PETISI BRAWIJAYA MEDIA, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menilai langkah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang ingin kembali membuktikan keabsahan dokumen pendidikan yang digunakan saat mendaftarkan diri sebagai calon wakil presiden pada Pemilihan Presiden 2024 melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) tidak akan memberikan hasil.
Yusril menjelaskan bahwa polemik dokumen pendidikan Gibran sebelumnya telah melalui proses hukum di dua lembaga peradilan, yakni Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
Menurutnya, putusan MK bersifat final dan mengikat atau final and binding. Sementara itu, putusan MA dalam perkara tata usaha negara tersebut juga telah mencapai tingkat kasasi.
Dengan kondisi tersebut, Yusril menilai tidak tersedia lagi mekanisme untuk mengulang perkara dengan objek dan materi yang sama.
Yusril menegaskan, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) maupun MA yang berkaitan dengan polemik dokumen pendidikan Gibran telah memiliki kekuatan hukum final sesuai kewenangan masing-masing lembaga peradilan.
Menurut dia, persoalan tersebut tidak bisa diselesaikan dengan kembali mengajukan pembuktian melalui pengadilan apabila substansi yang dipersoalkan sudah diputus oleh lembaga peradilan tertinggi.
“Tidak ada gunanya karena putusan Mahkamah Agung kan sudah final, karena materinya materi yang sama,” ujar Yusril kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Ia juga menyoroti bahwa Gibran tidak berkedudukan sebagai pihak tergugat intervensi dalam perkara yang diajukan oleh Subhan di PTUN dan berlanjut hingga tingkat kasasi di MA.
Dalam perkara tersebut, pihak tergugat adalah Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
Karena tidak menjadi pihak dalam perkara tersebut, menurut Yusril, Gibran tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan upaya hukum lanjutan terhadap putusan tersebut.
“Pak Wakil Presiden, Pak Gibran, tidak maju sebagai pihak tergugat intervensi, jadi tidak bisa mengajukan banding,” jelas Yusril.
Ia menambahkan, upaya hukum seperti banding, kasasi, maupun peninjauan kembali hanya dapat dilakukan oleh pihak yang memiliki kedudukan hukum sesuai ketentuan perundang-undangan.
Selain menyoroti posisi hukum Gibran, Yusril juga menyampaikan pandangannya mengenai tindak lanjut putusan MA oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
Menurut Yusril, kementerian tersebut tampaknya tidak akan mengajukan peninjauan kembali (PK) dan justru akan melaksanakan perintah yang tercantum dalam putusan MA.
Ia memperkirakan pelaksanaan putusan akan dilakukan setelah kementerian menerima salinan resmi putusan dari Mahkamah Agung.
Dalam perkara Nomor 742 K/TUN/2026, MA mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan Subhan. Majelis hakim menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran tidak sah dan memerintahkan pihak tergugat mencabut dokumen tersebut. Surat yang menjadi objek sengketa adalah dokumen bernomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019.
Yusril menilai, apabila putusan tersebut telah dilaksanakan oleh Kemendikdasmen, maka semakin tidak tersedia objek yang dapat dipersoalkan kembali melalui gugatan dengan materi yang sama.
Sebelumnya, Gibran menyampaikan keinginannya untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikan yang dimiliki melalui proses hukum.
Pernyataan itu muncul setelah dirinya bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Selasa pagi.
Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar dua setengah jam tersebut, Gibran mengaku mendapatkan sejumlah saran dan masukan dari Presiden mengenai dinamika politik dan hukum yang sedang berkembang.
Gibran mengatakan Prabowo menyarankan agar dirinya tetap memperjuangkan persoalan dokumen pendidikan melalui jalur hukum.
“Salah satu saran beliau itu adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S-1 dan juga berkoordinasi dengan Dikdasmen untuk mengajukan PK di MA,” kata Gibran.
