PETISI BRAWIJAYA MEDIA, JAKARTA – Pemerintah Provinsi Aceh secara resmi menyurati dua lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yakni United Nations Development Program (UNDP) dan United Nations Children’s Fund (UNICEF), untuk meminta dukungan dalam proses pemulihan pascabencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda wilayah tersebut sejak 26 November 2025 lalu. Mengetahui kondisi di Aceh saat ini masih memprihatinkan.
Langkah ini diambil menyusul lambatnya proses pemulihan di lapangan, yang dinilai belum mampu menjawab kebutuhan mendesak masyarakat terdampak, terutama di wilayah-wilayah yang dilindungi.
Skala Bencana yang Meluas
Banjir bandang dan longsor yang terjadi di Aceh telah berdampak pada 18 kabupaten/kota, dengan kerusakan parah pada infrastruktur, rumah warga, fasilitas umum, serta menimbulkan ratusan korban jiwa dan ribuan pengungsi. Salah satu daerah terparah adalah Kabupaten Aceh Tamiang, di mana sebagian besar permukiman di Kota Lintang Bawah hancur diterjang banjir.
Gubernur Aceh, dalam surat resminya, menyampaikan bahwa kapasitas pemerintah daerah sangat terbatas dalam menangani dampak bencana berskala besar ini. Oleh karena itu, keterlibatan lembaga internasional dinilai krusial untuk mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi.
“Secara khusus Pemerintah Aceh secara resmi telah menyampaikan permintaan keterlibatan beberapa lembaga internasional atas pertimbangan pengalaman bencana tsunami 2004, seperti UNDP dan UNICEF,” kata Juru Bicara Pemprov Aceh Muhammad MTA dalam keterangan tertulisnya, Minggu (14/12/2025).
Permintaan Bantuan ke UNDP dan UNICEF
UNDP diminta untuk membantu dalam aspek pembangunan infrastruktur, pemulihan ekonomi lokal, dan penguatan kapasitas kelembagaan, sementara UNICEF diharapkan dapat mendukung pemulihan layanan dasar bagi anak-anak dan keluarga, termasuk pendidikan, kesehatan, dan perlindungan anak.
Permintaan ini juga didasarkan pada pengalaman positif kerja sama antara Aceh dan lembaga-lembaga PBB pascatsunami 2004. Saat itu, UNDP dan UNICEF memainkan peran penting dalam membangun kembali Aceh dari kehancuran.
Kondisi Pengungsi Masih Memprihatinkan
Hingga pertengahan Desember 2025, ribuan warga masih bertahan di lokasi pengungsian dengan kondisi serba terbatas. Dia mengatakan pemerintah Aceh menilai eskalasi kerusakan infrastruktur akibat diterjang banjir longsor di 18 kabupaten kota cukup luas dan membuat ratusan warga kehilangan nyawa dan sebagian dinyatakan hilang hingga pekan ketiga bencana.
Mereka sangat membutuhkan bantuan logistik, layanan kesehatan, air bersih, dan tempat tinggal sementara. Pemerintah daerah mengakui bahwa akses ke beberapa wilayah masih terhambat akibat jalan rusak dan jembatan putus, sehingga distribusi bantuan menjadi tidak merata.
Hal ini memperkuat urgensi untuk melibatkan lembaga internasional yang memiliki sumber daya dan pengalaman dalam penanganan bencana berskala besar.
Pihaknya juga mencatat hingga saat ini sudah ada 77 lembaga dan 1.960 relawan yang masuk ke Aceh dalam upaya pemulihan bencana Aceh. Mereka merupakan lembaga atau NGO lokal, nasional, dan internasional.
Adapun lembaga yang sudah masuk dalam desk relawan BNPB untuk Aceh yaitu Save The Children, Islamic Relief, ABF, DH Charity, FKKMK UGM, Mahtan Makassar, Relawan Nusantara, Baznas, EMT AHS UGM, Koalisi NGO HAM, Katahati Institute, Orari, Yayasan Geutanyoe dan beberapa lainnya.
