PETISI BRAWIJAYA MEDIA, JAKARTA – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru, Nanik Sudaryati Deyang, beserta wakilnya Agustina Arumsari dan Mayjen Trenggono langsung tancap gas membuat gebrakan terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG). Nanik menegaskan bahwa efisiensi anggaran akan menjadi fokus utama dalam pembenahan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tahun 2026.
“Pada hari ini, kami unsur pimpinan telah memulai konsolidasi internal BGN. Hal utama yang telah kami bahas dan kami siapkan rencana kerjanya adalah menuju pada efisiensi anggaran,” kata Nanik dalam jumpa pers di BGN, Jakarta Pusat, Kamis (4/6/2026).
Menurutnya, perbaikan tata kelola MBG harus dimulai dari penggunaan anggaran yang lebih efektif dan tepat sasaran.
Berikut ini hal-hal baru yang diubah oleh Kepala BGN yang baru:
1. Efisiensi anggaran MBG dari pagu Rp268 Triliun
Nanik menegaskan pemerintah ingin menurunkan anggaran MBG dari sekitar Rp268 triliun melalui efisiensi, namun tanpa mengurangi jumlah penerima manfaat.
Fokus utama kebijakan ini adalah menekan pemborosan anggaran di berbagai lini pelaksanaan program MBG, namun tetap menjaga cakupan layanan kepada masyarakat.
Efisiensi tidak dimaknai sebagai pengurangan program, melainkan optimalisasi penggunaan dana agar lebih tepat sasaran.
“Kami berharap masih bisa menurunkan lagi, namun tidak mengurangi sasaran. jadi kami akan terus melakukan efisiensi anggaran di berbagai bidang,” ujar Nanik dalam konferensi pers tersebut.
2. Refocusing penerima manfaat
Salah satu langkah efisiensi adalah refocusing atau penajaman kembali kelompok penerima manfaat MBG.
Nanik akan mengevaluasi sasaran penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ke depan, sekolah-sekolah yang dinilai berasal dari kelompok mampu berpotensi tak lagi menjadi prioritas.
Refocusing dilakukan untuk memastikan bantuan MBG diberikan kepada kelompok yang paling membutuhkan, sehingga distribusi anggaran menjadi lebih efektif.
“Nah, lalu refocusing. Misalnya nanti akan kita juga kalau ada sekolah-sekolah yang mahal gitu kan kita tanya apakah masih perlu MBG? Nah ini yang kita alihkan ke 3T,” kata Nanik.
Selanjutnya, Nanik mengatakan MBG juga akan lebih difokuskan untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Ia melakukan itu berdasarkan masukan dari para ahli.
Ia menjelaskan, berdasarkan masukan para pakar gizi dan dokter anak, intervensi gizi paling penting dilakukan sejak masa kehamilan hingga anak berusia sekitar 9 tahun atau setara usia sekolah dasar.
3. Moratorium pembangunan dapur MBG baru
Langkah kedua dalam efesiensi anggaran BGN adalah pemerintah melakukan moratorium sementara terhadap pembangunan dapur MBG baru sambil mengevaluasi kebutuhan tiap daerah.
Moratorium ini diberlakukan karena ada sekitar 27.000 dapur/SPPG yang sudah operasional atau dalam proses persiapan dan pendaftaran. Pemerintah ingin menilai apakah distribusi dapur sudah merata dan sesuai kebutuhan wilayah.
Jika suatu daerah sudah memiliki kapasitas cukup, tidak akan ditambah dapur baru, namun jika ditemukan kekurangan, pembukaan kembali dapat dilakukan.
4. Pembenahan dapur yang sudah ada dan peningkatan SDM
Dapur MBG yang sudah berjalan akan dibenahi agar sesuai standar, termasuk pelatihan SDM dan perbaikan fasilitas.
Fokus pemerintah bergeser dari membangun dapur baru menjadi meningkatkan kualitas dapur yang sudah beroperasi. Pembenahan mencakup standar kebersihan, keamanan pangan, efisiensi operasional, hingga peningkatan kompetensi tenaga kerja.
