PETISI BRAWIJAYA MEDIA, JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menegaskan pentingnya percepatan inovasi alat kesehatan (alkes) guna mendukung target eliminasi tuberkulosis (TB) di Indonesia yang masih menghadapi beban kasus tinggi.
Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, beban tuberkulosis di Indonesia masih tinggi, dengan sekitar 867 ribu kasus terdiagnosis dalam satu tahun terakhir, menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan beban TB terbesar di dunia.
Kemenkes dan BPOM menekankan bahwa inovasi tidak hanya perlu dipercepat, tetapi juga harus didukung ekosistem industri dalam negeri yang kuat.
Wakil Menteri Kesehatan, Benjamin Paulus Octavianus, menyebut pengembangan teknologi diagnostik seperti Interferon-Gamma Release Assay (IGRA) menjadi langkah penting dalam mempercepat deteksi TB secara dini. Teknologi ini memungkinkan diagnosis yang lebih akurat dan efisien dibanding metode konvensional.
Ia menekankan pentingnya efisiensi biaya dalam inovasi tersebut. Menurutnya, jika harga tes IGRA dapat ditekan secara signifikan, dampaknya akan besar terhadap pembiayaan kesehatan nasional sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap layanan diagnosis.
“Kalau kita bisa bikin harga tes IGRA dari 1 juta menjadi hanya sekitar 50 ribu, dampaknya terhadap keuangan negara akan sangat besar,” kata Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus di Jakarta, Selasa, (21/4/2026).
Menurutnya, efisiensi biaya dan percepatan inovasi harus dikawal lintas sektor agar dapat mempercepat penanggulangan TB di Indonesia.
“Saya minta tolong nanti kita kawal bersama supaya tes IGRA ini mendapatkan atensi karena ini sangat penting untuk percepatan penanggulangan TBC di Indonesia,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Wamenkes juga menyoroti proses di BPOM yang dinilai semakin cepat dan responsif. Hal senada diutarakan perwakilan industri, termasuk Biofarma, yang menyampaikan bahwa proses yang sebelumnya sempat mengalami kendala kini berjalan lebih lancar.
Sementara itu, Kepala BPOM, Taruna Ikrar, mendorong pengembangan produk kesehatan berbasis bahan alam sebagai bagian dari upaya mendukung kemandirian sektor kesehatan nasional melalui pendekatan riset dan hilirisasi.
Ia menyampaikan bahwa potensi bahan alam Indonesia masih sangat besar dan dapat terus dikembangkan.
“Kalau negara punya produk sendiri, kenapa kita tidak memanfaatkannya? Dengan sumber daya yang kita miliki, seharusnya Indonesia bisa menghasilkan solusi kesehatan sendiri,” ujar Taruna.
Menurutnya Indonesia memiliki potensi besar untuk menghasilkan solusi kesehatan mandiri, sehingga tidak bergantung pada produk impor. Langkah ini juga dinilai dapat meningkatkan nilai tambah industri farmasi nasional sekaligus memperkuat ketahanan sektor kesehatan.
BPOM juga memastikan setiap inovasi memenuhi aspek keamanan, khasiat, dan mutu sebelum dapat digunakan secara luas oleh masyarakat.
