PETISI BRAWIJAYA MEDIA, JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menggelar rapat paripurna pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026). Pembukaan masa sidang kali ini menjadi sorotan publik di tengah menguatnya desakan sejumlah organisasi masyarakat sipil dan anggota DPR lintas fraksi agar polemik Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka dibahas melalui mekanisme resmi parlemen.
Isu pemakzulan Gibran menjadi salah satu persoalan politik yang menyita perhatian menjelang dimulainya kembali aktivitas DPR setelah menjalani masa reses sejak 9 Oktober hingga 9 November 2026.
Rapat paripurna ke-11 DPR RI tersebut dijadwalkan menjadi momentum awal bagi anggota dewan untuk kembali menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran. Dalam agenda pembukaan masa sidang, Ketua DPR RI Puan Maharani dijadwalkan menyampaikan pidato.
Meski demikian, hingga menjelang pelaksanaan rapat, belum ada kepastian bahwa agenda pemakzulan Gibran akan langsung dibahas atau diputuskan dalam forum paripurna tersebut.
Selain agenda paripurna, sejumlah komisi DPR juga telah menjadwalkan rapat untuk membahas berbagai persoalan. Di antaranya Komisi V DPR RI yang akan menggelar rapat dengan Rektor Institut Teknologi Bandung, Rektor Institut Transportasi dan Logistik Trisakti dan Rektor Universitas Gajah Mada, Kepala Pusat Studi Transportasi dan Logistik (Pustral UGM).
Rapat itu, beragendakan konsultasi publik terkait Rancangan undang-undang tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).
Sementara itu, Komisi III DPR RI dijadwalkan menggelar rapat dengar pendapat bersama Dr. Suhardi Sumomuljono dan Prof. Marjan Miharja. Pertemuan tersebut bertujuan menghimpun masukan mengenai RUU tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana.
Komisi III juga akan melanjutkan pembahasan melalui rapat panitia kerja (Panja) RUU Perampasan Aset bersama perwakilan pemerintah. Agenda pertemuan tersebut mencakup pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).
Adapun menguatnya tuntutan terhadap Gibran tidak terlepas dari berkembangnya polemik mengenai persyaratan pendidikan yang digunakan dalam pencalonannya sebagai Wakil Presiden pada Pilpres 2024.
Persoalan tersebut kembali menjadi perhatian setelah muncul pemberitaan mengenai putusan Mahkamah Agung (MA) yang berkaitan dengan surat keterangan penyetaraan ijazah Gibran.
Sejumlah kelompok masyarakat dan elemen advokat menilai persoalan tersebut perlu ditindaklanjuti melalui mekanisme ketatanegaraan. Mereka mendesak DPR menggunakan kewenangan konstitusionalnya untuk menilai persoalan yang berkaitan dengan kelayakan dan keabsahan jabatan Wakil Presiden.
Pada Senin (9/11/2026), Aliansi Rakyat Menggugat bersama sejumlah advokat menggelar aksi demonstrasi di depan Sekretariat Wakil Presiden, Jakarta Pusat.
Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan tuntutan agar DPR segera mengambil langkah terkait posisi Gibran.
Salah satu pengacara yang terlibat dalam gerakan tersebut, Ahmad Khozinudin, menyampaikan bahwa pihaknya menginginkan DPR menindaklanjuti persoalan tersebut melalui jalur konstitusional.
Selain itu, desakan agar Gibran mengundurkan diri juga datang dari kalangan partai politik. Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menilai penggunaan hak menyatakan pendapat oleh DPR RI menjadi langkah paling rasional untuk merespons berbagai desakan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Menurut Hasto, aspirasi mengenai pemakzulan Gibran telah berkembang di berbagai kalangan. Mulai dari kelompok guru besar, masyarakat sipil (civil society), hingga komunikasi dan dialog yang melibatkan sejumlah fraksi di DPR.
“PDI Perjuangan melihat dari berbagai aspirasi dari para guru besar, dari civil society, kemudian juga dialog lintas fraksi itu sudah dilakukan. Sehingga banyak yang kemudian mengusulkan bahwa hak menyatakan pendapat itu merupakan pilihan yang paling rasional saat ini,” ujar Hasto di Sekolah Partai, Jakarta Selatan, Senin (9/11).
Hasto juga menyinggung sejumlah persoalan yang menjadi sorotan dalam perjalanan politik Gibran menuju kursi wakil presiden. Di antaranya, Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90 Tahun 2023 mengenai batas usia minimal calon presiden dan wakil presiden.
Selain itu, dia turut menyinggung polemik persyaratan pendidikan Gibran yang sebelumnya menjadi perhatian publik. Hasto menilai, berbagai persoalan tersebut tidak dapat dilepaskan dari dinamika politik yang mengiringi pencalonan Gibran sebagai cawapres.
“Terkait dengan keputusan MK Nomor 90 Tahun 2023 berkaitan dengan syarat usia, dan kemudian akrobat hukum terkait dengan syarat sekurang-kurangnya berijazah SMA, dan juga berbagai penyalahgunaan kekuasaan saat itu akibat ambisi politik untuk mendukung Saudara Gibran sebagai anak dari Presiden Jokowi saat itu,” tuturnya.
Lebih lanjut, Hasto menegaskan bahwa aspirasi masyarakat harus menjadi pertimbangan penting bagi lembaga legislatif dalam menjalankan fungsi konstitusionalnya. Dia mengibaratkan suara rakyat sebagai suara Tuhan yang harus diperhatikan oleh para wakil rakyat.
Di tengah meningkatnya tekanan politik, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa pimpinan DPR belum mengambil keputusan resmi mengenai usulan pemakzulan Gibran.
Dasco mengatakan, sejumlah organisasi masyarakat dan anggota DPR dari berbagai fraksi memang telah menyampaikan keinginan agar persoalan Wakil Presiden dibahas melalui mekanisme formal di parlemen.
Namun, sebelum masa persidangan dibuka, pimpinan DPR belum menggelar rapat pimpinan maupun rapat Badan Musyawarah (Bamus) yang melibatkan perwakilan fraksi-fraksi.
DPR juga masih menunggu salinan lengkap putusan Mahkamah Agung sebelum menentukan langkah selanjutnya.
Dengan demikian, pembukaan masa sidang pada 10 November menjadi momentum penting untuk melihat perkembangan sikap politik masing-masing fraksi terhadap persoalan tersebut.
Dasco menegaskan bahwa DPR akan menyikapi aspirasi yang berkembang sesuai mekanisme dan tata tertib kelembagaan.
