{"id":4874,"date":"2026-08-06T14:07:07","date_gmt":"2026-08-06T14:07:07","guid":{"rendered":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/?p=4874"},"modified":"2026-08-06T14:07:07","modified_gmt":"2026-08-06T14:07:07","slug":"pelaksanaan-pajak-pedagang-online-via-marketplace-resmi-ditunda-hingga-31-oktober-2026","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/?p=4874","title":{"rendered":"Pelaksanaan Pajak Pedagang Online via Marketplace Resmi Ditunda hingga 31 Oktober 2026"},"content":{"rendered":"<p><strong>PETISI BRAWIJAYA MEDIA, JAKARTA<\/strong> &#8211; Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan resmi menunda pelaksanaan pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 bagi pedagang dalam negeri yang berjualan melalui platform marketplace hingga 31 Oktober 2026. Dengan demikian, kebijakan tersebut baru akan mulai diberlakukan pada 1 November 2026.<\/p>\n<p>Kebijakan tersebut diumumkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui Pengumuman Nomor PENG-46\/PJ.09\/2026 yang diterbitkan pada Rabu (5\/8\/2026).<\/p>\n<p>Dalam pengumuman itu, DJP menyatakan bahwa penundaan berlaku terhadap implementasi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025 tentang penunjukan pihak lain sebagai pemungut PPh atas penghasilan pedagang dalam negeri melalui mekanisme perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE).<\/p>\n<p>&#8220;Pemungutan PPh Pasal 22 berdasarkan ketentuan tersebut mulai berlaku pada 1 November 2026,&#8221; dikutip dari pengumuman tersebut.<\/p>\n<p>Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Inge Diana Rismawati, mengatakan penundaan ini merupakan tindak lanjut atas kebijakan pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah kondisi perekonomian yang masih menjadi perhatian.<\/p>\n<p>\u201cPenundaan waktu pemberlakukan ini dilakukan sebagai upaya menjaga daya beli masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang masih menjadi perhatian pemerintah,\u201d kata Inge dalam keterangan resminya, Kamis, (6\/8\/2026).<\/p>\n<p>Meski substansi aturan tidak berubah, pemerintah memutuskan mengundur waktu pelaksanaannya agar tidak menambah beban bagi pelaku usaha digital maupun konsumen.<\/p>\n<p>Kebijakan ini sebelumnya dijadwalkan berlaku mulai 1 Agustus 2026 setelah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menunjuk Shopee, Tokopedia, Lazada, dan Blibli sebagai pemungut pajak pada 1 Juli 2026.<\/p>\n<p>Namun, tenggat penerapannya kini diperpanjang selama tiga bulan yakni mulai November 2026. Pedagang juga dapat memanfaatkan masa tersebut untuk melengkapi data perpajakan, pencatatan omzet, serta dokumen pengecualian apabila memenuhi ketentuan lantaran tidak semua penjual online menjadi sasaran pemungutan PPh Pasal 22 tersebut.<\/p>\n<p>Pedagang orang pribadi dengan omzet usaha maksimal Rp 500 juta dalam satu tahun pajak tetap tidak dipungut PPh melalui marketplace. Namun, pedagang perlu menyampaikan surat pernyataan mengenai besaran omzetnya kepada platform tempat mereka berjualan.<\/p>\n<p>Penghitungan omzet dilakukan dari seluruh kegiatan usaha penjual, bukan berdasarkan satu toko atau satu marketplace. Artinya, pendapatan dari sejumlah platform dan usaha di luar e-commerce tetap dijumlahkan untuk menentukan apakah omzetnya telah melewati Rp 500 juta per tahun.<\/p>\n<p>Dengan penundaan tersebut, marketplace yang telah ditunjuk pemerintah belum akan memotong PPh Pasal 22 dari transaksi penjual selama masa transisi berlangsung.<\/p>\n<p>Sementara itu, untuk PPh pasal 22 yang telah dipungut oleh marketplace dari pedagangan sebagaimana implementasi 1 Agustus 2026 lalu akan dikembalikan oleh marketplace seperti Tokopedia, Shopee, Lazada dan Blibli.<\/p>\n<p>&#8220;Penundaan ini tidak mengubah substansi kebijakan, melainkan hanya menunda waktu pemberlakuannya,&#8221; terang Inge.<\/p>\n<p>Sebelumnya Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut, penundaan ini tidak lepas dari kondisi ekonomi serta daya beli masyarakat yang belum membaik sepenuhnya.<\/p>\n<p>Salah satu indikasi adalah pertumbuhan ekonomi kuartal II\/2026 yang hanya mencapai 5,29% (YoY). Laju pertumbuhan ini lebih rendah dari capaian pada kuartal I\/2026 yakni 5,61% (YoY).<\/p>\n<p>&#8220;Jadi gini, [pertumbuhan ekonomi] 5,29% kan belum cukup kuat. Kami ingin tumbuh lebih cepat lagi. Kalau indikasi membaik, kami akan terapkan lagi. Mungkin beberapa bulan kami tunda,&#8221; ujarnya di kantor Kemenkeu, Jakarta, Rabu (5\/8\/2026).