“Besar kemungkinan keterlibatan lembaga dan relawan akan terus bertambah dalam respons kebencanaan ini. Atas nama masyarakat Aceh dan korban, Gubernur sangat berterima kasih atas niat baik dan kontribusi yang sedang mereka berikan demi pemulihan Aceh ini,” kata Muhammad MTA.
Gubernur Aceh berharap surat resmi ini dapat segera ditindaklanjuti oleh UNDP dan UNICEF, agar proses pemulihan bisa berjalan lebih cepat dan terkoordinasi. Pemerintah pusat juga telah diberitahu mengenai langkah ini dan diharapkan mendukung penuh upaya diplomasi kemanusiaan tersebut.
Pemerintah Pusat Belum Membuka Bantuan Asing
Diketahui, untuk saat ini pemerintah RI belum membuka izin bantuan internasional untuk bencana Sumatra. Walaupun demikian, sudah ada tenaga relawan hingga logistik yang datang dari negara luar seperti dari Malaysia dan China.
Sebelumnya, Wali Nanggroe Aceh Tgk Malik Mahmud Al-Haytar mempertanyakan sikap Pemerintah Pusat yang hingga kini belum membuka akses bantuan dari luar negeri di tengah kondisi masyarakat Aceh yang kian memprihatinkan.
Menurutnya sudah ada sejumlah negara yang menjalin komunikasi soal pengiriman bantuan penanganan bencana dengan Aceh yaitu China, Rusia, Singapura, hingga Uni Emirat Arab (UEA). Namun bantuan belum bisa direalisasikan karena Pemerintah Pusat hingga kini belum meningkatkan status bencana di tiga provinsi ini sebagai bencana nasional.
“Jadi mereka belum bisa masuk, karena pemerintah pusat belum membuka pintu. Yang bisa masuk bantuan ke Aceh dari negara luar itu cuma dari konsulat atau kedutaan yang sudah ada di dalam Indonesia, itu bantuannya terbatas,” ujar Tgk Malik Mahmud Al-Haytar dalam keterangannya, Kamis (11/12) lalu.
Ia menjelaskan terkait bantuan internasional itu masuk dalam poin perjanjian damai Aceh (MoU Helsinki) antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan Pemerintah Republik Indonesia yang membuka ruang kerja sama luar negeri (non kedaulatan), seperti perihal perdagangan, pendidikan, kebudayaan termasuk halnya terkait kemanusiaan.
Selain itu, pada Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA) juga menegaskan hubungan luar negeri tetap menjadi kewenangan Pemerintah Republik Indonesia, namun Aceh diberikan kewenangan tertentu dengan persetujuan pemerintah pusat.
“Maka, terkait bantuan hibah luar negeri dan bantuan kemanusiaan itu boleh, terutama untuk bencana, karena Aceh memiliki kewenangan, namun tetap sepengetahuan Pemerintah Pusat. Jika tidak percaya ini diperbolehkan, silakan tanya ke Uni Eropa. Ujung-ujungnya nanti duduk di meja runding lagi,” jelas Tgk Malik Mahmud.
Berdasarkan data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Per Minggu, (14/12/2025) petang, jumlah korban meninggal dunia akibat bencana banjir bandang dan tanah longsor di tiga provinsi Sumatra–Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara–bertambah menjadi 1.016 orang. Sementara untuk jumlah korban hilang dan dalam pencarian, per Minggu kemarin ada 212 orang.
Sebelumnya Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem resmi memperpanjang Status Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi banjir dan longsor di Aceh selama 14 hari–sejak 12 hingga 25 Desember 2025.
Mualem mengatakan keputusan itu diambil karena penanganan bencana masih memerlukan upaya intensif, terpadu, dan terkoordinasi, mulai dari evakuasi, distribusi logistik, hingga perbaikan jalan, jembatan, dan fasilitas layanan publik.
