PETISI BRAWIJAYA MEDIA, JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mengatakan akan mengikuti secara penuh kebijakan pemerintah pusat terkait penerapan work from home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Secara prinsip seperti yang saya katakan, Pemerintah DKI Jakarta akan mengikuti apa yang menjadi arahan dan juga peraturan yang akan dikeluarkan secara resmi dari pemerintah pusat,” ujar Pramono di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (30/3/2026).
Namun Pramono menegaskan bahwa meskipun pihaknya akan mengikuti kebijakan pemerintah pusat terkait penerapan WFH, terdapat pengecualian khusus untuk hari pelaksanaannya.
“Mengenai hari, tentunya tidak hari Rabu. Kenapa tidak hari Rabu? Karena Rabu itu adalah hari transportasi umum yang telah berjalan di ibu kota,” tegasnya.
Menurut Pramono, hari Rabu telah ditetapkan sebagai momentum bagi ASN di Jakarta untuk menggunakan transportasi publik. Oleh karena itu, penerapan WFH pada hari yang sama dinilai berpotensi menimbulkan benturan kebijakan.
Ia menjelaskan bahwa pada hari tersebut, ASN justru didorong untuk masuk kantor dan beralih dari kendaraan pribadi ke moda transportasi massal guna mengurangi kemacetan dan konsumsi bahan bakar.
Meski demikian, Pemprov DKI tetap berkomitmen mengikuti regulasi yang akan ditetapkan pemerintah pusat terkait skema WFH bagi ASN.
Pemprov DKI pun menunggu keputusan resmi pemerintah pusat sebelum menetapkan skema teknis pelaksanaan WFH di lingkungan ASN Jakarta.
Seperti diketahui, pemerintah memastikan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) mulai diterapkan setelah Lebaran. Kebijakan ini merupakan bagian dari strategi nasional untuk efisiensi energi di tengah kenaikan harga minyak dunia.
