{"id":5818,"date":"2026-11-09T03:32:54","date_gmt":"2026-11-09T03:32:54","guid":{"rendered":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/?p=5818"},"modified":"2026-11-10T03:35:52","modified_gmt":"2026-11-10T03:35:52","slug":"uu-pelindungan-ketenagakerjaan-resmi-terbit-cuti-bersama-tak-potong-cuti-tahunan-ini-deretan-hak-baru-pekerja-hingga-kurir-digital","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/?p=5818","title":{"rendered":"UU Pelindungan Ketenagakerjaan Resmi Terbit, Cuti Bersama Tak Potong Cuti Tahunan, Ini Deretan Hak Baru Pekerja hingga Kurir Digital"},"content":{"rendered":"<p><strong>PETISI BRAWIJAYA MEDIA, JAKARTA<\/strong> &#8211; Pemerintah resmi memberlakukan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan pada 28 Oktober 2026. Kehadiran regulasi baru ini menjadi babak penting dalam pembaruan perlindungan tenaga kerja di Indonesia, sekaligus membawa sejumlah perubahan mendasar terhadap hak pekerja, buruh, tenaga kerja sektor informal, hingga pekerja berbasis platform digital seperti kurir dan pengemudi ojek online.<\/p>\n<p>Berdasarkan informasi dalam basis data peraturan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), UU Nomor 27 Tahun 2026 ditetapkan sekaligus diundangkan pada 28 Oktober 2026 dan mulai berlaku pada tanggal yang sama.<\/p>\n<p>UU Nomor 27 Tahun 2026 menjadi undang-undang tersendiri yang mengatur pelindungan ketenagakerjaan. Dalam Pasal 311, beleid ini mencabut dan menyatakan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak lagi berlaku.<\/p>\n<p>Selain itu, UU baru tersebut mencabut sejumlah ketentuan dalam UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.<\/p>\n<p>Ketentuan yang dicabut dari UU 6\/2023 secara spesifik adalah Bab IV Bagian Kesatu Pasal 80 huruf a dan Bagian Kedua Pasal 81 dalam lampiran undang-undang tersebut. Dengan demikian, pencabutan dalam UU baru ini tidak mencakup seluruh ketentuan UU Cipta Kerja.<\/p>\n<p>Sementara itu, Pasal 310 mengatur peraturan pelaksanaan dari UU Ketenagakerjaan 2003 dan UU 6\/2023 tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam UU Pelindungan Ketenagakerjaan.<\/p>\n<p>Selain itu, pembentukan undang-undang baru ini merupakan tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168\/PUU-XXI\/2023 yang memberikan arahan agar pengaturan klaster ketenagakerjaan ditata kembali dalam undang-undang tersendiri.<\/p>\n<p>MK mengabulkan sebagian uji materiil elemen buruh dan memerintahkan agar klaster ketenagakerjaan dicabut dari Undang-undang tentang Cipta Kerja.<\/p>\n<p>Dalam putusan perkara tersebut, MK membagi pertimbangan hukum ke dalam enam klaster dalil permohonan, yakni (1) Dalil Penggunaan Tenaga Kerja Asing; (2) Dalil Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT); (3) Dalil Mengenai Pekerja Alih Daya (Outsourcing); (4) Dalil Mengenai Upah; (5) Dalil Mengenai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK); serta (6) Dalil Mengenai Uang Pesangon (UP), Uang Penggantian Hak (UPH), dan Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK).<\/p>\n<p><strong>Cuti Bersama Tidak Lagi Memotong Jatah Cuti Tahunan<\/strong><\/p>\n<p>Salah satu ketentuan yang langsung menjadi perhatian publik pada UU terbaru tersebut adalah aturan mengenai cuti bersama. Melalui undang-undang tersebut, perusahaan yang menerapkan cuti bersama berdasarkan ketetapan pemerintah pusat tidak lagi diperbolehkan mengurangi jatah cuti tahunan karyawan.<\/p>\n<p>Ketentuan ini tercantum secara tegas dalam Pasal 118 ayat (6) UU Nomor 27 Tahun 2026. Kebijakan tersebut memberikan kepastian tambahan bagi pekerja agar hak istirahat tahunan tidak berkurang hanya karena perusahaan mengikuti kebijakan cuti bersama pemerintah.<\/p>\n<p>Dalam ketentuan sebelumnya, pelaksanaan cuti bersama di sejumlah perusahaan dapat diperhitungkan sebagai bagian dari cuti tahunan karyawan. Akibatnya, pekerja yang mengikuti kebijakan perusahaan berpotensi kehilangan sebagian jatah cuti yang sebenarnya dapat digunakan untuk kepentingan pribadi.