PETISI BRAWIJAYA MEDIA, JAKARTA – Di tengah bencana banjir dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Pulau Sumatera, pemerintah Indonesia menegaskan bahwa hingga saat ini belum membuka peluang untuk menerima bantuan asing. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, mewakili Istana Negara.
Prasetyo menyatakan bahwa pemerintah masih sanggup menangani dampak bencana secara mandiri. Ia menegaskan bahwa alokasi dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih sanggup menanggung penanganan bencana.
Dalam APBN, telah tersedia dana siap pakai (DSP) yang dialokasikan untuk kesiapsiagaan kebencanaan sebesar Rp500 miliar. Bahkan Presiden Prabowo Subianto telah memberikan instruksi langsung mengenai penambahan dana jika sewaktu-waktu diperlukan.
“Jadi kan di dalam APBN itu ada yang namanya dana siap pakai yang memang diperuntukkan untuk kesiapsiagaan kebencanaan. Tetapi Bapak Presiden sudah memberikan instruksi secara langsung apabila dana siap pakai secara jumlah nominal itu perlu dilakukan penambahan, maka akan dilakukan penambahan,” ujar Prasetyo Hadi.
Ia menegaskan bahwa seluruh sumber daya nasional, termasuk personel TNI, BNPB, dan kementerian terkait, telah dikerahkan untuk mempercepat proses evakuasi, distribusi bantuan, dan pemulihan infrastruktur dasar.
“Ini juga termasuk berlaku kepada beberapa K/L terkait, contoh misalnya TNI maupun kepolisian, yang kita semua melihat bahwa TNI maupun Polri salah satu garda terdepan di dalam proses penanganan bencana yang tentunya itu membutuhkan sumber daya keuangan,” lanjutnya.
Meskipun belum membuka pintu bagi bantuan internasional, pemerintah tetap menyampaikan apresiasi atas simpati dan tawaran bantuan dari berbagai negara sahabat.
Prasetyo menyebut bahwa banyak negara telah menyampaikan keprihatinan dan kesiapan untuk membantu, namun kondisi saat ini dinilai masih dalam kendali dan belum memerlukan intervensi asing.
“Kami juga mewakili Pemerintah Republik Indonesia menyampaikan terima kasih karena banyak sekali atensi dari negara-negara sahabat. Baik yang mengucapkan keprihatinan maupun yang ingin memberikan bantuan, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih,” ujar Prasetyo.
Hal senada juga disampaikan oleh Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono menyatakan, Indonesia belum membuka pintu bagi negara asing yang hendak membantu proses penanganan bencana banjir di Sumatera.
Sugiono mengatakan, Indonesia baru akan meminta bantuan kepada negara asing jika dirasa perlu. “(Masih ditutup) sampai kita merasa kita membutuhkan bantuan,” ujar Sugiono, saat ditemui di Gedung Pancasila, Kemlu, Jakarta, Jumat (5/12/2025).
Pemerintah menekankan bahwa fokus utama saat ini adalah menyelamatkan korban, memulihkan akses transportasi, dan memastikan kebutuhan dasar warga terpenuhi. Hingga Jumat, 5 Desember 2025, sebanyak 30.791 prajurit telah diterjunkan ke lokasi terdampak di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh, sebagai bagian dari operasi kemanusiaan terpadu.
Selain itu, TNI juga telah mengerahkan mengerahkan 18 pesawat dan 36 helikopter, serta 14 Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) untuk mendukung distribusi bantuan dan evakuasi.
Diketahui sejak beberapa waktu yang lalu, Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara dilanda banjir dan tanah longsor. Berdasarkan data BNPB, per Kamis (4/12/2025) sore, jumlah korban meninggal dunia mencapai 836 jiwa.
Hingga kini, pemerintah belum menetapkan bencana banjir dan longsor di Sumatera sebagai bencana nasional. Hal ini menjadi salah satu alasan mengapa bantuan asing belum dianggap perlu. Pemerintah menilai bahwa status tersebut akan dipertimbangkan jika skala kerusakan dan kebutuhan melebihi kapasitas nasional.
