{"id":4692,"date":"2026-07-28T13:44:48","date_gmt":"2026-07-28T13:44:48","guid":{"rendered":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/?p=4692"},"modified":"2026-07-28T13:44:48","modified_gmt":"2026-07-28T13:44:48","slug":"apindo-jika-ingin-hentikan-gelombang-phk-perbaiki-regulasi-dan-hambatan-investasi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/?p=4692","title":{"rendered":"Apindo: Jika Ingin Hentikan Gelombang PHK, Perbaiki Regulasi dan Hambatan Investasi"},"content":{"rendered":"

PETISI BRAWIJAYA MEDIA, JAKARTA<\/strong> – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta pemerintah menjadikan revisi regulasi ketenagakerjaan sebagai momentum untuk meningkatkan daya saing Indonesia di kawasan Asia Tenggara. Organisasi tersebut menilai maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi belakangan merupakan gejala dari berbagai masalah struktural dikarenakan masih banyaknya hambatan regulasi, perizinan, hingga tingginya biaya berusaha di Indonesia.<\/p>\n

Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani mengatakan perhatian pemerintah terhadap mitigasi PHK memang penting. Namun, menurutnya, upaya tersebut tidak akan efektif apabila akar persoalan yang menyebabkan perusahaan melakukan efisiensi tidak segera diselesaikan.<\/p>\n

“Hari-hari ini yang menjadi perhatian pemerintah kami lihat adalah masalah PHK. Namun kami selalu sampaikan PHK itu masalah di hilir. Yang harus kita lihat adalah apa penyebab PHK dan masalah hulunya itu apa,” ujar Shinta dalam konferensi pers menjelang Rapat Kerja dan Konsultasi Nasional (Rekerkornas) Apindo ke-35, Senin (28\/7\/2026).<\/p>\n

Menurut Shinta, Apindo saat ini memfokuskan upaya penyelesaian persoalan dunia usaha melalui Satuan Tugas Debottlenecking. Melalui forum tersebut, Apindo telah memetakan sejumlah persoalan prioritas yang dinilai perlu segera diselesaikan melalui deregulasi dan penyederhanaan kebijakan.<\/p>\n

\u201cIni adalah dua hal yang menjadi kunci pekerjaan Apindo setiap harinya. Dan ini juga sudah kami sampaikan kepada semua lini pemerintah, kementerian dan lembaga terkait, maupun sampai ke DPR,\u201d katanya.<\/p>\n

Ia menilai sebagian besar persoalan yang dihadapi dunia usaha masih berada dalam kendali pemerintah sehingga dapat diselesaikan apabila terdapat komitmen kuat.<\/p>\n

“Yang kami rasa, isu-isu di debottlenecking ini adalah isu yang bisa dikendalikan oleh pemerintah. Jadi kalau memang mau diselesaikan, ada jalannya. Namun ini harus bisa segera diselesaikan,” ujarnya.<\/p>\n

Lebih lanjut, Shinta mengungkapkan dunia usaha saat ini menghadapi tekanan yang semakin berat akibat tingginya ketidakpastian global. Konflik geopolitik, gangguan rantai pasok, volatilitas harga energi, hingga pelemahan nilai tukar rupiah mempersempit ruang gerak perusahaan.<\/p>\n

Di sisi domestik, pelemahan aktivitas manufaktur juga mulai terlihat. Dia menyinggung melemahnya aktivitas sektor riil pada triwulan II-2026. Data menunjukkan Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur Indonesia anjlok menjadi 46,9 pada Juni 2026, level terendah sejak Juni 2025. Sementara itu, Indeks Kepercayaan Industri (IKI) juga melemah menjadi 52,9.<\/p>\n

Tekanan terhadap dunia usaha juga mulai tercermin pada sektor ketenagakerjaan. Berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan periode Januari\u2013Mei 2026, jumlah tenaga kerja yang menjadi nonaktif akibat PHK mencapai sekitar 126.000 orang. Sementara itu, klaim Jaminan Hari Tua (JHT) terkait PHK telah mencapai sekitar 50.000 klaim.<\/p>\n

Meski demikian, Shinta menegaskan tekanan terhadap dunia usaha tidak hanya terjadi di Indonesia. Menurutnya, banyak negara juga menghadapi perlambatan ekonomi global, perubahan struktur industri, disrupsi teknologi, hingga restrukturisasi rantai pasok global.<\/p>\n

