PETISI BRAWIJAYA MEDIA, JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) resmi mengubah skema pemberian insentif bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Mulai 5 Oktober 2026, insentif yang sebelumnya diberikan secara flat sebesar Rp6 juta per hari untuk setiap SPPG diubah menjadi Rp2.000 untuk setiap porsi makanan yang dibagikan kepada penerima manfaat.
Perubahan mekanisme tersebut dituangkan dalam Peraturan BGN Nomor 13 Tahun 2026 tentang Hari Pelayanan Efektif Program Makan Bergizi Gratis dan Pemberian Insentif Ketersediaan dan Mutu Layanan SPPG serta Keputusan Kepala BGN mengenai besaran insentif tersebut.
Perubahan tersebut dilakukan seiring dengan perluasan cakupan program MBG. BGN menilai pemberian insentif perlu disesuaikan dengan jumlah penerima manfaat yang benar-benar dilayani masing-masing dapur. Selain itu kebijakan ini diambil juga untuk mencegah pemborosan anggaran negara.
Kepala BGN Sudaryono mengatakan, skema lama membuat setiap SPPG memperoleh nominal insentif yang sama meskipun jumlah penerima manfaat berbeda-beda.
“Yang sebelumnya masing-masing SPPG memberikan layanan MBG dengan jumlah penerima manfaat yang berbeda-beda, namun mendapatkan insentif yang sama yaitu Rp6 juta per hari,” jelas Sudaryono saat ditemui di kantor Kementerian Pertanian (Kementan) Jakarta, Senin (5/10/2026).
Sebagai ilustrasi, apabila sebuah SPPG membagikan 2.000 porsi dalam satu hari, insentif yang dihitung berdasarkan skema baru mencapai Rp4 juta. Jika membagikan 3.000 porsi, insentifnya menjadi Rp6 juta.
Artinya, nominal Rp6 juta bukan lagi angka tetap yang diterima setiap SPPG. Jumlah tersebut baru tercapai apabila volume pelayanan mencapai 3.000 porsi dalam satu hari.
“Ini kan Rp6 juta itu kan Rp2.000 dikali 3.000 porsi. 6 juta itu sebenarnya hitung-hitungannya kan satu dapur porsinya 3.000 dikali Rp2.000, jadi 6 juta,” jelas Sudaryono.
Perubahan ini menjadi salah satu poin utama dalam penataan tata kelola program MBG yang dilakukan BGN.
“Nah, kalau sedikit dan banyak kemudian dibayar sama, itu kita sudah ada review-nya dari BPK, dari BPKP, kita sudah cek, yaitu ada pemborosan anggaran negara. Tentu saja kita kan ingin efisien,” sambungnya.
Sudaryono menegaskan, skema Rp2.000 per porsi tetap memberikan keuntungan bagi mitra, tetapi tidak berlebihan.
“Jadi mitra itu tidak mungkin rugi. Tapi tidak bisa kemudian untung gede-gedean gitu loh. Ini kan bisa dibilang kan MBG ini kalau katakanlah semacam kegiatan utilitas,” ujar Sudaryono.
Selain itu, Sudaryono menekankan, meski sedikit insentif tetapi jangka panjang tetap mendapatkan keuntungan.
“Utilitas itu rutin, harian, tapi kemudian pengembaliannya atau untungnya kan enggak gede, tapi volume. Mainnya volume dan main panjang, gitu loh. Kan ini bukan kegiatan yang sekali, katakanlah sekali kerja, sekali untung kan enggak, ini kan terus-menerus. Dengan 2.000 per porsi itu kan artinya bahwa investasi itu, investasinya mitra itu kan dijamin ada pengembaliannya, ada untungnya,” jelas Sudaryono.
Sudaryono menambahkan, setiap dapur memiliki kapasitas dan investasi yang berbeda sehingga skema pembayaran harus dibuat proporsional.
“Jadi kita ingin proporsional. Dan dapur itu beda-beda loh. Ada dapur yang gede, ada dapur yang kecil. Nah itu kan juga kita harus… investasinya juga lain-lain. Ada yang investasinya lebih banyak, investasinya lebih sedikit. Dan sekali lagi.. kan bukan uang saya, ini kan uang rakyat ya, jadi harus dikelola dengan benar,” tegas Sudaryono.
Ia kembali menegaskan insentif Rp6 juta tersebut kini sudah tidak berlaku.
“Iya, sudah enggak ada,” tegas dia.
Sudaryono pun meminta seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program MBG, mulai dari mitra dan yayasan, kepala dapur SPPG, akuntan, ahli gizi, hingga seluruh tim dapur, mengikuti ketentuan baru yang berlaku.
