{"id":5589,"date":"2026-10-21T16:31:22","date_gmt":"2026-10-21T16:31:22","guid":{"rendered":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/?p=5589"},"modified":"2026-10-22T16:32:40","modified_gmt":"2026-10-22T16:32:40","slug":"luhut-usul-ke-prabowo-kerugian-negara-tak-otomatis-dikategorikan-sebagai-pidana-korupsi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/?p=5589","title":{"rendered":"Luhut Usul ke Prabowo, Kerugian Negara Tak Otomatis Dikategorikan sebagai Pidana Korupsi"},"content":{"rendered":"

PETISI BRAWIJAYA MEDIA, JAKARTA<\/strong> – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengusulkan agar definisi tindak pidana korupsi di Indonesia dikaji ulang, khususnya terkait unsur kerugian keuangan negara. Usulan tersebut disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (20\/10\/2026) malam.<\/p>\n

Luhut menyatakan, kajian yang disusun tim DEN bertujuan menyelaraskan penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia dengan standar internasional yang merujuk pada United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), atau Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Melawan Korupsi yang diratifikasi Indonesia lewat Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006.<\/p>\n

Menurut Luhut, Prabowo telah menyetujui kajian mengenai definisi korupsi tersebut. Meski demikian, persetujuan terhadap kajian itu tidak serta-merta berarti perubahan undang-undang telah berlaku.<\/p>\n

“Tadi Presiden juga setuju dengan kajian yang dibuat oleh tim dari Dewan Ekonomi Nasional mengenai definisi korupsi. Ya itu kami mengacu kepada UN Charter mengenai definisi korupsi, di mana definisi korupsi di UN Charter yang sudah diratifikasi oleh Indonesia 20 tahun yang lalu adalah bribery, penyuapan. Jadi tidak bicara mengenai kerugian negara,” kata Luhut.<\/p>\n

\u201cKarena itu penting untuk supaya masalah penanganan korupsi di Indonesia itu berstandar internasional,\u201d sambungnya.<\/p>\n

Kategori korupsi menurut UNCAC yang telah diratifikasi Indonesia pada 20 tahun lalu dengan UU 7\/2006 meliputi suap pejabat publik nasional; suap pejabat publik asing dan pejabat organisasi internasional publik; penggelapan, penyelewengan atau pengalihan kekayaan lain oleh seorang pejabat publik; perdagangan pengaruh; penyalahgunaan jabatan atau wewenang; memperkaya diri secara tidak sah; penyuapan pada sektor sektor swasta; penggelapan kekayaan di sektor swasta; pencucian hasil kejahatan; penyembunyian hasil kejahatan; dan penghalangan penyidikan.<\/p>\n

Sementara itu, ketentuan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia diatur dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah melalui UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), setidaknya terdapat 30 perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi.<\/p>\n

Salah satu unsur yang diatur secara khusus adalah kerugian keuangan negara, sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor.<\/p>\n

Luhut menyebut Indonesia menjadi satu-satunya negara yang memasukkan kerugian keuangan negara ke dalam kategori korupsi.<\/p>\n

Menurutnya, penerapan unsur kerugian keuangan negara dalam suatu tindak pidana korupsi memberatkan sektor bisnis.<\/p>\n

Luhut turut mengaitkan usulan tersebut dengan aktivitas bisnis Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), lembaga yang mengelola investasi dan aset terkait badan usaha milik negara.<\/p>\n

Menurut dia, setiap kegiatan usaha memiliki risiko, termasuk kemungkinan mengalami kerugian. Apabila kerugian bisnis diperlakukan tanpa membedakan karakteristik keputusan komersial dan unsur tindak pidana, kondisi tersebut dinilai dapat membebani pengambilan keputusan bisnis.<\/p>\n

Luhut menilai persoalan itu perlu mendapat perhatian agar pengelola perusahaan negara tetap memiliki ruang untuk menjalankan aksi korporasi dengan memperhitungkan risiko usaha.<\/p>\n

“Setiap bisnis apa pun pasti ada risikonya. Nah, ini saya kira penting. Karena Indonesia satu-satunya negara yang menerapkan masalah kerugian negara dan ini memang memberatkan kepada seperti Danantara untuk membuat bisnis yang tentu setiap bisnis apa pun pasti ada risikonya,” tegas Luhut.<\/p>\n

Pada kesempatan yang sama, Luhut juga melaporkan sejumlah data ke Presiden RI. Diharapkan ke depannya setiap pengambilan keputusan bisa berbasis data.<\/p>\n

Oleh karenanya, DEN juga mengaku akan lebih intensif memberikan data-data kepada Presiden Prabowo.<\/p>\n