<\/p>\n<p>Melalui Pasal 118 ayat (6), pemerintah memberikan aturan yang lebih tegas.<\/p>\n<p>Adapun sejumlah ketentuan mengenai hak istirahat dan cuti yang diatur dalam Pasal 118 meliputi:<\/p>\n<ul>\n<li>Istirahat sekurang-kurangnya 30 menit setelah bekerja selama empat jam secara terus-menerus.<\/li>\n<li>Istirahat mingguan satu hari untuk pola enam hari kerja atau dua hari untuk pola lima hari kerja.<\/li>\n<li>Istirahat panjang selama 30 hari kalender setelah pekerja bekerja secara terus-menerus selama lima tahun atau kelipatannya.<\/li>\n<li>Cuti tahunan minimal 12 hari kerja setelah bekerja selama 12 bulan secara terus-menerus.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Selain itu, pekerja yang menggunakan hak istirahat sebagaimana diatur dalam ketentuan tersebut juga tidak kehilangan hak atas upah dan manfaat lainnya.<\/p>\n<p>Namun, terdapat ketentuan khusus mengenai istirahat panjang. Pekerja yang mengambil istirahat panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (2) huruf c tidak berhak atas cuti tahunan pada tahun berjalan.<\/p>\n<p>Pelaksanaan cuti tahunan selanjutnya diatur melalui perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.<\/p>\n<p>Dengan ketentuan ini, perusahaan perlu menyesuaikan kebijakan internal agar tidak lagi membebankan cuti bersama pemerintah kepada saldo cuti tahunan karyawan.<\/p>\n<p><strong>Cuti Melahirkan Paling Singkat Tiga Bulan dan Bisa Diperpanjang<\/strong><\/p>\n<p>UU Pelindungan Ketenagakerjaan menetapkan hak cuti melahirkan bagi pekerja perempuan paling singkat selama tiga bulan pertama.<\/p>\n<p>Ketentuan itu tercantum dalam Pasal 121. Cuti melahirkan dapat diperpanjang paling lama tiga bulan berikutnya apabila terdapat kondisi khusus yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.<\/p>\n<p>Kondisi khusus tersebut meliputi ibu yang mengalami masalah kesehatan, gangguan kesehatan, atau komplikasi pascapersalinan maupun keguguran. Perpanjangan juga dapat diberikan apabila anak yang dilahirkan mengalami masalah kesehatan, gangguan kesehatan, atau komplikasi.<\/p>\n<p>Pekerja perempuan yang mengalami keguguran kandungan juga berhak memperoleh waktu istirahat selama 1,5 bulan atau sesuai surat keterangan dokter, dokter spesialis kandungan dan kebidanan, atau bidan.<\/p>\n<p>Terkait upah, Pasal 123 mengatur pekerja perempuan yang mengambil cuti melahirkan berhak mendapatkan upah penuh. Namun, apabila memperoleh perpanjangan cuti karena kondisi khusus, pekerja berhak atas upah penuh pada bulan keempat dan 75 persen upah untuk bulan kelima dan keenam.<\/p>\n<p>Sementara itu, Pasal 124 mengatur hak cuti pendampingan istri bagi pekerja laki-laki selama dua hari pada masa persalinan. Cuti tersebut dapat diberikan paling lama tiga hari berikutnya atau sesuai kesepakatan antara pekerja dan pemberi kerja.<\/p>\n<p><strong>Kontrak Kerja PKWT Dibatasi Maksimal Empat Tahun<\/strong><\/p>\n<p>Perubahan lainnya yang perlu diperhatikan pekerja adalah pengaturan mengenai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).<\/p>\n<p>Dalam UU Nomor 27 Tahun 2026, jangka waktu PKWT ditetapkan paling lama dua tahun. Perjanjian tersebut dapat diperpanjang paling banyak dua kali, dengan masing-masing masa perpanjangan paling lama satu tahun.<\/p>\n<p>Dengan demikian, akumulasi masa kerja berdasarkan ketentuan PKWT tersebut dapat mencapai maksimal empat tahun.<\/p>\n<p>Pembatasan ini diharapkan memberikan kepastian lebih besar bagi pekerja kontrak sekaligus mencegah penggunaan hubungan kerja sementara secara berkepanjangan tanpa kejelasan status.<\/p>\n<p>Perubahan tersebut juga menjadi bagian dari upaya pemerintah memperbaiki pengaturan ketenagakerjaan setelah muncul berbagai persoalan dalam penerapan regulasi sebelumnya.<\/p>\n<p>Namun, pekerja tetap perlu memperhatikan isi perjanjian kerja, terutama mengenai masa kontrak, ketentuan perpanjangan, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak.