PETISI BRAWIJAYA MEDIA, JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra serta pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), termasuk unsur Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/11/2026) siang.
Pertemuan yang dimulai sekitar pukul 13.30 WIB itu digelar hanya beberapa jam setelah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka secara resmi menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatannya.
Agenda utama pertemuan adalah membahas tindak lanjut konstitusional atas kekosongan jabatan wakil presiden, termasuk mekanisme pengajuan dua nama calon pengganti oleh Presiden kepada MPR.
Yusril yang tiba di Istana sekitar pukul 13.35 WIB menjelaskan bahwa ia diminta hadir untuk membahas langkah lanjut setelah surat pengunduran diri Gibran disampaikan kepada Presiden dan MPR pada hari yang sama.
“Ya tentu akan membahas tindak lanjut dari pengunduran diri Wakil Presiden yang tadi pagi sudah disampaikan kepada Presiden dan juga, satu surat disampaikan kepada Presiden dan satu surat disampaikan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat,” ujar Yusril kepada wartawan sebelum memasuki ruang pertemuan.
Menurut Yusril, pertemuan bersifat konsultasi antarlembaga negara terkait kewajiban Presiden menindaklanjuti kekosongan jabatan dan kewenangan MPR dalam memilih wakil presiden baru.
Ia merujuk Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, MPR bersidang dalam waktu selambat-lambatnya 60 hari untuk memilih wakil presiden dari dua nama yang diusulkan Presiden.
Yusril menegaskan bahwa surat pengunduran diri Gibran tidak memerlukan persetujuan MPR karena redaksinya tegas menyatakan “berhenti atas permintaan sendiri.”
Ia menilai gaya surat tersebut mirip dengan pernyataan pengunduran diri Presiden Soeharto pada 1998, yang drafnya pernah ia bantu susun.
“Menurut pendapat saya, sudah tidak perlu MPR mengadakan sidang apakah setuju atau tidak setuju dengan surat berhentinya itu,” kata Yusril.
Ia menambahkan bahwa MPR selanjutnya cukup menindaklanjuti konsekuensi konstitusional berupa kekosongan jabatan dan meminta Presiden mengajukan dua nama calon.
Ketua MPR Ahmad Muzani membenarkan penerimaan surat tersebut. Dalam surat yang dibacakannya kepada media, Gibran menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia masa jabatan 2024-2029 atas permintaan sendiri, demi kepentingan bangsa dan negara serta kelancaran penyelenggaraan pemerintahan.
Muzani menyatakan bahwa sejak hari itu jabatan wakil presiden mengalami kekosongan. MPR memiliki waktu maksimal 60 hari untuk mengisi posisi tersebut, sementara Presiden diberi waktu 14 hari sejak menerima surat permintaan dari MPR untuk mengajukan dua nama calon disertai persyaratan pencalonannya.
Muzani mengatakan, MPR akan menggelar rapat gabungan (ragab) pada Jumat (13/11) pukul 14.00 WIB. Rapat gabungan tersebut nantinya akan diikuti seluruh pimpinan fraksi MPR dan kelompok DPD di MPR.
Muzani menyebut terdapat empat agenda yang akan dibahas dalam pertemuan tersebut.
“Pertama, tanggal pelaksanaan penyelenggaraan sidang paripurna yang dimaksudkan untuk mengisi kekosongan jabatan wakil presiden,” kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Kedua, rapat gabungan akan membahas kesepakatan agar pimpinan MPR menyurati Presiden Prabowo Subianto untuk mengajukan dua nama calon pengganti wakil presiden.
“Rapat gabungan akan segera menyepakati pimpinan MPR menyurati Presiden Republik Indonesia untuk mengajukan dua nama calon pengganti,” tutur Muzani.
Selain itu, rapat gabungan juga akan membentuk tim verifikasi berkas calon wakil presiden yang diajukan oleh presiden.
Sementara itu, agenda keempat yakni membentuk tim ad hoc yang bertugas menyiapkan draf ketetapan MPR sebagai bagian dari proses pengisian jabatan wakil presiden.
“Rapat gabungan akan menyepakati tim ad hoc yang bertugas untuk menyiapkan draf ketetapan MPR,” sambungnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada nama kandidat yang diumumkan. Proses selanjutnya menunggu rapat gabungan MPR dan surat resmi kepada Presiden Prabowo. Seluruh pihak menekankan bahwa langkah yang diambil mengacu pada ketentuan UUD 1945 agar pengisian jabatan berjalan sesuai konstitusi.
