{"id":4970,"date":"2026-08-11T15:38:41","date_gmt":"2026-08-11T15:38:41","guid":{"rendered":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/?p=4970"},"modified":"2026-08-11T15:38:41","modified_gmt":"2026-08-11T15:38:41","slug":"rumah-kontrakan-bakal-kena-pajak-mulai-2027-ini-penjelasan-kemenkeu","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/?p=4970","title":{"rendered":"Rumah Kontrakan Bakal Kena Pajak Mulai 2027? Ini Penjelasan Kemenkeu"},"content":{"rendered":"

PETISI BRAWIJAYA MEDIA, JAKARTA<\/strong> – Rencana pemerintah memperluas basis perpajakan pada 2027 memicu perhatian publik. Salah satu yang menjadi sorotan adalah penghasilan dari rumah atau properti yang disewakan.<\/p>\n

Pernyataan pejabat Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengenai potensi penerimaan dari rumah yang dikontrakkan sempat menimbulkan kesan bahwa pemerintah akan memberlakukan pajak baru bagi pemilik rumah kontrakan mulai tahun depan.<\/p>\n

Namun, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menegaskan bahwa belum terdapat program kerja khusus pada 2027 yang secara spesifik menyasar pemilik rumah kontrakan atau properti sewa.<\/p>\n

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawati mengatakan penyusunan rencana kerja DJP untuk 2027 masih mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk parameter pelaksanaan program, analisis risiko, kesiapan sistem, serta kondisi ekonomi dan masyarakat.<\/p>\n

“Hingga saat ini, belum terdapat usulan program kerja spesifik DJP pada tahun 2027 yang secara khusus menyasar pemilik rumah kontrakan atau properti sewa,” kata Inge dalam keterangan tertulis pada Senin (10\/8\/2026).<\/p>\n

Meski demikian, bukan berarti penghasilan dari rumah kontrakan luput dari kewajiban pajak.<\/p>\n

Inge menjelaskan, penghasilan yang berasal dari penyewaan tanah atau bangunan pada dasarnya sudah menjadi objek Pajak Penghasilan (PPh) berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku saat ini.<\/p>\n

Karena itu, apabila pemerintah melakukan optimalisasi kepatuhan terhadap penghasilan sewa, langkah tersebut bukan berarti menciptakan jenis pajak baru.<\/p>\n

“Dengan demikian, hal tersebut bukan merupakan pengenaan jenis pajak baru,” tegasnya.<\/p>\n

Inge menegaskan pihaknya memahami bahwa karakteristik pemilik rumah kontrakan sangat beragam, termasuk masyarakat yang memiliki rumah kontrakan dalam skala kecil sebagai salah satu sumber penghasilan.<\/p>\n

Oleh karena itu, pelaksanaan pengawasan dilakukan secara terukur dan proporsional serta tetap mengedepankan pendekatan persuasif dan edukatif dalam mendorong kepatuhan perpajakan.<\/p>\n

“DJP terus mengedepankan prinsip keadilan, kepastian hukum, serta kemudahan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan,” tambah ia.<\/p>\n

Saat ini pemerintah terus berupaya memperkuat kepatuhan perpajakan dan mengoptimalkan penerimaan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Salah satu arah kebijakan umum perpajakan, yakni memperkuat basis perpajakan dan meningkatkan kepatuhan atas kewajiban perpajakan yang telah ada.<\/p>\n

Sebelumnya, isu pemilik rumah kontrakan menjadi sasaran optimalisasi pajak mencuat saat acara Konsultasi Publik RUU APBN 2027 yang ditayangkan secara online, Kamis (6\/8\/2026).<\/p>\n

Dalam acara tersebut, Direktur Penyusunan APBN Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kemenkeu Rofyanto Kurniawan mengatakan, pemerintah akan mengoptimalkan penerimaan pajak tanpa menaikkan tarif, melainkan melalui perluasan basis pajak dengan menyasar sektor dan kelompok masyarakat yang dinilai belum optimal memenuhi kewajiban perpajakannya.<\/p>\n

Ia kemudian mencontohkan pemilik rumah yang memiliki lebih dari satu properti berpotensi menjadi salah satu sasaran optimalisasi penerimaan pajak. Apalagi, jika propertinya dijadikan sumber penghasilan tambahan.<\/p>\n

“Kalau misalkan orang punya rumah lebih dari satu, tidak mungkin juga rumahnya itu ditinggali semua, pasti ada yang disewakan, ada yang dikontrakkan,” jelasnya.<\/p>\n