<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>PETISI BRAWIJAYA MEDIA, JAKARTA &#8211; Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan resmi menunda pelaksanaan pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 bagi pedagang dalam negeri yang berjualan melalui platform marketplace hingga 31 Oktober 2026. Dengan demikian, kebijakan tersebut baru akan mulai diberlakukan pada 1 November 2026. Kebijakan tersebut diumumkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":4875,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[6,5,2,4],"tags":[],"class_list":["post-4874","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","category-bisnis","category-ekonomi","category-headline-news","category-hukum"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v27.3 - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-wordpress\/ -->\n<title>Pelaksanaan Pajak Pedagang Online via Marketplace Resmi Ditunda hingga 31 Oktober 2026 - Petisi Brawijaya<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/?p=4874\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"en_US\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Pelaksanaan Pajak Pedagang Online via Marketplace Resmi Ditunda hingga 31 Oktober 2026 - Petisi Brawijaya\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"PETISI BRAWIJAYA MEDIA, JAKARTA &#8211; Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan resmi menunda pelaksanaan pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 bagi pedagang dalam negeri yang berjualan melalui platform marketplace hingga 31 Oktober 2026. Dengan demikian, kebijakan tersebut baru akan mulai diberlakukan pada 1 November 2026. Kebijakan tersebut diumumkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) [&hellip;]\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/?p=4874\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"Petisi Brawijaya\" \/>\n<meta property=\"article:publisher\" content=\"https:\/\/www.facebook.com\/petisi.brawijaya\/\" \/>\n<meta property=\"article:published_time\" content=\"2026-08-06T14:07:07+00:00\" \/>\n<meta property=\"og:image\" content=\"http:\/\/petisibrawijaya.or.id\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/WhatsApp-Image-2026-08-06-at-14.16.50.jpeg\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:width\" content=\"1220\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:height\" content=\"811\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:type\" content=\"image\/jpeg\" \/>\n<meta name=\"author\" content=\"petisiadm\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Written by\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"petisiadm\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:label2\" content=\"Est. reading time\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data2\" content=\"3 minutes\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\\\/\\\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"Article\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/petisibrawijaya.or.id\\\/?p=4874#article\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/petisibrawijaya.or.id\\\/?p=4874\"},\"author\":{\"name\":\"petisiadm\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/petisibrawijaya.or.id\\\/#\\\/schema\\\/person\\\/af5f32ff6cc0ae2da590caf92129b28b\"},\"headline\":\"Pelaksanaan Pajak Pedagang Online via Marketplace Resmi Ditunda hingga 31 Oktober 2026\",\"datePublished\":\"2026-08-06T14:07:07+00:00\",\"mainEntityOfPage\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/petisibrawijaya.or.id\\\/?p=4874\"},\"wordCount\":466,\"commentCount\":0,\"publisher\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/petisibrawijaya.or.id\\\/#organization\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/petisibrawijaya.or.id\\\/?p=4874#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\\\/\\\/petisibrawijaya.or.id\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2026\\\/08\\\/WhatsApp-Image-2026-08-06-at-14.16.50.jpeg\",\"articleSection\":[\"Bisnis\",\"Ekonomi\",\"Headline News\",\"Hukum\"],\"inLanguage\":\"en-US\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"CommentAction\",\"name\":\"Comment\",\"target\":[\"https:\\\/\\\/petisibrawijaya.or.id\\\/?p=4874#respond\"]}]},{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/petisibrawijaya.or.id\\\/?p=4874\",\"url\":\"https:\\\/\\\/petisibrawijaya.or.id\\\/?p=4874\",\"name\":\"Pelaksanaan Pajak Pedagang Online via Marketplace Resmi Ditunda hingga 31 Oktober 2026 - Petisi Brawijaya\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/petisibrawijaya.or.id\\\/#website\"},\"primaryImageOfPage\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/petisibrawijaya.or.id\\\/?p=4874#primaryimage\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/petisibrawijaya.or.id\\\/?p=4874#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\\\/\\\/petisibrawijaya.or.id\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2026\\\/08\\\/WhatsApp-Image-2026-08-06-at-14.16.50.jpeg\",\"datePublished\":\"2026-08-06T14:07:07+00:00\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/petisibrawijaya.or.id\\\/?p=4874#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"en-US\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\\\/\\\/petisibrawijaya.or.id\\\/?p=4874\"]}]},{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"en-US\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/petisibrawijaya.or.id\\\/?p=4874#primaryimage\",\"url\":\"https:\\\/\\\/petisibrawijaya.or.id\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2026\\\/08\\\/WhatsApp-Image-2026-08-06-at-14.16.50.jpeg\",\"contentUrl\":\"https:\\\/\\\/petisibrawijaya.or.id\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2026\\\/08\\\/WhatsApp-Image-2026-08-06-at-14.16.50.jpeg\",\"width\":1220,\"height\":811,\"caption\":\"Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui pengumuman resminya menyampaikan bahwa implementasi pajak marketplace akan ditunda sampai dengan 31 Oktober 2026. (Foto: Istimewa)\"},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/petisibrawijaya.or.id\\\/?p=4874#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Home\",\"item\":\"https:\\\/\\\/petisibrawijaya.or.id\\\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"Pelaksanaan Pajak Pedagang Online via Marketplace Resmi Ditunda hingga 31 Oktober 2026\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/petisibrawijaya.or.id\\\/#website\",\"url\":\"https:\\\/\\\/petisibrawijaya.or.id\\\/\",\"name\":\"Petisi Brawijaya\",\"description\":\"Barisan Kebenaran Untuk Demokrasi\",\"publisher\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/petisibrawijaya.or.id\\\/#organization\"},\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\\\/\\\/petisibrawijaya.or.id\\\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":{\"@type\":\"PropertyValueSpecification\",\"valueRequired\":true,\"valueName\":\"search_term_string\"}}],\"inLanguage\":\"en-US\"},{\"@type\":\"Organization\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/petisibrawijaya.or.id\\\/#organization\",\"name\":\"Petisi Brawijaya\",\"url\":\"https:\\\/\\\/petisibrawijaya.or.id\\\/\",\"logo\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"en-US\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/petisibrawijaya.or.id\\\/#\\\/schema\\\/logo\\\/image\\\/\",\"url\":\"https:\\\/\\\/petisibrawijaya.or.id\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2025\\\/10\\\/petisi-logo.png\",\"contentUrl\":\"https:\\\/\\\/petisibrawijaya.or.id\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2025\\\/10\\\/petisi-logo.png\",\"width\":545,\"height\":181,\"caption\":\"Petisi Brawijaya\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/petisibrawijaya.or.id\\\/#\\\/schema\\\/logo\\\/image\\\/\"},\"sameAs\":[\"https:\\\/\\\/www.facebook.com\\\/petisi.brawijaya\\\/\"]},{\"@type\":\"Person\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/petisibrawijaya.or.id\\\/#\\\/schema\\\/person\\\/af5f32ff6cc0ae2da590caf92129b28b\",\"name\":\"petisiadm\",\"image\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"en-US\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/secure.gravatar.com\\\/avatar\\\/ef5cf825eeadba46b8473399d34d5fa31f9a38bb4a94abe4b3dda776bb5cede2?s=96&d=blank&r=g\",\"url\":\"https:\\\/\\\/secure.gravatar.com\\\/avatar\\\/ef5cf825eeadba46b8473399d34d5fa31f9a38bb4a94abe4b3dda776bb5cede2?s=96&d=blank&r=g\",\"contentUrl\":\"https:\\\/\\\/secure.gravatar.com\\\/avatar\\\/ef5cf825eeadba46b8473399d34d5fa31f9a38bb4a94abe4b3dda776bb5cede2?s=96&d=blank&r=g\",\"caption\":\"petisiadm\"},\"sameAs\":[\"http:\\\/\\\/petisibrawijaya.or.id\"],\"url\":\"https:\\\/\\\/petisibrawijaya.or.id\\\/?author=1\"}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"Pelaksanaan Pajak Pedagang Online via Marketplace Resmi Ditunda hingga 31 Oktober 2026 - Petisi Brawijaya","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/?p=4874","og_locale":"en_US","og_type":"article","og_title":"Pelaksanaan Pajak Pedagang Online via Marketplace Resmi Ditunda hingga 31 Oktober 2026 - Petisi Brawijaya","og_description":"PETISI BRAWIJAYA MEDIA, JAKARTA &#8211; Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan resmi menunda pelaksanaan pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 bagi pedagang dalam negeri yang berjualan melalui platform marketplace hingga 31 Oktober 2026. Dengan demikian, kebijakan tersebut baru akan mulai diberlakukan pada 1 November 2026. Kebijakan tersebut diumumkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) [&hellip;]","og_url":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/?p=4874","og_site_name":"Petisi Brawijaya","article_publisher":"https:\/\/www.facebook.com\/petisi.brawijaya\/","article_published_time":"2026-08-06T14:07:07+00:00","og_image":[{"width":1220,"height":811,"url":"http:\/\/petisibrawijaya.or.id\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/WhatsApp-Image-2026-08-06-at-14.16.50.jpeg","type":"image\/jpeg"}],"author":"petisiadm","twitter_card":"summary_large_image","twitter_misc":{"Written by":"petisiadm","Est. reading time":"3 minutes"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"Article","@id":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/?p=4874#article","isPartOf":{"@id":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/?p=4874"},"author":{"name":"petisiadm","@id":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/#\/schema\/person\/af5f32ff6cc0ae2da590caf92129b28b"},"headline":"Pelaksanaan Pajak Pedagang Online