“Dengan begitu dalam keadaan global ekonomi dunia ini sekarang, Presiden ter-upgrade dengan data-data yang apa yang update betul,” pungkasnya.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

PETISI BRAWIJAYA MEDIA, JAKARTA – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengusulkan agar definisi tindak pidana korupsi di Indonesia dikaji ulang, khususnya terkait unsur kerugian keuangan negara. Usulan tersebut disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (20\/10\/2026) malam. Luhut menyatakan, kajian yang disusun tim DEN bertujuan menyelaraskan penanganan […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":5590,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[2,4,3],"tags":[],"class_list":["post-5589","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","category-headline-news","category-hukum","category-politik"],"yoast_head":"\nLuhut Usul ke Prabowo, Kerugian Negara Tak Otomatis Dikategorikan sebagai Pidana Korupsi - Petisi Brawijaya<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/?p=5589\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"en_US\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Luhut Usul ke Prabowo, Kerugian Negara Tak Otomatis Dikategorikan sebagai Pidana Korupsi - Petisi Brawijaya\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"PETISI BRAWIJAYA MEDIA, JAKARTA – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengusulkan agar definisi tindak pidana korupsi di Indonesia dikaji ulang, khususnya terkait unsur kerugian keuangan negara. Usulan tersebut disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (20\/10\/2026) malam. Luhut menyatakan, kajian yang disusun tim DEN bertujuan menyelaraskan penanganan […]\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/?p=5589\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"Petisi Brawijaya\" \/>\n<meta property=\"article:publisher\" content=\"https:\/\/www.facebook.com\/petisi.brawijaya\/\" \/>\n<meta property=\"article:published_time\" content=\"2026-10-21T16:31:22+00:00\" \/>\n<meta property=\"article:modified_time\" content=\"2026-10-22T16:32:40+00:00\" \/>\n<meta property=\"og:image\" content=\"http:\/\/petisibrawijaya.or.id\/wp-content\/uploads\/2026\/10\/WhatsApp-Image-2026-10-21-at-11.04.59.jpeg\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:width\" content=\"1040\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:height\" content=\"586\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:type\" content=\"image\/jpeg\" \/>\n<meta name=\"author\" content=\"petisiadm\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Written by\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"petisiadm\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:label2\" content=\"Est. reading time\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data2\" content=\"3 minutes\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\\\/\\\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"Article\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/petisibrawijaya.or.id\\\/?p=5589#article\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/petisibrawijaya.or.id\\\/?p=5589\"},\"author\":{\"name\":\"petisiadm\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/petisibrawijaya.or.id\\\/#\\\/schema\\\/person\\\/af5f32ff6cc0ae2da590caf92129b28b\"},\"headline\":\"Luhut Usul ke Prabowo, Kerugian Negara Tak Otomatis Dikategorikan sebagai Pidana Korupsi\",\"datePublished\":\"2026-10-21T16:31:22+00:00\",\"dateModified\":\"2026-10-22T16:32:40+00:00\",\"mainEntityOfPage\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/petisibrawijaya.or.id\\\/?p=5589\"},\"wordCount\":512,\"commentCount\":0,\"publisher\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/petisibrawijaya.or.id\\\/#organization\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/petisibrawijaya.or.id\\\/?p=5589#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\\\/\\\/petisibrawijaya.or.id\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2026\\\/10\\\/WhatsApp-Image-2026-10-21-at-11.04.59.jpeg\",\"articleSection\":[\"Headline News\",\"Hukum\",\"Politik\"],\"inLanguage\":\"en-US\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"CommentAction\",\"name\":\"Comment\",\"target\":[\"https:\\\/\\\/petisibrawijaya.or.id\\\/?p=5589#respond\"]}]},{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/petisibrawijaya.or.id\\\/?p=5589\",\"url\":\"https:\\\/\\\/petisibrawijaya.or.id\\\/?p=5589\",\"name\":\"Luhut Usul ke Prabowo, Kerugian Negara Tak Otomatis Dikategorikan sebagai Pidana Korupsi - Petisi Brawijaya\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/petisibrawijaya.or.id\\\/#website\"},\"primaryImageOfPage\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/petisibrawijaya.or.id\\\/?p=5589#primaryimage\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/petisibrawijaya.or.id\\\/?p=5589#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\\\/\\\/petisibrawijaya.or.id\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2026\\\/10\\\/WhatsApp-Image-2026-10-21-at-11.04.59.jpeg\",\"datePublished\":\"2026-10-21T16:31:22+00:00\",\"dateModified\":\"2026-10-22T16:32:40+00:00\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/petisibrawijaya.or.id\\\/?p=5589#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"en-US\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\\\/\\\/petisibrawijaya.or.id\\\/?p=5589\"]}]},{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"en-US\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/petisibrawijaya.or.id\\\/?p=5589#primaryimage\",\"url\":\"https:\\\/\\\/petisibrawijaya.or.id\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2026\\\/10\\\/WhatsApp-Image-2026-10-21-at-11.04.59.jpeg\",\"contentUrl\":\"https:\\\/\\\/petisibrawijaya.or.id\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2026\\\/10\\\/WhatsApp-Image-2026-10-21-at-11.04.59.jpeg\",\"width\":1040,\"height\":586,\"caption\":\"Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan beserta jajaran menyampaikan keterangan pers usai diterima Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 20 Oktober 2026. (Foto: BPMI Setpres)\"},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/petisibrawijaya.or.id\\\/?p=5589#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Home\",\"item\":\"https:\\\/\\\/petisibrawijaya.or.id\\\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"Luhut Usul ke Prabowo, Kerugian Negara Tak Otomatis Dikategorikan sebagai Pidana Korupsi\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/petisibrawijaya.or.id\\\/#website\",\"url\":\"https:\\\/\\\/petisibrawijaya.or.id\\\/\",\"name\":\"Petisi Brawijaya\",\"description\":\"Barisan Kebenaran Untuk Demokrasi\",\"publisher\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/petisibrawijaya.or.id\\\/#organization\"},\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\\\/\\\/petisibrawijaya.or.id\\\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":{\"@type\":\"PropertyValueSpecification\",\"valueRequired\":true,\"valueName\":\"search_term_string\"}}],\"inLanguage\":\"en-US\"},{\"@type\":\"Organization\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/petisibrawijaya.or.id\\\/#organization\",\"name\":\"Petisi Brawijaya\",\"url\":\"https:\\\/\\\/petisibrawijaya.or.id\\\/\",\"logo\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"en-US\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/petisibrawijaya.or.id\\\/#\\\/schema\\\/logo\\\/image\\\/\",\"url\":\"https:\\\/\\\/petisibrawijaya.or.id\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2025\\\/10\\\/petisi-logo.png\",\"contentUrl\":\"https:\\\/\\\/petisibrawijaya.or.id\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2025\\\/10\\\/petisi-logo.png\",\"width\":545,\"height\":181,\"caption\":\"Petisi Brawijaya\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/petisibrawijaya.or.id\\\/#\\\/schema\\\/logo\\\/image\\\/\"},\"sameAs\":[\"https:\\\/\\\/www.facebook.com\\\/petisi.brawijaya\\\/\"]},{\"@type\":\"Person\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/petisibrawijaya.or.id\\\/#\\\/schema\\\/person\\\/af5f32ff6cc0ae2da590caf92129b28b\",\"name\":\"petisiadm\",\"image\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"en-US\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/secure.gravatar.com\\\/avatar\\\/ef5cf825eeadba46b8473399d34d5fa31f9a38bb4a94abe4b3dda776bb5cede2?s=96&d=blank&r=g\",\"url\":\"https:\\\/\\\/secure.gravatar.com\\\/avatar\\\/ef5cf825eeadba46b8473399d34d5fa31f9a38bb4a94abe4b3dda776bb5cede2?s=96&d=blank&r=g\",\"contentUrl\":\"https:\\\/\\\/secure.gravatar.com\\\/avatar\\\/ef5cf825eeadba46b8473399d34d5fa31f9a38bb4a94abe4b3dda776bb5cede2?s=96&d=blank&r=g\",\"caption\":\"petisiadm\"},\"sameAs\":[\"http:\\\/\\\/petisibrawijaya.or.id\"],\"url\":\"https:\\\/\\\/petisibrawijaya.or.id\\\/?author=1\"}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"Luhut Usul ke Prabowo, Kerugian Negara Tak Otomatis Dikategorikan sebagai Pidana Korupsi - Petisi Brawijaya","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/?p=5589","og_locale":"en_US","og_type":"article","og_title":"Luhut Usul ke Prabowo, Kerugian Negara Tak Otomatis Dikategorikan sebagai Pidana Korupsi - Petisi Brawijaya","og_description":"PETISI BRAWIJAYA MEDIA, JAKARTA – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengusulkan agar definisi tindak pidana korupsi di Indonesia dikaji ulang, khususnya terkait unsur kerugian keuangan negara. Usulan tersebut disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (20\/10\/2026) malam. Luhut menyatakan, kajian yang disusun tim DEN bertujuan menyelaraskan penanganan […]","og_url":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/?p=5589","og_site_name":"Petisi Brawijaya","article_publisher":"https:\/\/www.facebook.com\/petisi.brawijaya\/","article_published_time":"2026-10-21T16:31:22+00:00","article_modified_time":"2026-10-22T16:32:40+00:00","og_image":[{"width":1040,"height":586,"url":"http:\/\/petisibrawijaya.or.id\/wp-content\/uploads\/2026\/10\/WhatsApp-Image-2026-10-21-at-11.04.59.jpeg","type":"image\/jpeg"}],"author":"petisiadm","twitter_card":"summary_large_image","twitter_misc":{"Written by":"petisiadm","Est. reading time":"3 minutes"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"Article","@id":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/?p=5589#article","isPartOf":{"@id":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/?p=5589"},"author":{"name":"petisiadm","@id":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/#\/schema\/person\/af5f32ff6cc0ae2da590caf92129b28b"},"headline":"Luhut