<\/p>\n<p><strong>Perusahaan Dilarang Menahan Ijazah dan Dokumen Pribadi Pekerja<\/strong><\/p>\n<p>UU Pelindungan Ketenagakerjaan juga memberikan perhatian terhadap praktik penahanan dokumen pribadi milik pekerja oleh pemberi kerja.<\/p>\n<p>Dalam regulasi tersebut, perusahaan dilarang mensyaratkan maupun menahan ijazah dan dokumen pribadi pekerja atau buruh sebagai jaminan dalam hubungan kerja.<\/p>\n<p>Ketentuan ini menjadi penting mengingat penahanan ijazah masih menjadi salah satu persoalan yang kerap dikeluhkan pencari kerja maupun karyawan.<\/p>\n<p>Dalam praktiknya, penahanan dokumen pribadi dapat membatasi mobilitas pekerja ketika ingin mencari pekerjaan baru, mengembangkan karier, atau mengakhiri hubungan kerja.<\/p>\n<p>Melalui larangan tersebut, pekerja memperoleh perlindungan hukum yang lebih jelas atas kepemilikan dokumen pribadinya.<\/p>\n<p>Perusahaan pun perlu menyesuaikan prosedur rekrutmen dan administrasi kepegawaian agar tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang.<\/p>\n<p><strong>Sejumlah Alasan PHK Dilarang oleh Undang-Undang<\/strong><\/p>\n<p>UU Pelindungan Ketenagakerjaan mengatur sejumlah alasan yang tidak boleh digunakan pemberi kerja untuk melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja.<\/p>\n<p>Larangan yang tercantum dalam Pasal 230 tersebut mencakup PHK karena pekerja menikah, hamil, melahirkan, mengalami keguguran, atau menyusui anaknya.<\/p>\n<p>Pemberi kerja juga dilarang melakukan PHK karena pekerja memiliki hubungan darah atau ikatan perkawinan dengan pekerja lain di dalam perusahaan, mendirikan atau menjadi anggota serikat pekerja, maupun melaporkan pemberi kerja kepada pihak berwajib atas dugaan tindak pidana.<\/p>\n<p>Selain itu, PHK dilarang dilakukan karena perbedaan agama, aliran politik, suku, warna kulit, jenis kelamin, kondisi fisik, atau status perkawinan.<\/p>\n<p>\u201c[Dilarang melakukan PHK dengan alasan] dalam keadaan disabilitas tetap, sakit akibat kecelakaan kerja, atau sakit karena hubungan kerja yang menurut surat keterangan dokter yang jangka waktu penyembuhannya belum dapat dipastikan,\u201d tulis UU tersebut.<\/p>\n<p>UU tersebut menegaskan bahwa PHK dengan alasan-alasan tersebut batal demi hukum. Pemberi kerja juga wajib mempekerjakan kembali pekerja yang bersangkutan.<\/p>\n<p><strong>Perusahaan Wajib Sediakan Dana Cadangan Pesangon<\/strong><\/p>\n<p>UU ini mewajibkan pengusaha menyediakan dana cadangan pesangon sebagai sumber pembayaran hak pekerja apabila terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK).<\/p>\n<p>Kewajiban tersebut diatur dalam Pasal 253. Dana cadangan pesangon dimaksudkan untuk menjamin terpenuhinya hak pekerja akibat PHK, dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal tersebut.<\/p>\n<p>Pasal 253 ayat (1) menyatakan, &#8220;Pengusaha wajib menyediakan dana cadangan pesangon sebagai sumber pembayaran hak Pekerja\/Buruh akibat Pemutusan Hubungan Kerja.&#8221;<\/p>\n<p>Dana tersebut nantinya dikelola oleh lembaga pemerintah. Namun, kewajiban penyediaan dana cadangan pesangon dikecualikan bagi pengusaha pada usaha mikro dan kecil.<\/p>\n<p>Pengusaha yang tidak menyediakan dana cadangan pesangon dapat dikenai sanksi administratif. Sanksinya meliputi peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha, hingga pencabutan perizinan berusaha.<\/p>\n<p>\u201cKetentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Pemerintah,\u201d begitu bunyi Pasal 253 ayat 7 dari UU tersebut.<\/p>\n<p><strong>Kurir Digital dan Pengemudi Ojol Mendapat Perlindungan Hukum<\/strong><\/p>\n<p>Selain pekerja formal, salah satu terobosan penting dalam UU Nomor 27 Tahun 2026 adalah pengakuan terhadap hubungan pekerjaan berbasis platform digital.<\/p>\n<p>Ketentuan ini menjadi perhatian karena perkembangan ekonomi digital telah melahirkan jenis pekerjaan baru yang tidak selalu menggunakan pola hubungan kerja konvensional.<\/p>\n<p>Pengemudi ojek online, kurir pengiriman barang, serta pekerja lain yang memperoleh pekerjaan melalui aplikasi selama ini banyak menjalankan aktivitas dengan skema kemitraan.