PETISI BRAWIJAYA MEDIA, JAKARTA – Wakil Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming Raka akhirnya buka suara setelah Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa dirinya telah menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden kepada Presiden Prabowo Subianto.
Gibran mengaku menghormati seluruh aspirasi, kritik, dan saran masyarakat terkait dinamika politik yang berkembang belakangan ini. Ia menegaskan tidak ingin persoalan yang tengah menyeret namanya berubah menjadi polemik politik berkepanjangan.
Pernyataan tersebut disampaikan Gibran saat memberikan keterangan kepada awak media di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
“Saya menghormati seluruh aspirasi, kritik dan saran dari masyarakat terkait dinamika yang terjadi saat ini. Saya tidak ingin dinamika yang terjadi saat ini menjadi polemik politik yang berkepanjangan,” ujar Gibran.
Gibran turut membenarkan dia telah bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (10/11/2026) pagi. Dalam pertemuan tersebut, Prabowo telah memberikan sejumlah masukan terkait situasi yang sedang dihadapinya.
Ia menyebut Prabowo sebagai sosok yang sudah dianggap seperti ayah sendiri. Karena itu, berbagai masukan dari Presiden menjadi salah satu hal yang akan dipertimbangkan dalam menghadapi persoalan tersebut.
“Tadi pagi saya bertemu dengan Bapak Presiden. Pak Presiden ini sudah seperti ayah saya sendiri, beliau memberikan banyak saran dan masukan terkait dinamika yang terjadi saat ini,” ujar Gibran.
Salah satu arahan yang disampaikan Prabowo, menurut Gibran, adalah agar dirinya tetap memperjuangkan keabsahan dokumen pendidikan melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Gibran juga menyebut akan berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk mengupayakan peninjauan kembali (PK) terhadap putusan Mahkamah Agung.
“Salah satu saran beliau itu adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S-1 dan juga berkoordinasi dengan Dikdasmen untuk mengajukan PK di MA, itu saja,” pungkas Gibran.
Sebagaimana diketahui, aspirasi pemakzulan Gibran mencuat setelah MA pada 30 Oktober 2026 mengabulkan gugatan pembatalan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran yang digunakan untuk mendaftar calon wakil presiden pada Pilpres 2024.
Putusan MA tersebut menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 6 Oktober 2026 dalam perkara pengujian pemenuhan syarat pendidikan Gibran. Dalam pertimbangannya, MK menyatakan tidak menemukan dokumen yang membuktikan Gibran memiliki ijazah atau sertifikat kelulusan pendidikan luar negeri setara SMA.
DPR pun merespons putusan MA dan MK dengan mengusulkan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) sebagaimana diatur dalam UU MD3.
Sebanyak 50 anggota yang mewakili enam fraksi di DPR telah menekan usul hak menyatakan pendapat (HMP) untuk menindaklanjuti polemik ijazah Gibran yang telah diputus Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK).
Hak tersebut mengatur atas tiga hal, salah satunya dugaan pelanggaran hukum oleh presiden dan/atau wakil presiden, baik berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela, maupun tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil presiden.