Yang membedakan, kata dia, adalah kecepatan pemerintah dalam menghadirkan kebijakan yang mampu menjadi bantalan bagi dunia usaha sehingga tekanan tersebut tidak berkembang menjadi gelombang PHK yang lebih besar.<\/p>\n

Karena itu, Apindo menilai pemerintah juga perlu memperbaiki iklim investasi melalui penyederhanaan perizinan, peningkatan kepastian regulasi, dan penurunan biaya berusaha (cost of doing business) agar tekanan terhadap sektor industri tidak berkembang menjadi gelombang PHK yang lebih luas.<\/p>\n

Sementara itu, Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo, Bob Azam mengatakan, pelaku usaha tidak meminta pelonggaran aturan secara berlebihan, melainkan kesetaraan iklim usaha dengan negara pesaing di kawasan.<\/p>\n

Menurut Apindo, negara-negara ASEAN seperti Vietnam, Malaysia, dan Thailand terus melakukan penyempurnaan regulasi agar lebih adaptif terhadap perubahan ekonomi global. Kondisi tersebut membuat iklim investasi di negara-negara tersebut dinilai lebih kompetitif sehingga mampu menarik lebih banyak investasi manufaktur dan menciptakan lapangan kerja baru.<\/p>\n

“Kita enggak minta yang muluk-muluk, jangan kita kalah kompetitif sama negara ASEAN,” ujar Bob.<\/p>\n

Selain pembenahan regulasi, Apindo menilai peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi kunci agar Indonesia tidak tertinggal dalam persaingan industri regional.<\/p>\n

Bob mengatakan kesejahteraan pekerja tidak hanya ditentukan oleh kenaikan upah minimum, tetapi juga peluang meningkatkan keterampilan sehingga dapat berpindah ke pekerjaan dengan produktivitas dan pendapatan lebih tinggi.<\/p>\n

Apindo juga mengusulkan pembentukan dana abadi pelatihan tenaga kerja serta memasukkan sistem peringatan dini pemutusan hubungan kerja (PHK) ke dalam undang-undang untuk memperkuat mitigasi di tengah meningkatnya gelombang PHK.<\/p>\n

“Dana pelatihan kita terlalu kecil, mungkin di bawah Rp 2 triliun. Bandingkan dengan dana LPDP yang sekitar Rp 100 triliun. Kita juga harus menyiapkan dana yang serupa untuk blue collar supaya keahlian pekerja kita lebih bagus,” ujarnya.<\/p>\n

Ia mengingatkan tanpa investasi besar pada pelatihan, Indonesia berisiko hanya menjadi lokasi industri berteknologi rendah, sementara investasi industri berteknologi tinggi mengalir ke negara lain seperti Thailand, Malaysia, dan Singapura.<\/p>\n

Menurut Bob, sistem pelatihan juga perlu diarahkan pada skema sertifikasi kompetensi yang lebih fleksibel agar pekerja dapat lebih cepat beradaptasi dengan kebutuhan industri baru, termasuk industri hijau, kendaraan listrik, dan kecerdasan buatan.<\/p>\n

Apindo juga mendorong agar konsep early warning system PHK dimasukkan ke dalam undang-undang. Sistem tersebut tidak hanya berfungsi mendeteksi potensi PHK, tetapi juga membantu untuk melihat kondisi perusahaan, mulai dari penurunan kinerja hingga potensi PHK, serta dikaitkan dengan laporan kondisi keuangan perusahaan dalam dua hingga tiga tahun terakhir.<\/p>\n

“Kalau dia merugi terus, itu sudah jadi tanda bagi kita untuk bersiap menghadapi PHK,” katanya.<\/p>\n

Apindo optimistis dengan iklim usaha yang lebih kondusif, Indonesia dinilai memiliki peluang lebih besar untuk menjadi tujuan utama investasi di kawasan Asia Tenggara.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