<\/p>\n<p>Melalui Pasal 102, undang-undang baru mengatur hubungan pekerjaan tertentu yang dapat didasarkan pada perjanjian kemitraan maupun kesepakatan lainnya, termasuk pekerjaan yang dilakukan melalui platform digital.<\/p>\n<p>Meski menggunakan skema kemitraan, pekerja platform digital tetap memperoleh sejumlah hak perlindungan, di antaranya:<\/p>\n<ul>\n<li>Penghasilan yang layak, sebagai bentuk perlindungan terhadap kesejahteraan pekerja.<\/li>\n<li>Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) untuk mengurangi risiko kecelakaan maupun bahaya selama menjalankan pekerjaan.<\/li>\n<li>Jaminan sosial, sebagai perlindungan terhadap risiko sosial dan ekonomi yang mungkin dialami pekerja.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Pengaturan tersebut menjadi langkah penting karena perlindungan tenaga kerja kini tidak hanya berorientasi pada pekerja dengan status karyawan tetap atau kontrak.<\/p>\n<p>Pekerja yang menjalankan aktivitas ekonomi melalui aplikasi juga mulai mendapatkan pengakuan dalam kerangka hukum pelindungan ketenagakerjaan.<\/p>\n<p>Adapun pengaturan lebih lanjut mengenai hubungan pekerjaan tertentu berdasarkan perjanjian kemitraan akan diatur melalui undang-undang tersendiri. Sementara itu, hubungan pekerjaan berdasarkan perjanjian lainnya akan diatur melalui peraturan menteri.<\/p>\n<p><strong>Jaminan Sosial untuk Pekerja Informal Semakin Diperhatikan<\/strong><\/p>\n<p>Salah satu persoalan ketenagakerjaan di Indonesia adalah masih banyaknya pekerja sektor informal yang belum memperoleh perlindungan sosial secara memadai.<\/p>\n<p>Pekerja harian, pekerja lepas, dan tenaga kerja dengan hubungan pekerjaan tertentu sering menghadapi risiko kehilangan penghasilan ketika mengalami kecelakaan atau kondisi yang menghambat aktivitas pekerjaan.<\/p>\n<p>UU Nomor 27 Tahun 2026 memperluas perhatian terhadap kelompok tersebut melalui pengaturan tenaga kerja sektor informal dan hubungan pekerjaan tertentu yang memperoleh perlindungan melalui jaminan sosial.<\/p>\n<p>Artinya, cakupan perlindungan ketenagakerjaan tidak lagi hanya menitikberatkan pada pekerja yang berada dalam hubungan kerja formal.<\/p>\n<p>Kebijakan ini diharapkan dapat memperkuat perlindungan bagi kelompok pekerja yang selama ini berada dalam posisi rentan, termasuk mereka yang bekerja dengan sistem tidak tetap.<\/p>\n<p>Meski demikian, bentuk program, mekanisme kepesertaan, pembiayaan, dan pelaksanaan jaminan sosial tetap perlu mengacu pada ketentuan teknis yang berlaku dan aturan turunannya.<\/p>\n<p><strong>Pekerjaan Alih Daya Dibatasi pada Kegiatan Penunjang<\/strong><\/p>\n<p>UU ini mengatur pembatasan jenis pekerjaan yang dapat diserahkan perusahaan kepada perusahaan lain melalui skema alih daya atau outsourcing.<\/p>\n<p>Dalam Pasal 95 ayat (2), disebutkan bahwa jenis dan bidang pekerjaan alih daya harus merupakan kegiatan jasa penunjang atau pekerjaan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi.<\/p>\n<p>Adapun kegiatan jasa penunjang yang dimaksud meliputi usaha pelayanan kebersihan, penyediaan makanan bagi pekerja, tenaga pengamanan, serta penyediaan angkutan bagi pekerja.<\/p>\n<p>Pasal 95 ayat (1) menyatakan, &#8220;Setiap Perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada Perusahaan lainnya melalui perjanjian alih daya yang dibuat secara tertulis.&#8221;<\/p>\n<p>UU tersebut juga mengatur ketentuan khusus bagi perusahaan badan usaha milik negara (BUMN). Dalam Pasal 97, perusahaan yang menjadi mitra alih daya BUMN wajib merupakan anak perusahaan BUMN tersebut dan berbadan hukum perseroan terbatas.<\/p>\n<p>Jenis pekerjaan yang dapat dialihdayakan oleh BUMN juga dibatasi pada jasa penunjang atau pekerjaan yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan utama perusahaan.<\/p>\n<p>Dengan berlakunya regulasi baru ini, UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dicabut. Sejumlah ketentuan klaster ketenagakerjaan dalam UU Nomor 6 Tahun 2023 juga dinyatakan tidak berlaku sebagaimana diatur dalam ketentuan penutup undang-undang baru.