18:49:35+00:00","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/?p=4402#breadcrumb"},"inLanguage":"en-US","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/?p=4402"]}]},{"@type":"ImageObject","inLanguage":"en-US","@id":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/?p=4402#primaryimage","url":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/WhatsApp-Image-2026-07-03-at-15.02.38.jpeg","contentUrl":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/WhatsApp-Image-2026-07-03-at-15.02.38.jpeg","width":1600,"height":1066,"caption":"DPR Ungkap Rencana RUU Pusat Finansial Internasional Indonesia, Bakal Punya Pengadilan Khusus hingga Insentif Pajak 0 Persen"},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/?p=4402#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Home","item":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"DPR Ungkap Rencana RUU Pusat Finansial Internasional Indonesia, Bakal Punya Pengadilan Khusus hingga Insentif Pajak 0 Persen"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/#website","url":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/","name":"Petisi Brawijaya","description":"Barisan Kebenaran Untuk Demokrasi","publisher":{"@id":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/#organization"},"potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/?s={search_term_string}"},"query-input":{"@type":"PropertyValueSpecification","valueRequired":true,"valueName":"search_term_string"}}],"inLanguage":"en-US"},{"@type":"Organization","@id":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/#organization","name":"Petisi Brawijaya","url":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/","logo":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"en-US","@id":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/#\/schema\/logo\/image\/","url":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/petisi-logo.png","contentUrl":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/petisi-logo.png","width":545,"height":181,"caption":"Petisi Brawijaya"},"image":{"@id":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/#\/schema\/logo\/image\/"},"sameAs":["https:\/\/www.facebook.com\/petisi.brawijaya\/"]},{"@type":"Person","@id":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/#\/schema\/person\/af5f32ff6cc0ae2da590caf92129b28b","name":"petisiadm","image":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"en-US","@id":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/ef5cf825eeadba46b8473399d34d5fa31f9a38bb4a94abe4b3dda776bb5cede2?s=96&d=blank&r=g","url":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/ef5cf825eeadba46b8473399d34d5fa31f9a38bb4a94abe4b3dda776bb5cede2?s=96&d=blank&r=g","contentUrl":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/ef5cf825eeadba46b8473399d34d5fa31f9a38bb4a94abe4b3dda776bb5cede2?s=96&d=blank&r=g","caption":"petisiadm"},"sameAs":["http:\/\/petisibrawijaya.or.id"],"url":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/?author=1"}]}},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/4402","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=4402"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/4402\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":4405,"href":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/4402\/revisions\/4405"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/4404"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=4402"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=4402"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=4402"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}