PETISI BRAWIJAYA MEDIA, JAKARTA – Komisi III DPR RI menegaskan bahwa dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang melibatkan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo beserta tiga jenderal Polri lainnya masuk dalam kategori tindak pidana makar. Penegasan tersebut disampaikan Ketua Komisi III Habiburokhman saat membacakan kesimpulan rapat kerja bersama Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Dalam rapat tersebut, Habiburokhman menyatakan bahwa tindakan penyadapan, akses ilegal, atau penghilangan data elektronik yang dilakukan para tersangka bukan sekadar pelanggaran UU ITE, melainkan tindak pidana makar.
“Ini bukan sekadar delik intersepsi transmisi elektronik biasa. Tindakan ini harus diusut tuntas hingga ke pasal-pasal makar,” ujar Habiburokhman saat membuka rapat.
Ia menambahkan, informasi yang diterima Komisi III menunjukkan rangkaian perbuatan lain yang diduga saling terkait, mulai dari surveillance dan profiling ilegal, pembunuhan karakter (doxing), kriminalisasi, pengondisian opini di media sosial untuk merongrong kebijakan pemerintah, hingga penggalangan massa.
Habiburokhman menilai rangkaian tersebut berpotensi menghambat kemampuan presiden melaksanakan tugasnya dan dapat dikategorikan sebagai serangan makar sebagaimana diatur dalam Pasal 160 KUHP jika terbukti.
Tidak hanya itu, Komisi III juga mendesak Polri untuk terus mengusut kemungkinan adanya keterlibatan pihak-pihak lain. Artinya, DPR tidak percaya kasus ini hanya berhenti di empat orang.
DPR menduga ada pihak lain yang terlibat, baik yang ikut memerintahkan, yang ikut menikmati hasil sadapan, maupun yang ikut merencanakan pemufakatan jahat tersebut.
“Siapa pun yang terlibat, mulai dari pelaksanaan lapangan, pemberi perintah, pihak yang mengambil manfaat baik berstatus sebagai orang pribadi, partai politik, tokoh politik, kelompok politik harus diproses pidana secara tegas,” katanya.
Berikut tiga poin penting yang menjadi fokus pembahasan dalam rapat :
- Penerapan pasal-pasal makar dan pidana berat, proses hukum tidak boleh berhenti pada jeratan formalitas UU ITE, buka seluruh penyidikan dengan pasal-pasal makar dan delik kejahatan terhadap keamanan negara.
- Penghentian total operasi ilegal, kami menuntut seluruh pengawasan ilegal ini dihentikan seketika, dan data hasil sadapan diamankan serta diaudit oleh otoritas independen agar tidak dijadikan alat intimidasi atau manipulasi politik.
- Konsekuensi hukum dan institusional tidak boleh ada pihak yang kebal hukum, siapa pun yang terlibat mulai dari pelaksana lapangan, pemberi perintah, pihak yang mengambil manfaat baik sebagai status orang pribadi, tokoh politik, kelompok politik harus diproses pidana secara tegas.
Kronologi yang Diungkap Kapolri
Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto membeberkan kronologi dan modus operandi kasus ini di hadapan anggota Komisi III.
Menurut Suyudi, perintah penyadapan diduga berasal dari Jenderal Listyo Sigit Prabowo melalui Irjen Slamet Uliandi, kemudian diteruskan kepada Irjen Eko Hadi Santoso dan Irjen Ahrie Sonta Nasution.
Perintah disampaikan secara lisan atau melalui grup WhatsApp tanpa surat permohonan penyidik maupun laporan polisi.
Tahap selanjutnya mencakup provisioning (memasukkan nomor target ke sistem LIMS) tanpa verifikasi keterkaitan dengan perkara pro justitia, pelaksanaan penyadapan dan pembuatan transkrip, pelaporan berjenjang hingga ke Listyo, serta penghapusan data pada sistem LIMS dan PLx pada Oktober 2026 atas perintah Ahrie Sonta.
Sasaran penyadapan diduga mencakup Presiden RI, lingkaran Istana, pejabat kementerian/lembaga, anggota DPR, tokoh politik, gubernur, Kapolri, KPK, Kejaksaan, ormas, aktivis, mahasiswa, media, dan pengusaha. Penyadapan berlangsung pada periode 2025–2026.
Kasus ini terungkap setelah adanya laporan pada 30 Oktober 2026 terkait dugaan penghapusan data. Polri telah memeriksa 28 saksi (24 internal Polri, tiga dari provider telekomunikasi, dan satu dari vendor sistem) serta enam ahli.
Empat Tersangka dan Pasal yang Dikenakan
Polri pun telah menetapkan empat tersangka, diantaranya yakni: Jenderal Listyo Sigit Prabowo (eks Kapolri sekaligus eks Kepala Kantor Staf Presiden), Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.
Mereka dijerat antara lain dengan Pasal 258 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP (penyadapan ilegal), Pasal 332 KUHP (akses ilegal), serta Pasal 32 ayat (1) UU ITE (pengubahan/penghilangan data elektronik) dengan sncaman pidana maksimal mencapai 10 tahun penjara.
Menanggapi permintaan Komisi III, Kapolri Suyudi menyatakan pihaknya menyerap masukan terkait penerapan pasal makar dan sedang mengumpulkan petunjuk serta alat bukti lebih lanjut melalui analisis intelijen dan penyidikan.
“Kami yakin bahwa apa yang bapak-bapak tadi sampaikan ini bisa kami buktikan insya Allah,” ujarnya, sambil meminta dukungan agar penanganan dilakukan secara tegas, profesional, prosedural, dan etis.