Pernyataan inilah yang kemudian memunculkan persepsi bahwa pemerintah akan mengenakan pajak baru terhadap pemilik rumah kontrakan mulai 2027.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

PETISI BRAWIJAYA MEDIA, JAKARTA – Rencana pemerintah memperluas basis perpajakan pada 2027 memicu perhatian publik. Salah satu yang menjadi sorotan adalah penghasilan dari rumah atau properti yang disewakan. Pernyataan pejabat Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengenai potensi penerimaan dari rumah yang dikontrakkan sempat menimbulkan kesan bahwa pemerintah akan memberlakukan pajak baru bagi pemilik rumah kontrakan mulai tahun […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":4971,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[5,2],"tags":[],"class_list":["post-4970","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","category-ekonomi","category-headline-news"],"yoast_head":"\nRumah Kontrakan Bakal Kena Pajak Mulai 2027? Ini Penjelasan Kemenkeu - Petisi Brawijaya<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/?p=4970\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"en_US\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Rumah Kontrakan Bakal Kena Pajak Mulai 2027? Ini Penjelasan Kemenkeu - Petisi Brawijaya\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"PETISI BRAWIJAYA MEDIA, JAKARTA – Rencana pemerintah memperluas basis perpajakan pada 2027 memicu perhatian publik. Salah satu yang menjadi sorotan adalah penghasilan dari rumah atau properti yang disewakan. Pernyataan pejabat Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengenai potensi penerimaan dari rumah yang dikontrakkan sempat menimbulkan kesan bahwa pemerintah akan memberlakukan pajak baru bagi pemilik rumah kontrakan mulai tahun […]\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/?p=4970\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"Petisi Brawijaya\" \/>\n<meta property=\"article:publisher\" content=\"https:\/\/www.facebook.com\/petisi.brawijaya\/\" \/>\n<meta property=\"article:published_time\" content=\"2026-08-11T15:38:41+00:00\" \/>\n<meta property=\"og:image\" content=\"http:\/\/petisibrawijaya.or.id\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/WhatsApp-Image-2026-08-11-at-13.55.05.jpeg\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:width\" content=\"600\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:height\" content=\"400\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:type\" content=\"image\/jpeg\" \/>\n<meta name=\"author\" content=\"petisiadm\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Written by\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"petisiadm\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:label2\" content=\"Est. reading time\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data2\" content=\"3 minutes\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\\\/\\\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"Article\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/petisibrawijaya.or.id\\\/?p=4970#article\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/petisibrawijaya.or.id\\\/?p=4970\"},\"author\":{\"name\":\"petisiadm\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/petisibrawijaya.or.id\\\/#\\\/schema\\\/person\\\/af5f32ff6cc0ae2da590caf92129b28b\"},\"headline\":\"Rumah Kontrakan Bakal Kena Pajak Mulai 2027? Ini Penjelasan Kemenkeu\",\"datePublished\":\"2026-08-11T15:38:41+00:00\",\"mainEntityOfPage\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/petisibrawijaya.or.id\\\/?p=4970\"},\"wordCount\":443,\"commentCount\":0,\"publisher\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/petisibrawijaya.or.id\\\/#organization\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/petisibrawijaya.or.id\\\/?p=4970#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\\\/\\\/petisibrawijaya.or.id\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2026\\\/08\\\/WhatsApp-Image-2026-08-11-at-13.55.05.jpeg\",\"articleSection\":[\"Ekonomi\",\"Headline News\"],\"inLanguage\":\"en-US\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"CommentAction\",\"name\":\"Comment\",\"target\":[\"https:\\\/\\\/petisibrawijaya.or.id\\\/?p=4970#respond\"]}]},{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/petisibrawijaya.or.id\\\/?p=4970\",\"url\":\"https:\\\/\\\/petisibrawijaya.or.id\\\/?p=4970\",\"name\":\"Rumah Kontrakan Bakal Kena Pajak Mulai 2027? Ini Penjelasan Kemenkeu - Petisi