PETISI BRAWIJAYA MEDIA, JAKARTA – Mahkamah Agung (MA) memerintahkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mencabut surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan setingkat sekolah menengah atas (SMA) milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Perintah tersebut tertuang dalam putusan kasasi Nomor 742 K/TUN/2026 yang menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan tersebut batal.
Putusan ini sudah diketok pada 30 Oktober 2026. Salinan putusan perkara tersebut kemudian dirilis pada Selasa, 10 November 2026.
Dalam amar putusannya, MA tidak hanya mengabulkan gugatan pemohon, tetapi juga secara tegas mewajibkan pihak tergugat mencabut surat keterangan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada 6 Agustus 2019.
Surat yang menjadi objek sengketa tersebut memiliki nomor 9149/D.D1/KS/2019. Dokumen itu berkaitan dengan penyetaraan pendidikan Gibran setelah menempuh pendidikan di luar negeri.
Dalam amar putusan, MA menyatakan:
“Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9149/D.D1/KS/2019, tanggal 6 Agustus 2019.” demikian bunyi putusan tersebut.
Putusan tersebut menjadi perkembangan penting dalam polemik administrasi pendidikan Wakil Presiden Gibran yang sebelumnya juga menjadi perhatian publik dalam proses pencalonan pada Pemilihan Presiden 2024.
Sebagaimana diketahui, perkara ini bermula dari gugatan yang diajukan seorang warga bernama Subhan terhadap Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Subhan menggugat keabsahan surat keterangan penyetaraan pendidikan yang diterbitkan pada 2019. Gugatan tersebut berkaitan dengan dasar administrasi penerbitan dokumen yang digunakan untuk menyatakan kesetaraan pendidikan Gibran dengan jenjang SMA atau sederajat.
Pada tingkat pertama, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta tidak menerima gugatan tersebut. Pemohon kemudian mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta.
Namun, pada tingkat banding, pengadilan menguatkan putusan PTUN Jakarta.
Tidak berhenti sampai di situ, Subhan kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Permohonan kasasi tersebut akhirnya dikabulkan oleh majelis hakim MA melalui putusan Nomor 742 K/TUN/2026.
Perkara Nomor 742 K/TUN/2026 diputus oleh majelis hakim Mahkamah Agung yang diketuai Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H. Adapun dua hakim anggota yang turut memeriksa dan memutus perkara tersebut adalah Dr. Maftuh Effendi, S.H., M.H. dan Dr. H. Hari Sugiharto, S.H., M.H.
Putusan diambil melalui rapat permusyawaratan majelis hakim pada 30 Oktober 2026 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal yang sama.
Salah satu poin penting dalam pertimbangan hukum Mahkamah Agung adalah persoalan dokumen yang digunakan sebagai dasar penerbitan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran.
Dalam pertimbangannya, MA menyoroti sejumlah dokumen, antara lain certificate of attendance, academic records, dan explanation of grades.
Menurut majelis hakim, dokumen-dokumen tersebut tidak cukup membuktikan bahwa Gibran telah menyelesaikan jenjang pendidikan tertentu di luar negeri.
MA menilai certificate of attendance pada dasarnya menerangkan kehadiran seseorang dalam kegiatan pendidikan atau perkuliahan. Sementara itu, dokumen tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan kelulusan dari suatu jenjang pendidikan.
Majelis hakim juga menilai penerbitan keputusan penyetaraan tanpa didukung ijazah, sertifikat, atau diploma hasil penyelesaian pendidikan merupakan tindakan yang tidak cermat.
Hal tersebut dinilai memengaruhi ketepatan fakta material yang menjadi dasar penerbitan keputusan administrasi pemerintahan.
Dengan demikian, persoalan yang diperiksa MA bukan semata-mata keberadaan dokumen pendidikan, melainkan juga ketepatan prosedur dan kecermatan pemerintah dalam menerbitkan keputusan penyetaraan pendidikan.
Dalam putusan kasasi tersebut, Mahkamah Agung juga mempertimbangkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tertanggal 5 Oktober 2026.
Putusan MK tersebut menjadi salah satu fakta hukum baru yang dipertimbangkan MA dalam memeriksa perkara penyetaraan pendidikan Gibran.
MA menilai adanya perkembangan keadaan hukum setelah putusan MK tersebut berimplikasi terhadap keberadaan objek sengketa.
Atas dasar itu, MA berpendapat terdapat alasan hukum untuk mengesampingkan sejumlah eksepsi yang sebelumnya diajukan pihak tergugat, termasuk persoalan kedaluwarsa gugatan dan gugatan kurang pihak.
Mahkamah Agung menekankan pentingnya keadilan substantif dibandingkan sekadar keadilan prosedural.
Dalam pertimbangannya, MA menyatakan bahwa pengadilan memiliki kewenangan untuk melakukan koreksi terhadap persoalan administrasi pemerintahan yang dinilai bertentangan dengan hukum.
MA juga memandang persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan kepentingan individu atau kontestan pemilu, tetapi menyangkut kepentingan publik dan prinsip demokrasi.
Selain menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan tersebut batal dan memerintahkan pencabutannya, MA juga menghukum pihak tergugat untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan. Khusus pada tingkat kasasi, biaya perkara ditetapkan sebesar Rp400.000.
Dengan terbitnya salinan lengkap putusan MA, perhatian publik kini tertuju pada tindak lanjut pemerintah, khususnya Kemendikdasmen.
Sebagai pihak yang menjadi tergugat dalam perkara tersebut, kementerian memiliki kewajiban untuk menjalankan amar putusan sesuai ketentuan hukum.
Pelaksanaan putusan ini juga menjadi ujian terhadap kepatuhan lembaga pemerintahan dalam menghormati dan melaksanakan putusan pengadilan yang telah dijatuhkan.
Putusan Mahkamah Agung tersebut kini menjadi babak baru dalam polemik administrasi pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Publik selanjutnya akan menantikan bagaimana Kemendikdasmen melaksanakan perintah pencabutan surat keterangan tersebut serta bagaimana konsekuensi administratif dan hukum dari putusan itu ditindaklanjuti.