Usul ke Prabowo, Kerugian Negara Tak Otomatis Dikategorikan sebagai Pidana Korupsi","datePublished":"2026-10-21T16:31:22+00:00","dateModified":"2026-10-22T16:32:40+00:00","mainEntityOfPage":{"@id":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/?p=5589"},"wordCount":512,"commentCount":0,"publisher":{"@id":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/#organization"},"image":{"@id":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/?p=5589#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/wp-content\/uploads\/2026\/10\/WhatsApp-Image-2026-10-21-at-11.04.59.jpeg","articleSection":["Headline News","Hukum","Politik"],"inLanguage":"en-US","potentialAction":[{"@type":"CommentAction","name":"Comment","target":["https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/?p=5589#respond"]}]},{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/?p=5589","url":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/?p=5589","name":"Luhut Usul ke Prabowo, Kerugian Negara Tak Otomatis Dikategorikan sebagai Pidana Korupsi - Petisi Brawijaya","isPartOf":{"@id":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/#website"},"primaryImageOfPage":{"@id":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/?p=5589#primaryimage"},"image":{"@id":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/?p=5589#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/wp-content\/uploads\/2026\/10\/WhatsApp-Image-2026-10-21-at-11.04.59.jpeg","datePublished":"2026-10-21T16:31:22+00:00","dateModified":"2026-10-22T16:32:40+00:00","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/?p=5589#breadcrumb"},"inLanguage":"en-US","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/?p=5589"]}]},{"@type":"ImageObject","inLanguage":"en-US","@id":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/?p=5589#primaryimage","url":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/wp-content\/uploads\/2026\/10\/WhatsApp-Image-2026-10-21-at-11.04.59.jpeg","contentUrl":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/wp-content\/uploads\/2026\/10\/WhatsApp-Image-2026-10-21-at-11.04.59.jpeg","width":1040,"height":586,"caption":"Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan beserta jajaran menyampaikan keterangan pers usai diterima Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 20 Oktober 2026. (Foto: BPMI Setpres)"},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/?p=5589#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Home","item":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"Luhut Usul ke Prabowo, Kerugian Negara Tak Otomatis Dikategorikan sebagai Pidana Korupsi"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/#website","url":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/","name":"Petisi Brawijaya","description":"Barisan Kebenaran Untuk Demokrasi","publisher":{"@id":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/#organization"},"potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/?s={search_term_string}"},"query-input":{"@type":"PropertyValueSpecification","valueRequired":true,"valueName":"search_term_string"}}],"inLanguage":"en-US"},{"@type":"Organization","@id":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/#organization","name":"Petisi Brawijaya","url":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/","logo":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"en-US","@id":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/#\/schema\/logo\/image\/","url":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/petisi-logo.png","contentUrl":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/petisi-logo.png","width":545,"height":181,"caption":"Petisi Brawijaya"},"image":{"@id":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/#\/schema\/logo\/image\/"},"sameAs":["https:\/\/www.facebook.com\/petisi.brawijaya\/"]},{"@type":"Person","@id":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/#\/schema\/person\/af5f32ff6cc0ae2da590caf92129b28b","name":"petisiadm","image":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"en-US","@id":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/ef5cf825eeadba46b8473399d34d5fa31f9a38bb4a94abe4b3dda776bb5cede2?s=96&d=blank&r=g","url":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/ef5cf825eeadba46b8473399d34d5fa31f9a38bb4a94abe4b3dda776bb5cede2?s=96&d=blank&r=g","contentUrl":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/ef5cf825eeadba46b8473399d34d5fa31f9a38bb4a94abe4b3dda776bb5cede2?s=96&d=blank&r=g","caption":"petisiadm"},"sameAs":["http:\/\/petisibrawijaya.or.id"],"url":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/?author=1"}]}},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5589","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=5589"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5589\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":5591,"href":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5589\/revisions\/5591"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/5590"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=5589"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=5589"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=5589"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}