Brawijaya\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/petisibrawijaya.or.id\\\/#website\"},\"primaryImageOfPage\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/petisibrawijaya.or.id\\\/?p=4970#primaryimage\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/petisibrawijaya.or.id\\\/?p=4970#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\\\/\\\/petisibrawijaya.or.id\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2026\\\/08\\\/WhatsApp-Image-2026-08-11-at-13.55.05.jpeg\",\"datePublished\":\"2026-08-11T15:38:41+00:00\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/petisibrawijaya.or.id\\\/?p=4970#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"en-US\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\\\/\\\/petisibrawijaya.or.id\\\/?p=4970\"]}]},{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"en-US\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/petisibrawijaya.or.id\\\/?p=4970#primaryimage\",\"url\":\"https:\\\/\\\/petisibrawijaya.or.id\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2026\\\/08\\\/WhatsApp-Image-2026-08-11-at-13.55.05.jpeg\",\"contentUrl\":\"https:\\\/\\\/petisibrawijaya.or.id\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2026\\\/08\\\/WhatsApp-Image-2026-08-11-at-13.55.05.jpeg\",\"width\":600,\"height\":400,\"caption\":\"Foto: Shutterstock\"},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/petisibrawijaya.or.id\\\/?p=4970#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Home\",\"item\":\"https:\\\/\\\/petisibrawijaya.or.id\\\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"Rumah Kontrakan Bakal Kena Pajak Mulai 2027? Ini Penjelasan Kemenkeu\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/petisibrawijaya.or.id\\\/#website\",\"url\":\"https:\\\/\\\/petisibrawijaya.or.id\\\/\",\"name\":\"Petisi Brawijaya\",\"description\":\"Barisan Kebenaran Untuk Demokrasi\",\"publisher\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/petisibrawijaya.or.id\\\/#organization\"},\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\\\/\\\/petisibrawijaya.or.id\\\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":{\"@type\":\"PropertyValueSpecification\",\"valueRequired\":true,\"valueName\":\"search_term_string\"}}],\"inLanguage\":\"en-US\"},{\"@type\":\"Organization\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/petisibrawijaya.or.id\\\/#organization\",\"name\":\"Petisi Brawijaya\",\"url\":\"https:\\\/\\\/petisibrawijaya.or.id\\\/\",\"logo\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"en-US\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/petisibrawijaya.or.id\\\/#\\\/schema\\\/logo\\\/image\\\/\",\"url\":\"https:\\\/\\\/petisibrawijaya.or.id\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2025\\\/10\\\/petisi-logo.png\",\"contentUrl\":\"https:\\\/\\\/petisibrawijaya.or.id\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2025\\\/10\\\/petisi-logo.png\",\"width\":545,\"height\":181,\"caption\":\"Petisi Brawijaya\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/petisibrawijaya.or.id\\\/#\\\/schema\\\/logo\\\/image\\\/\"},\"sameAs\":[\"https:\\\/\\\/www.facebook.com\\\/petisi.brawijaya\\\/\"]},{\"@type\":\"Person\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/petisibrawijaya.or.id\\\/#\\\/schema\\\/person\\\/af5f32ff6cc0ae2da590caf92129b28b\",\"name\":\"petisiadm\",\"image\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"en-US\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/secure.gravatar.com\\\/avatar\\\/ef5cf825eeadba46b8473399d34d5fa31f9a38bb4a94abe4b3dda776bb5cede2?s=96&d=blank&r=g\",\"url\":\"https:\\\/\\\/secure.gravatar.com\\\/avatar\\\/ef5cf825eeadba46b8473399d34d5fa31f9a38bb4a94abe4b3dda776bb5cede2?s=96&d=blank&r=g\",\"contentUrl\":\"https:\\\/\\\/secure.gravatar.com\\\/avatar\\\/ef5cf825eeadba46b8473399d34d5fa31f9a38bb4a94abe4b3dda776bb5cede2?s=96&d=blank&r=g\",\"caption\":\"petisiadm\"},\"sameAs\":[\"http:\\\/\\\/petisibrawijaya.or.id\"],\"url\":\"https:\\\/\\\/petisibrawijaya.or.id\\\/?author=1\"}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"Rumah Kontrakan Bakal Kena Pajak Mulai 2027? Ini Penjelasan Kemenkeu - Petisi Brawijaya","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/?p=4970","og_locale":"en_US","og_type":"article","og_title":"Rumah Kontrakan Bakal Kena Pajak Mulai 2027? Ini Penjelasan Kemenkeu - Petisi Brawijaya","og_description":"PETISI BRAWIJAYA MEDIA, JAKARTA – Rencana pemerintah memperluas basis perpajakan pada 2027 memicu perhatian publik. Salah satu yang menjadi sorotan adalah penghasilan dari rumah atau properti yang disewakan. Pernyataan pejabat Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengenai potensi penerimaan dari rumah yang dikontrakkan sempat menimbulkan kesan bahwa pemerintah akan memberlakukan pajak baru bagi pemilik rumah kontrakan mulai tahun […]","og_url":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/?p=4970","og_site_name":"Petisi Brawijaya","article_publisher":"https:\/\/www.facebook.com\/petisi.brawijaya\/","article_published_time":"2026-08-11T15:38:41+00:00","og_image":[{"width":600,"height":400,"url":"http:\/\/petisibrawijaya.or.id\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/WhatsApp-Image-2026-08-11-at-13.55.05.jpeg","type":"image\/jpeg"}],"author":"petisiadm","twitter_card":"summary_large_image","twitter_misc":{"Written by":"petisiadm","Est. reading time":"3 