via Marketplace Resmi Ditunda hingga 31 Oktober 2026","datePublished":"2026-08-06T14:07:07+00:00","mainEntityOfPage":{"@id":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/?p=4874"},"wordCount":466,"commentCount":0,"publisher":{"@id":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/#organization"},"image":{"@id":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/?p=4874#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/WhatsApp-Image-2026-08-06-at-14.16.50.jpeg","articleSection":["Bisnis","Ekonomi","Headline News","Hukum"],"inLanguage":"en-US","potentialAction":[{"@type":"CommentAction","name":"Comment","target":["https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/?p=4874#respond"]}]},{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/?p=4874","url":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/?p=4874","name":"Pelaksanaan Pajak Pedagang Online via Marketplace Resmi Ditunda hingga 31 Oktober 2026 - Petisi Brawijaya","isPartOf":{"@id":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/#website"},"primaryImageOfPage":{"@id":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/?p=4874#primaryimage"},"image":{"@id":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/?p=4874#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/WhatsApp-Image-2026-08-06-at-14.16.50.jpeg","datePublished":"2026-08-06T14:07:07+00:00","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/?p=4874#breadcrumb"},"inLanguage":"en-US","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/?p=4874"]}]},{"@type":"ImageObject","inLanguage":"en-US","@id":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/?p=4874#primaryimage","url":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/WhatsApp-Image-2026-08-06-at-14.16.50.jpeg","contentUrl":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/WhatsApp-Image-2026-08-06-at-14.16.50.jpeg","width":1220,"height":811,"caption":"Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui pengumuman resminya menyampaikan bahwa implementasi pajak marketplace akan ditunda sampai dengan 31 Oktober 2026. (Foto: Istimewa)"},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/?p=4874#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Home","item":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"Pelaksanaan Pajak Pedagang Online via Marketplace Resmi Ditunda hingga 31 Oktober 2026"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/#website","url":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/","name":"Petisi Brawijaya","description":"Barisan Kebenaran Untuk Demokrasi","publisher":{"@id":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/#organization"},"potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/?s={search_term_string}"},"query-input":{"@type":"PropertyValueSpecification","valueRequired":true,"valueName":"search_term_string"}}],"inLanguage":"en-US"},{"@type":"Organization","@id":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/#organization","name":"Petisi Brawijaya","url":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/","logo":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"en-US","@id":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/#\/schema\/logo\/image\/","url":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/petisi-logo.png","contentUrl":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/petisi-logo.png","width":545,"height":181,"caption":"Petisi Brawijaya"},"image":{"@id":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/#\/schema\/logo\/image\/"},"sameAs":["https:\/\/www.facebook.com\/petisi.brawijaya\/"]},{"@type":"Person","@id":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/#\/schema\/person\/af5f32ff6cc0ae2da590caf92129b28b","name":"petisiadm","image":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"en-US","@id":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/ef5cf825eeadba46b8473399d34d5fa31f9a38bb4a94abe4b3dda776bb5cede2?s=96&d=blank&r=g","url":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/ef5cf825eeadba46b8473399d34d5fa31f9a38bb4a94abe4b3dda776bb5cede2?s=96&d=blank&r=g","contentUrl":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/ef5cf825eeadba46b8473399d34d5fa31f9a38bb4a94abe4b3dda776bb5cede2?s=96&d=blank&r=g","caption":"petisiadm"},"sameAs":["http:\/\/petisibrawijaya.or.id"],"url":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/?author=1"}]}},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/4874","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=4874"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/4874\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":4876,"href":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/4874\/revisions\/4876"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/4875"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=4874"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=4874"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=4874"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}