<\/p>\n<p>Pemerintah diberikan waktu paling lama satu tahun sejak pengundangan untuk menetapkan peraturan pelaksanaan yang dibutuhkan.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>PETISI BRAWIJAYA MEDIA, JAKARTA &#8211; Pemerintah resmi memberlakukan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan pada 28 Oktober 2026. Kehadiran regulasi baru ini menjadi babak penting dalam pembaruan perlindungan tenaga kerja di Indonesia, sekaligus membawa sejumlah perubahan mendasar terhadap hak pekerja, buruh, tenaga kerja sektor informal, hingga pekerja berbasis platform digital seperti kurir dan [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":5819,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[4],"tags":[],"class_list":["post-5818","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","category-hukum"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v27.3 - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-wordpress\/ -->\n<title>UU Pelindungan Ketenagakerjaan Resmi Terbit, Cuti Bersama Tak Potong Cuti Tahunan, Ini Deretan Hak Baru Pekerja hingga Kurir Digital - Petisi Brawijaya<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/?p=5818\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"en_US\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"UU Pelindungan Ketenagakerjaan Resmi Terbit, Cuti Bersama Tak Potong Cuti Tahunan, Ini Deretan Hak Baru Pekerja hingga Kurir Digital - Petisi Brawijaya\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"PETISI BRAWIJAYA MEDIA, JAKARTA &#8211; Pemerintah resmi memberlakukan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan pada 28 Oktober 2026. Kehadiran regulasi baru ini menjadi babak penting dalam pembaruan perlindungan tenaga kerja di Indonesia, sekaligus membawa sejumlah perubahan mendasar terhadap hak pekerja, buruh, tenaga kerja sektor informal, hingga pekerja berbasis platform digital seperti kurir dan [&hellip;]\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/?p=5818\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"Petisi Brawijaya\" \/>\n<meta property=\"article:publisher\" content=\"https:\/\/www.facebook.com\/petisi.brawijaya\/\" \/>\n<meta property=\"article:published_time\" content=\"2026-11-09T03:32:54+00:00\" \/>\n<meta property=\"article:modified_time\" content=\"2026-11-10T03:35:52+00:00\" \/>\n<meta property=\"og:image\" content=\"http:\/\/petisibrawijaya.or.id\/wp-content\/uploads\/2026\/11\/WhatsApp-Image-2026-11-09-at-09.55.34.jpeg\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:width\" content=\"1170\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:height\" content=\"1127\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:type\" content=\"image\/jpeg\" \/>\n<meta name=\"author\" content=\"petisiadm\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Written by\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"petisiadm\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:label2\" content=\"Est. reading time\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data2\" content=\"9 minutes\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\\\/\\\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"Article\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/petisibrawijaya.or.id\\\/?p=5818#article\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/petisibrawijaya.or.id\\\/?p=5818\"},\"author\":{\"name\":\"petisiadm\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/petisibrawijaya.or.id\\\/#\\\/schema\\\/person\\\/af5f32ff6cc0ae2da590caf92129b28b\"},\"headline\":\"UU Pelindungan Ketenagakerjaan Resmi Terbit, Cuti Bersama Tak Potong Cuti Tahunan, Ini Deretan Hak Baru Pekerja hingga Kurir