minutes"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"Article","@id":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/?p=4970#article","isPartOf":{"@id":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/?p=4970"},"author":{"name":"petisiadm","@id":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/#\/schema\/person\/af5f32ff6cc0ae2da590caf92129b28b"},"headline":"Rumah Kontrakan Bakal Kena Pajak Mulai 2027? Ini Penjelasan Kemenkeu","datePublished":"2026-08-11T15:38:41+00:00","mainEntityOfPage":{"@id":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/?p=4970"},"wordCount":443,"commentCount":0,"publisher":{"@id":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/#organization"},"image":{"@id":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/?p=4970#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/WhatsApp-Image-2026-08-11-at-13.55.05.jpeg","articleSection":["Ekonomi","Headline News"],"inLanguage":"en-US","potentialAction":[{"@type":"CommentAction","name":"Comment","target":["https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/?p=4970#respond"]}]},{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/?p=4970","url":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/?p=4970","name":"Rumah Kontrakan Bakal Kena Pajak Mulai 2027? Ini Penjelasan Kemenkeu - Petisi Brawijaya","isPartOf":{"@id":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/#website"},"primaryImageOfPage":{"@id":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/?p=4970#primaryimage"},"image":{"@id":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/?p=4970#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/WhatsApp-Image-2026-08-11-at-13.55.05.jpeg","datePublished":"2026-08-11T15:38:41+00:00","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/?p=4970#breadcrumb"},"inLanguage":"en-US","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/?p=4970"]}]},{"@type":"ImageObject","inLanguage":"en-US","@id":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/?p=4970#primaryimage","url":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/WhatsApp-Image-2026-08-11-at-13.55.05.jpeg","contentUrl":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/WhatsApp-Image-2026-08-11-at-13.55.05.jpeg","width":600,"height":400,"caption":"Foto: Shutterstock"},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/?p=4970#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Home","item":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"Rumah Kontrakan Bakal Kena Pajak Mulai 2027? Ini Penjelasan Kemenkeu"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/#website","url":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/","name":"Petisi Brawijaya","description":"Barisan Kebenaran Untuk Demokrasi","publisher":{"@id":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/#organization"},"potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/?s={search_term_string}"},"query-input":{"@type":"PropertyValueSpecification","valueRequired":true,"valueName":"search_term_string"}}],"inLanguage":"en-US"},{"@type":"Organization","@id":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/#organization","name":"Petisi Brawijaya","url":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/","logo":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"en-US","@id":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/#\/schema\/logo\/image\/","url":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/petisi-logo.png","contentUrl":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/petisi-logo.png","width":545,"height":181,"caption":"Petisi Brawijaya"},"image":{"@id":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/#\/schema\/logo\/image\/"},"sameAs":["https:\/\/www.facebook.com\/petisi.brawijaya\/"]},{"@type":"Person","@id":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/#\/schema\/person\/af5f32ff6cc0ae2da590caf92129b28b","name":"petisiadm","image":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"en-US","@id":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/ef5cf825eeadba46b8473399d34d5fa31f9a38bb4a94abe4b3dda776bb5cede2?s=96&d=blank&r=g","url":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/ef5cf825eeadba46b8473399d34d5fa31f9a38bb4a94abe4b3dda776bb5cede2?s=96&d=blank&r=g","contentUrl":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/ef5cf825eeadba46b8473399d34d5fa31f9a38bb4a94abe4b3dda776bb5cede2?s=96&d=blank&r=g","caption":"petisiadm"},"sameAs":["http:\/\/petisibrawijaya.or.id"],"url":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/?author=1"}]}},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/4970","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=4970"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/4970\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":4972,"href":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/4970\/revisions\/4972"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/4971"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=4970"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=4970"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=4970"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}