Dapur yang tidak memenuhi standar dapat ditinjau ulang atau dihentikan sementara (suspen). Tujuannya adalah memastikan makanan yang disalurkan aman, bergizi, dan konsisten kualitasnya.
5. Fokus ke wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar)
Presiden Prabowo Subianto mengarahkan agar MBG diprioritaskan ke wilayah 3T dengan skema pelaksanaan yang lebih fleksibel.
Wilayah 3T menjadi prioritas karena memiliki tantangan akses pangan dan infrastruktur yang lebih besar dibanding daerah lain. Namun, pelaksanaannya tidak harus menggunakan pola yang sama seperti di daerah perkotaan.
Nanik mengungkapkan banyak dapur MBG saat ini terkonsentrasi di wilayah aglomerasi dan perkotaan. Sementara itu, sejumlah daerah 3T justru belum tersentuh secara optimal oleh program tersebut.
“Jujur sekarang yang numpuk ini di aglomerasi, yang 3T belum kesentuh. Jadi Pak Presiden pesannya kami harus ke 3T dulu,” imbuhnya.
Pemerintah menyiapkan berbagai skema agar program tetap berjalan tanpa membebani APBN, sekaligus memastikan pemerataan gizi nasional.
6. Penentuan kebutuhan dapur ideal per wilayah bersama Kemendikdasmen
Menurut Nanik, BGN saat ini telah bekerja sama dengan Kemendikdasmen untuk menghitung kebutuhan ideal jumlah dapur MBG per kabupaten dan kecamatan.
Pendekatan ini dilakukan untuk menghindari kelebihan atau kekurangan fasilitas di suatu daerah. Dengan pemetaan berbasis data, pemerintah dapat menentukan jumlah dapur yang benar-benar diperlukan sesuai jumlah siswa dan kapasitas layanan.
7. Alternatif pembiayaan di luar APBN
MBG tidak hanya bergantung pada APBN, namun juga bisa menggunakan Corporate Social Responsibility (CSR) BUMN, hibah internasional, dan investasi swasta.
Nanik membuka opsi pembiayaan non-APBN untuk memperluas jangkauan program tanpa membebani keuangan negara secara berlebihan.
Skema ini memungkinkan keterlibatan sektor swasta dan mitra internasional dalam mendukung program gizi nasional. Dengan demikian, beban fiskal negara dapat ditekan sambil tetap memperluas implementasi MBG.
8. Tidak harus membangun dapur baru, bisa memanfaatkan fasilitas existing
Pelaksanaan MBG tidak wajib melalui pembangunan dapur baru, tetapi dapat memanfaatkan fasilitas yang sudah ada seperti kantin sekolah.
Dengan memanfaatkan infrastruktur yang sudah tersedia, biaya investasi awal dapat ditekan secara signifikan.
9. BGN tak jadikan 82 juta penerima sebagai fokus utama
Nanik menegaskan jika saat ini mereka tidak lagi fokus pada target kuantitatif 82 juta penerima manfaat, melainkan pada kualitas pelaksanaan MBG.
BGN menilai saat ini harus memastikan dampak nyata terhadap perbaikan gizi masyarakat. Arah kebijakan ini juga sudah dilaporkan kepada Presiden sebagai bagian dari penyesuaian strategi implementasi.
“Nah, jadi gini dampaknya, kemarin kami bertiga dipanggil Presiden dan kami sudah menyampaikan ke beliau, tahun 2026 ini mohon Bapak kami tidak mengejar kuantitas. Kami akan perbaiki kualitas, sehingga bisa jadi kami tidak akan mengejar ke 82 juta. Tapi bagaimana dapur-dapur ini sehat, memberikan makan yang bergizi,” kata Nanik.
Nanik menjelaskan, fokus baru BGN adalah membenahi dapur MBG yang sudah beroperasi agar memenuhi standar kesehatan dan kualitas makanan. Dapur yang tidak memenuhi standar akan dievaluasi dan dapat dikenai suspensi sementara.