PETISI BRAWIJAYA MEDIA, JAKARTA – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta pemerintah menjadikan revisi regulasi ketenagakerjaan sebagai momentum untuk meningkatkan daya saing Indonesia di kawasan Asia Tenggara. Organisasi tersebut menilai maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi belakangan merupakan gejala dari berbagai masalah struktural dikarenakan masih banyaknya hambatan regulasi, perizinan, hingga tingginya biaya berusaha di Indonesia. […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":4693,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[5,2],"tags":[],"class_list":["post-4692","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","category-ekonomi","category-headline-news"],"yoast_head":"\nApindo: Jika Ingin Hentikan Gelombang PHK, Perbaiki Regulasi dan Hambatan Investasi - Petisi Brawijaya<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/?p=4692\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"en_US\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Apindo: Jika Ingin Hentikan Gelombang PHK, Perbaiki Regulasi dan Hambatan Investasi - Petisi Brawijaya\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"PETISI BRAWIJAYA MEDIA, JAKARTA – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta pemerintah menjadikan revisi regulasi ketenagakerjaan sebagai momentum untuk meningkatkan daya saing Indonesia di kawasan Asia Tenggara. Organisasi tersebut menilai maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi belakangan merupakan gejala dari berbagai masalah struktural dikarenakan masih banyaknya hambatan regulasi, perizinan, hingga tingginya biaya berusaha di Indonesia. […]\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/?p=4692\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"Petisi Brawijaya\" \/>\n<meta property=\"article:publisher\" content=\"https:\/\/www.facebook.com\/petisi.brawijaya\/\" \/>\n<meta property=\"article:published_time\" content=\"2026-07-28T13:44:48+00:00\" \/>\n<meta property=\"og:image\" content=\"http:\/\/petisibrawijaya.or.id\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/WhatsApp-Image-2026-07-28-at-20.21.07.jpeg\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:width\" content=\"800\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:height\" content=\"477\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:type\" content=\"image\/jpeg\" \/>\n<meta name=\"author\" content=\"petisiadm\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Written by\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"petisiadm\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:label2\" content=\"Est. reading time\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data2\" content=\"4 minutes\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\\\/\\\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"Article\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/petisibrawijaya.or.id\\\/?p=4692#article\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/petisibrawijaya.or.id\\\/?p=4692\"},\"author\":{\"name\":\"petisiadm\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/petisibrawijaya.or.id\\\/#\\\/schema\\\/person\\\/af5f32ff6cc0ae2da590caf92129b28b\"},\"headline\":\"Apindo: Jika Ingin Hentikan Gelombang PHK, Perbaiki Regulasi dan Hambatan Investasi\",\"datePublished\":\"2026-07-28T13:44:48+00:00\",\"mainEntityOfPage\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/petisibrawijaya.or.id\\\/?p=4692\"},\"wordCount\":814,\"commentCount\":0,\"publisher\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/petisibrawijaya.or.id\\\/#organization\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/petisibrawijaya.or.id\\\/?p=4692#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\\\/\\\/petisibrawijaya.or.id\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2026\\\/07\\\/WhatsApp-Image-2026-07-28-at-20.21.07.jpeg\",\"articleSection\":[\"Ekonomi\",\"Headline News\"],\"inLanguage\":\"en-US\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"CommentAction\",\"name\":\"Comment\",\"target\":[\"https:\\\/\\\/petisibrawijaya.or.id\\\/?p=4692#respond\"]}]},{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/petisibrawijaya.or.id\\\/?p=4692\",\"url\":\"https:\\\/\\\/petisibrawijaya.or.id\\\/?p=4692\",\"name\":\"Apindo: Jika Ingin Hentikan Gelombang PHK, Perbaiki Regulasi dan Hambatan Investasi - Petisi Brawijaya\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/petisibrawijaya.or.id\\\/#website\"},\"primaryImageOfPage\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/petisibrawijaya.or.id\\\/?p=4692#primaryimage\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/petisibrawijaya.or.id\\\/?p=4692#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\\\/\\\/petisibrawijaya.or.id\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2026\\\/07\\\/WhatsApp-Image-2026-07-28-at-20.21.07.jpeg\",\"datePublished\":\"2026-07-28T13:44:48+00:00\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/petisibrawijaya.or.id\\\/?p=4692#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"en-US\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\\\/\\\/petisibrawijaya.or.id\\\/?p=4692\"]}]},{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"en-US\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/petisibrawijaya.or.id\\\/?p=4692#primaryimage\",\"url\":\"https:\\\/\\\/petisibrawijaya.or.id\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2026\\\/07\\\/WhatsApp-Image-2026-07-28-at-20.21.07.jpeg\",\"contentUrl\":\"https:\\\/\\\/petisibrawijaya.or.id\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2026\\\/07\\\/WhatsApp-Image-2026-07-28-at-20.21.07.jpeg\",\"width\":800,\"height\":477,\"caption\":\"Shinta