Digital\",\"datePublished\":\"2026-11-09T03:32:54+00:00\",\"dateModified\":\"2026-11-10T03:35:52+00:00\",\"mainEntityOfPage\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/petisibrawijaya.or.id\\\/?p=5818\"},\"wordCount\":1820,\"commentCount\":0,\"publisher\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/petisibrawijaya.or.id\\\/#organization\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/petisibrawijaya.or.id\\\/?p=5818#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\\\/\\\/petisibrawijaya.or.id\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2026\\\/11\\\/WhatsApp-Image-2026-11-09-at-09.55.34.jpeg\",\"articleSection\":[\"Hukum\"],\"inLanguage\":\"en-US\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"CommentAction\",\"name\":\"Comment\",\"target\":[\"https:\\\/\\\/petisibrawijaya.or.id\\\/?p=5818#respond\"]}]},{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/petisibrawijaya.or.id\\\/?p=5818\",\"url\":\"https:\\\/\\\/petisibrawijaya.or.id\\\/?p=5818\",\"name\":\"UU Pelindungan Ketenagakerjaan Resmi Terbit, Cuti Bersama Tak Potong Cuti Tahunan, Ini Deretan Hak Baru Pekerja hingga Kurir Digital - Petisi Brawijaya\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/petisibrawijaya.or.id\\\/#website\"},\"primaryImageOfPage\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/petisibrawijaya.or.id\\\/?p=5818#primaryimage\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/petisibrawijaya.or.id\\\/?p=5818#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\\\/\\\/petisibrawijaya.or.id\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2026\\\/11\\\/WhatsApp-Image-2026-11-09-at-09.55.34.jpeg\",\"datePublished\":\"2026-11-09T03:32:54+00:00\",\"dateModified\":\"2026-11-10T03:35:52+00:00\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/petisibrawijaya.or.id\\\/?p=5818#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"en-US\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\\\/\\\/petisibrawijaya.or.id\\\/?p=5818\"]}]},{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"en-US\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/petisibrawijaya.or.id\\\/?p=5818#primaryimage\",\"url\":\"https:\\\/\\\/petisibrawijaya.or.id\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2026\\\/11\\\/WhatsApp-Image-2026-11-09-at-09.55.34.jpeg\",\"contentUrl\":\"https:\\\/\\\/petisibrawijaya.or.id\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2026\\\/11\\\/WhatsApp-Image-2026-11-09-at-09.55.34.jpeg\",\"width\":1170,\"height\":1127},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/petisibrawijaya.or.id\\\/?p=5818#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Home\",\"item\":\"https:\\\/\\\/petisibrawijaya.or.id\\\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"UU Pelindungan Ketenagakerjaan Resmi Terbit, Cuti Bersama Tak Potong Cuti Tahunan, Ini Deretan Hak Baru Pekerja hingga Kurir Digital\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/petisibrawijaya.or.id\\\/#website\",\"url\":\"https:\\\/\\\/petisibrawijaya.or.id\\\/\",\"name\":\"Petisi Brawijaya\",\"description\":\"Barisan Kebenaran Untuk Demokrasi\",\"publisher\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/petisibrawijaya.or.id\\\/#organization\"},\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\\\/\\\/petisibrawijaya.or.id\\\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":{\"@type\":\"PropertyValueSpecification\",\"valueRequired\":true,\"valueName\":\"search_term_string\"}}],\"inLanguage\":\"en-US\"},{\"@type\":\"Organization\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/petisibrawijaya.or.id\\\/#organization\",\"name\":\"Petisi Brawijaya\",\"url\":\"https:\\\/\\\/petisibrawijaya.or.id\\\/\",\"logo\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"en-US\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/petisibrawijaya.or.id\\\/#\\\/schema\\\/logo\\\/image\\\/\",\"url\":\"https:\\\/\\\/petisibrawijaya.or.id\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2025\\\/10\\\/petisi-logo.png\",\"contentUrl\":\"https:\\\/\\\/petisibrawijaya.or.id\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2025\\\/10\\\/petisi-logo.png\",\"width\":545,\"height\":181,\"caption\":\"Petisi