Praktisi hukum Sunggul Hamonangan Sirait, SH, MH dari SHS Law Office menegaskan, pembahasan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait syarat pencalonan Gibran Rakabuming Raka harus dilihat dari tempus dan locus delicti-nya, yaitu saat pendaftaran di KPU, bukan saat pemerintahan sudah berjalan.<\/p>\n
Menurutnya, publik keliru jika menganggap putusan MK dan MA mengadili pemerintahan setelah 20 Oktober 2024.<\/p>\n
\u201cPutusan MK dan MA itu mengadili persyaratan pencapresan. Bukan mengadili setelah Prabowo dan Gibran dilantik MPR. Yang diadili adalah peristiwa pendaftaran syarat capres-cawapres di KPU sebelum Pemilu 14 Februari 2024,\u201d tegas Sunggul.<\/p>\n
Batal Sejak Semula<\/strong><\/p>\n Sunggul menjelaskan konstruksi hukumnya. Jika MK menyatakan tidak ada ijazah SMA dan MA menyatakan surat keterangan (suket) penyetaraan tidak sah dan batal secara hukum, maka konsekuensinya adalah batal demi hukum dan dianggap tidak pernah ada sejak semula.<\/p>\n \u201cKalau suket dibatalkan, ijazah tidak ada, artinya syarat formil cawapres tidak terpenuhi. Gibran tidak sah dikualifikasi sebagai cawapres,\u201d ujarnya.<\/p>\n Konsekuensi paling krusial, lanjut dia, pencalonan itu tidak bisa dipisahkan. Sistem Pilpres di Indonesia berdasarkan Pasal 7 UUD 1945 adalah pemilihan langsung pasangan capres-cawapres secara Luber Jurdil, bukan pemilihan presiden terpisah seperti mekanisme tahun 1999.<\/p>\n \u201cTidak mungkin Prabowo maju sendiri sebagai capres-cawapres. Kalau Gibran tidak sah, maka Prabowo otomatis tidak sah karena tidak punya pasangan dalam kontestasi Pilpres 14 Februari 2024. Tidak boleh dipisahkan Prabowo dengan Gibran pada saat pendaftaran di KPU,\u201d katanya tajam.<\/p>\n Implikasi ke Pemilu 2029<\/strong><\/p>\n Sunggul menilai, jika cacat formil ini dibiarkan tanpa pelurusan hukum, maka akan menjadi preseden buruk dan bom waktu untuk Pemilu 2029.<\/p>\n \u201cIni soal kepastian hukum. Kalau hari ini kita membiarkan pasangan yang syaratnya batal demi hukum tetap dianggap sah, bagaimana Pemilu 2029? KPU akan pakai standar apa? Apakah setiap orang bisa pakai suket yang belakangan dibatalkan MA?\u201d ujarnya.<\/p>\n Menurutnya, putusan MK dan MA nanti harus menjadi yurisprudensi untuk merevisi total Peraturan KPU tentang syarat pendidikan capres-cawapres agar tidak terulang di 2029. KPU, DPR, dan pemerintah harus mengetatkan verifikasi ijazah dan penyetaraan luar negeri secara substantif, bukan sekadar formalitas surat keterangan.<\/p>\n \u201cPemilu 2029 harus belajar dari kasus ini. Jangan sampai kontestasi 5 tahunan terbesar di Indonesia digugat keabsahannya terus-menerus karena persoalan administratif di hulu yang tidak beres,\u201d pungkas Sunggul.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Praktisi hukum Sunggul Hamonangan Sirait, SH, MH dari SHS Law Office menegaskan, pembahasan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait syarat pencalonan Gibran Rakabuming Raka harus dilihat dari tempus dan locus delicti-nya, yaitu saat pendaftaran di KPU, bukan saat pemerintahan sudah berjalan. Menurutnya, publik keliru jika menganggap putusan MK dan MA mengadili pemerintahan […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":5695,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[2,4,3],"tags":[],"class_list":["post-5694","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","category-headline-news","category-hukum","category-politik"],"yoast_head":"\n