Kamdani Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo). Foto: Istimewa\"},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/petisibrawijaya.or.id\\\/?p=4692#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Home\",\"item\":\"https:\\\/\\\/petisibrawijaya.or.id\\\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"Apindo: Jika Ingin Hentikan Gelombang PHK, Perbaiki Regulasi dan Hambatan Investasi\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/petisibrawijaya.or.id\\\/#website\",\"url\":\"https:\\\/\\\/petisibrawijaya.or.id\\\/\",\"name\":\"Petisi Brawijaya\",\"description\":\"Barisan Kebenaran Untuk Demokrasi\",\"publisher\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/petisibrawijaya.or.id\\\/#organization\"},\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\\\/\\\/petisibrawijaya.or.id\\\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":{\"@type\":\"PropertyValueSpecification\",\"valueRequired\":true,\"valueName\":\"search_term_string\"}}],\"inLanguage\":\"en-US\"},{\"@type\":\"Organization\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/petisibrawijaya.or.id\\\/#organization\",\"name\":\"Petisi Brawijaya\",\"url\":\"https:\\\/\\\/petisibrawijaya.or.id\\\/\",\"logo\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"en-US\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/petisibrawijaya.or.id\\\/#\\\/schema\\\/logo\\\/image\\\/\",\"url\":\"https:\\\/\\\/petisibrawijaya.or.id\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2025\\\/10\\\/petisi-logo.png\",\"contentUrl\":\"https:\\\/\\\/petisibrawijaya.or.id\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2025\\\/10\\\/petisi-logo.png\",\"width\":545,\"height\":181,\"caption\":\"Petisi Brawijaya\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/petisibrawijaya.or.id\\\/#\\\/schema\\\/logo\\\/image\\\/\"},\"sameAs\":[\"https:\\\/\\\/www.facebook.com\\\/petisi.brawijaya\\\/\"]},{\"@type\":\"Person\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/petisibrawijaya.or.id\\\/#\\\/schema\\\/person\\\/af5f32ff6cc0ae2da590caf92129b28b\",\"name\":\"petisiadm\",\"image\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"en-US\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/secure.gravatar.com\\\/avatar\\\/ef5cf825eeadba46b8473399d34d5fa31f9a38bb4a94abe4b3dda776bb5cede2?s=96&d=blank&r=g\",\"url\":\"https:\\\/\\\/secure.gravatar.com\\\/avatar\\\/ef5cf825eeadba46b8473399d34d5fa31f9a38bb4a94abe4b3dda776bb5cede2?s=96&d=blank&r=g\",\"contentUrl\":\"https:\\\/\\\/secure.gravatar.com\\\/avatar\\\/ef5cf825eeadba46b8473399d34d5fa31f9a38bb4a94abe4b3dda776bb5cede2?s=96&d=blank&r=g\",\"caption\":\"petisiadm\"},\"sameAs\":[\"http:\\\/\\\/petisibrawijaya.or.id\"],\"url\":\"https:\\\/\\\/petisibrawijaya.or.id\\\/?author=1\"}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"Apindo: Jika Ingin Hentikan Gelombang PHK, Perbaiki Regulasi dan Hambatan Investasi - Petisi Brawijaya","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/?p=4692","og_locale":"en_US","og_type":"article","og_title":"Apindo: Jika Ingin Hentikan Gelombang PHK, Perbaiki Regulasi dan Hambatan Investasi - Petisi Brawijaya","og_description":"PETISI BRAWIJAYA MEDIA, JAKARTA – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta pemerintah menjadikan revisi regulasi ketenagakerjaan sebagai momentum untuk meningkatkan daya saing Indonesia di kawasan Asia Tenggara. Organisasi tersebut menilai maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi belakangan merupakan gejala dari berbagai masalah struktural dikarenakan masih banyaknya hambatan regulasi, perizinan, hingga tingginya biaya berusaha di Indonesia. […]","og_url":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/?p=4692","og_site_name":"Petisi Brawijaya","article_publisher":"https:\/\/www.facebook.com\/petisi.brawijaya\/","article_published_time":"2026-07-28T13:44:48+00:00","og_image":[{"width":800,"height":477,"url":"http:\/\/petisibrawijaya.or.id\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/WhatsApp-Image-2026-07-28-at-20.21.07.jpeg","type":"image\/jpeg"}],"author":"petisiadm","twitter_card":"summary_large_image","twitter_misc":{"Written by":"petisiadm","Est. reading time":"4 minutes"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"Article","@id":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/?p=4692#article","isPartOf":{"@id":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/?p=4692"},"author":{"name":"petisiadm","@id":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/#\/schema\/person\/af5f32ff6cc0ae2da590caf92129b28b"},"headline":"Apindo: