PETISI BRAWIJAYA MEDIA, JAKARTA – Banjir besar yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera, khususnya Kota Medan, tidak hanya menjadi perhatian nasional, tetapi juga menarik sorotan media internasional.
The Japan Times, yang merupakan member The New York Times, turut menurunkan laporan lengkap mengenai bencana tersebut pada edisi 2 Desember 2025, menampilkan foto pemandangan Gunung Nago Kuranji yang luluh lantak pascabencana sebagai gambar utama.
Tidak tanggung-tanggung, berita mengenai banjir bandang Sumatra tersebut ditempatkan di halaman utama dan menjadi foto headline. Penempatan ini menandai betapa seriusnya media Jepang memandang skala bencana yang terjadi di Indonesia.
Dikabarkan pula bahwa banjir bandang yang terjadi di tiga provinsi di Indonesia menjadi sorotan sejumlah media Jepang, baik media cetak, portal daring, hingga stasiun televisi nasional. Hingga siang hari, pemberitaan mengenai banjir masih terus diputar di berbagai TV nasional dan swasta di negeri Sakura tersebut.
Salah satu stasiun televisi dan surat kabar ternama di Jepang menayangkan laporan khusus mengenai bencana tersebut, menjadikannya sebagai headline news dengan fokus pada dugaan korupsi dalam proyek penanggulangan banjir.
Sorotan Internasional: Dari Genangan hingga Skandal
Dalam tayangannya, media Jepang menampilkan kondisi terkini di Medan yang lumpuh akibat genangan air, dengan jalan-jalan utama terendam dan ribuan warga terdampak. Namun yang paling mencolok adalah penekanan pada dugaan korupsi dalam proyek-proyek pengendalian banjir yang selama ini dijalankan oleh pemerintah daerah.
Laporan tersebut menyebutkan bahwa proyek drainase dan infrastruktur pengendali banjir di Medan diduga tidak sesuai spesifikasi, dengan indikasi kuat adanya penyalahgunaan anggaran. Hal ini diperkuat oleh investigasi lokal yang mengungkap ketidaksesuaian antara anggaran yang digelontorkan dan hasil fisik di lapangan.
Kritik terhadap Pemerintah dan Transparansi
Media Jepang juga menyoroti meningkatnya kritik dari masyarakat terhadap pemerintah Indonesia, khususnya di tingkat daerah. Warga menuntut transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana bantuan bencana, serta meminta agar penanganan banjir tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga preventif dan berkelanjutan.
Meskipun bencana di Sumatra belum ditetapkan sebagai bencana nasional, namun skala kerusakannya sudah seharusnya menjadi perhatian dunia. Hal tersebut membuktikan bahwa bencana ini bukanlah peristiwa kecil.
Kritik juga datang dari sejumlah tokoh nasional, termasuk akademisi dan aktivis lingkungan, yang menilai bahwa dari banyak laporan, banjir besar tersebut dipicu oleh ulah manusia kerusakan lingkungan akibat alih fungsi lahan dan lemahnya pengawasan turut memperparah dampak banjir.
Sebagai informasi, Sumatra belum pernah banjir sebesar itu secara bersamaan. Dari bukti yang terlihat, deforestasi memicu banjir yang akhirnya menyebabkan banyak kerugian.
Respons Pemerintah Jepang
Sebagai bentuk solidaritas, melalui pernyataan resmi, Kuasa Usaha ad interim Jepang untuk Indonesia, Myochin Mitsuru, menyampaikan duka cita yang mendalam. “Kami menyampaikan turut berduka cita yang tulus kepada semua korban dan menyampaikan belasungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan,” ujarnya.
Pesan serupa disampaikan melalui akun Instagram resmi Kedutaan Besar Jepang di Jakarta, Rabu (3/12). Pemerintah Jepang menyatakan sangat berduka atas kerusakan yang ditimbulkan banjir dan tanah longsor akibat hujan deras di tiga provinsi tersebut.
“Dari lubuk hati terdalam kami mendoakan agar kondisi para korban dan juga wilayah terdampak segera pulih,” kata pihak Kedutaan.
Sebelumnya, Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi juga telah menyampaikan belasungkawa atas bencana banjir yang menimpa Indonesia dan menyatakan kesiapan negaranya untuk mengirim bantuan kemanusiaan.
Pernyataan tersebut disampaikan Takaichi melalui media sosial X yang dibagikan laman resmi Kedutaan Besar Jepang di Thailand pada Minggu (30/11/2025).
“Saya sangat berduka atas hilangnya banyak nyawa berharga akibat hujan deras di Kerajaan Thailand dan Republik Indonesia. Saya menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya kepada para korban dan keluarga yang ditinggalkan,” tulis Takaichi, dikutip dari The Nation Thailand.
Dalam pernyataan resminya, PM Takaichi menegaskan bahwa Jepang memiliki hubungan persahabatan yang erat dengan Indonesia dan siap mendukung pemulihan pascabencana.
Sorotan dari media internasional ini menjadi pengingat penting bagi pemerintah Indonesia untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem penanggulangan bencana, khususnya dalam aspek tata kelola anggaran dan pelaksanaan proyek infrastruktur.
Pakar kebijakan publik menilai bahwa perhatian global terhadap isu ini dapat menjadi momentum untuk mendorong reformasi dalam pengelolaan dana bantuan bencana, serta memperkuat sistem pengawasan dan transparansi di tingkat daerah.




