PETISI BRAWIJAYA MEDIA, JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyatakan bahwa pemerintah akan segera mengumumkan kebijakan kerja dari rumah (work from home/WFH) dalam waktu dekat. Kepastian terkait kebijakan tersebut dijadwalkan disampaikan secara resmi pada Selasa 31 Maret 2026.
“Sabar saja, sabar saja, saya dengar kemungkinan besar, kemungkinan ya, akan disampaikan resmi besok,” ucap Tito, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (30/3/2026).
Rencananya, kebijakan ini akan diberlakukan satu hari dalam seminggu bagi aparatur sipil negara (ASN) dan pekerja swasta.
Tito menegaskan dirinya tidak ingin mendahului pengumuman resmi pemerintah.
“Jadi, saya enggak mau mendahului,” kata dia.
Meski demikian, ia memastikan Kementerian Dalam Negeri akan menindaklanjuti kebijakan tersebut dengan mengeluarkan imbauan kepada pemerintah daerah (pemda) agar implementasinya berjalan seragam.
“Iya, pasti ada (imbauan ke pemda),” ujarnya.
Skema WFH satu hari per pekan
Sebelumnya, pemerintah telah menggodok skema penerapan WFH sebagai bagian dari strategi penghematan energi di tengah tekanan harga global.
Menteri Koordinator (Menko) Airlangga Hartarto juga mengatakan, kebijakan kerja dari rumah atau work from home ini akan ditetapkan pada Maret 2026.
“Pokoknya akan ditetapkan bulan ini,” kata Airlangga, usai rapat bareng Presiden RI Prabowo Subianto, di Kompleks Istana, Jakarta, Jumat (27/3/2026).
Skema WFH, jelas Airlangga, direncanakan berlaku satu hari dalam sepekan bagi aparatur sipil negara (ASN), termasuk pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
Sementara itu, untuk sektor swasta, kebijakan tersebut bakal bersifat imbauan.
Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai kebijakan ini tidak akan mengganggu produktivitas ekonomi nasional, bahkan berpotensi memberikan efisiensi penggunaan energi.
Menurut Purbaya, dari sisi fiskal maupun aktivitas ekonomi, kebijakan WFH tidak akan berdampak signifikan terhadap produktivitas nasional apabila diterapkan secara selektif.
Namun demikian, tidak semua sektor akan menerapkan WFH. Purbaya menjelaskan sektor-sektor strategis seperti industri manufaktur dan pelayanan publik seperti kesehatan, transportasi, dan sektor industri tetap akan beroperasi normal mengingat sifat pekerjaannya yang tidak memungkinkan dilakukan secara jarak jauh.
Selain itu, penerapan WFH dinilai berpotensi menekan konsumsi bahan bakar minyak akibat berkurangnya mobilitas masyarakat, meskipun besaran penghematan masih bergantung pada harga minyak.