Jika Ingin Hentikan Gelombang PHK, Perbaiki Regulasi dan Hambatan Investasi","datePublished":"2026-07-28T13:44:48+00:00","mainEntityOfPage":{"@id":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/?p=4692"},"wordCount":814,"commentCount":0,"publisher":{"@id":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/#organization"},"image":{"@id":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/?p=4692#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/WhatsApp-Image-2026-07-28-at-20.21.07.jpeg","articleSection":["Ekonomi","Headline News"],"inLanguage":"en-US","potentialAction":[{"@type":"CommentAction","name":"Comment","target":["https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/?p=4692#respond"]}]},{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/?p=4692","url":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/?p=4692","name":"Apindo: Jika Ingin Hentikan Gelombang PHK, Perbaiki Regulasi dan Hambatan Investasi - Petisi Brawijaya","isPartOf":{"@id":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/#website"},"primaryImageOfPage":{"@id":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/?p=4692#primaryimage"},"image":{"@id":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/?p=4692#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/WhatsApp-Image-2026-07-28-at-20.21.07.jpeg","datePublished":"2026-07-28T13:44:48+00:00","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/?p=4692#breadcrumb"},"inLanguage":"en-US","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/?p=4692"]}]},{"@type":"ImageObject","inLanguage":"en-US","@id":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/?p=4692#primaryimage","url":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/WhatsApp-Image-2026-07-28-at-20.21.07.jpeg","contentUrl":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/WhatsApp-Image-2026-07-28-at-20.21.07.jpeg","width":800,"height":477,"caption":"Shinta Kamdani Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo). Foto: Istimewa"},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/?p=4692#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Home","item":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"Apindo: Jika Ingin Hentikan Gelombang PHK, Perbaiki Regulasi dan Hambatan Investasi"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/#website","url":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/","name":"Petisi Brawijaya","description":"Barisan Kebenaran Untuk Demokrasi","publisher":{"@id":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/#organization"},"potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/?s={search_term_string}"},"query-input":{"@type":"PropertyValueSpecification","valueRequired":true,"valueName":"search_term_string"}}],"inLanguage":"en-US"},{"@type":"Organization","@id":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/#organization","name":"Petisi Brawijaya","url":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/","logo":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"en-US","@id":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/#\/schema\/logo\/image\/","url":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/petisi-logo.png","contentUrl":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/petisi-logo.png","width":545,"height":181,"caption":"Petisi Brawijaya"},"image":{"@id":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/#\/schema\/logo\/image\/"},"sameAs":["https:\/\/www.facebook.com\/petisi.brawijaya\/"]},{"@type":"Person","@id":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/#\/schema\/person\/af5f32ff6cc0ae2da590caf92129b28b","name":"petisiadm","image":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"en-US","@id":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/ef5cf825eeadba46b8473399d34d5fa31f9a38bb4a94abe4b3dda776bb5cede2?s=96&d=blank&r=g","url":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/ef5cf825eeadba46b8473399d34d5fa31f9a38bb4a94abe4b3dda776bb5cede2?s=96&d=blank&r=g","contentUrl":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/ef5cf825eeadba46b8473399d34d5fa31f9a38bb4a94abe4b3dda776bb5cede2?s=96&d=blank&r=g","caption":"petisiadm"},"sameAs":["http:\/\/petisibrawijaya.or.id"],"url":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/?author=1"}]}},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/4692","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=4692"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/4692\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":4694,"href":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/4692\/revisions\/4694"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/4693"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=4692"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=4692"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=4692"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}