Brawijaya\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/petisibrawijaya.or.id\\\/#\\\/schema\\\/logo\\\/image\\\/\"},\"sameAs\":[\"https:\\\/\\\/www.facebook.com\\\/petisi.brawijaya\\\/\"]},{\"@type\":\"Person\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/petisibrawijaya.or.id\\\/#\\\/schema\\\/person\\\/af5f32ff6cc0ae2da590caf92129b28b\",\"name\":\"petisiadm\",\"image\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"en-US\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/secure.gravatar.com\\\/avatar\\\/ef5cf825eeadba46b8473399d34d5fa31f9a38bb4a94abe4b3dda776bb5cede2?s=96&d=blank&r=g\",\"url\":\"https:\\\/\\\/secure.gravatar.com\\\/avatar\\\/ef5cf825eeadba46b8473399d34d5fa31f9a38bb4a94abe4b3dda776bb5cede2?s=96&d=blank&r=g\",\"contentUrl\":\"https:\\\/\\\/secure.gravatar.com\\\/avatar\\\/ef5cf825eeadba46b8473399d34d5fa31f9a38bb4a94abe4b3dda776bb5cede2?s=96&d=blank&r=g\",\"caption\":\"petisiadm\"},\"sameAs\":[\"http:\\\/\\\/petisibrawijaya.or.id\"],\"url\":\"https:\\\/\\\/petisibrawijaya.or.id\\\/?author=1\"}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"UU Pelindungan Ketenagakerjaan Resmi Terbit, Cuti Bersama Tak Potong Cuti Tahunan, Ini Deretan Hak Baru Pekerja hingga Kurir Digital - Petisi Brawijaya","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/?p=5818","og_locale":"en_US","og_type":"article","og_title":"UU Pelindungan Ketenagakerjaan Resmi Terbit, Cuti Bersama Tak Potong Cuti Tahunan, Ini Deretan Hak Baru Pekerja hingga Kurir Digital - Petisi Brawijaya","og_description":"PETISI BRAWIJAYA MEDIA, JAKARTA &#8211; Pemerintah resmi memberlakukan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan pada 28 Oktober 2026. Kehadiran regulasi baru ini menjadi babak penting dalam pembaruan perlindungan tenaga kerja di Indonesia, sekaligus membawa sejumlah perubahan mendasar terhadap hak pekerja, buruh, tenaga kerja sektor informal, hingga pekerja berbasis platform digital seperti kurir dan [&hellip;]","og_url":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/?p=5818","og_site_name":"Petisi Brawijaya","article_publisher":"https:\/\/www.facebook.com\/petisi.brawijaya\/","article_published_time":"2026-11-09T03:32:54+00:00","article_modified_time":"2026-11-10T03:35:52+00:00","og_image":[{"width":1170,"height":1127,"url":"http:\/\/petisibrawijaya.or.id\/wp-content\/uploads\/2026\/11\/WhatsApp-Image-2026-11-09-at-09.55.34.jpeg","type":"image\/jpeg"}],"author":"petisiadm","twitter_card":"summary_large_image","twitter_misc":{"Written by":"petisiadm","Est. reading time":"9 minutes"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"Article","@id":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/?p=5818#article","isPartOf":{"@id":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/?p=5818"},"author":{"name":"petisiadm","@id":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/#\/schema\/person\/af5f32ff6cc0ae2da590caf92129b28b"},"headline":"UU Pelindungan Ketenagakerjaan Resmi Terbit, Cuti Bersama Tak Potong Cuti Tahunan, Ini Deretan Hak Baru Pekerja hingga Kurir Digital","datePublished":"2026-11-09T03:32:54+00:00","dateModified":"2026-11-10T03:35:52+00:00","mainEntityOfPage":{"@id":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/?p=5818"},"wordCount":1820,"commentCount":0,"publisher":{"@id":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/#organization"},"image":{"@id":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/?p=5818#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/wp-content\/uploads\/2026\/11\/WhatsApp-Image-2026-11-09-at-09.55.34.jpeg","articleSection":["Hukum"],"inLanguage":"en-US","potentialAction":[{"@type":"CommentAction","name":"Comment","target":["https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/?p=5818#respond"]}]},{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/?p=5818","url":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/?p=5818","name":"UU Pelindungan Ketenagakerjaan Resmi Terbit, Cuti Bersama Tak Potong Cuti Tahunan, Ini Deretan Hak Baru Pekerja hingga Kurir Digital - Petisi Brawijaya","isPartOf":{"@id":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/#website"},"primaryImageOfPage":{"@id":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/?p=5818#primaryimage"},"image":{"@id":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/?p=5818#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/wp-content\/uploads\/2026\/11\/WhatsApp-Image-2026-11-09-at-09.55.34.jpeg","datePublished":"2026-11-09T03:32:54+00:00","dateModified":"2026-11-10T03:35:52+00:00","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/?p=5818#breadcrumb"},"inLanguage":"en-US","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/?p=5818"]}]},{"@type":"ImageObject","inLanguage":"en-US","@id":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/?p=5818#primaryimage","url":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/wp-content\/uploads\/2026\/11\/WhatsApp-Image-2026-11-09-at-09.55.34.jpeg","contentUrl":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/wp-content\/uploads\/2026\/11\/WhatsApp-Image-2026-11-09-at-09.55.34.jpeg","width":1170,"height":1127},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/?p=5818#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Home","item":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"UU Pelindungan Ketenagakerjaan Resmi Terbit, Cuti Bersama Tak Potong Cuti Tahunan, Ini Deretan Hak Baru Pekerja hingga Kurir Digital"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/#website","url":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/","name":"Petisi Brawijaya","description":"Barisan Kebenaran Untuk Demokrasi","publisher":{"@id":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/#organization"},"potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/?s={search_term_string}"},"query-input":{"@type":"PropertyValueSpecification","valueRequired":true,"valueName":"search_term_string"}}],"inLanguage":"en-US"},{"@type":"Organization","@id":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/#organization","name":"Petisi Brawijaya","url":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/","logo":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"en-US","@id":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/#\/schema\/logo\/image\/","url":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/petisi-logo.png","contentUrl":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/petisi-logo.png","width":545,"height":181,"caption":"Petisi Brawijaya"},"image":{"@id":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/#\/schema\/logo\/image\/"},"sameAs":["https:\/\/www.facebook.com\/petisi.brawijaya\/"]},{"@type":"Person","@id":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/#\/schema\/person\/af5f32ff6cc0ae2da590caf92129b28b","name":"petisiadm","image":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"en-US","@id":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/ef5cf825eeadba46b8473399d34d5fa31f9a38bb4a94abe4b3dda776bb5cede2?s=96&d=blank&r=g","url":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/ef5cf825eeadba46b8473399d34d5fa31f9a38bb4a94abe4b3dda776bb5cede2?s=96&d=blank&r=g","contentUrl":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/ef5cf825eeadba46b8473399d34d5fa31f9a38bb4a94abe4b3dda776bb5cede2?s=96&d=blank&r=g","caption":"petisiadm"},"sameAs":["http:\/\/petisibrawijaya.or.id"],"url":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/?author=1"}]}},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5818","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=5818"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5818\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":5820,"href":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5818\/revisions\/5820"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/5819"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=5818"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=5818"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/petisibrawijaya.or.id\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=5818"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}