PETISI BRAWIJAYA MEDIA, JAKARTA – Mengapa Gubernur Pramono Anung tidak memperhatikan nasib kami rakyat kecil ini yang berdagang di Jalan Diponegoro khususnya didepan RSCM dan depan Kampus UKI Pasca Sarjana. Padahal kami hanya untuk memenuhi kebutuhan dan buat makan sehari-hari.
Keluhan ini diungkapkan oleh kurang lebih 100 pedagang kaki lima (PKL) yang sudah tahunan berdagang di Jln Diponegoro khususnya depan RSCM (Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo) Jakarta Pusat.
“Kami berdagang bukan mencari kaya dan hanya bisa menghidupi keluarga kami,” jelas Lukman Hakim kepada wartawan yang didampingi 10 orang pedagang lainnya saat ditemui ditempat dagang mereka Jumat (6/3/26).
Ditanyakan Lukman, mengapa kami para pedagang diusir-usir oleh Sekuriti kampus Pasca Sarjana UKI Jln Diponegoro Jakarta Pusat, dengan alasan menegakkan Perda.
“Padahal, kami berdagang disitu sangat tertib dan tidak mengganggu keluar-masuk ke kampus Pasca Sarjana UKI,” jelas beberapa pedagang yang ada diloksi.
“Padahal dengan kami berdagang disitu, sangat membantu kepada warga disekitar itu terlebih kepada pengunjung RSCM,” jelas Heru dan Ali yang sudah tahunan berdagang disitu.
Dijelaskan Lukman Hakim, dulu pada saat kampanye Pramono Anung berjanji akan membantu rakyat kecil. “Nyatanya sampai saat ini kami belum pernah dibantu oleh Pramono Anung Gubernur terpilih.
Mana janjinya Pramono Anung pada saat kampanye yang katanya mau membantu rakyat kecil,” keluh beberapa pedagang disitu.
Para pedagang itu juga kecewa kalau hanya alasan ingin menegakkan Perda No.8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum salah satunya tentang larangan berjualan di atas trotoar.
“Masih banyak trotoar di Jakarta Pusat ini yang digunakan sebagai tempat jualan seperti di Jln Kramat Raya, Jln Cideng depan rumah sakit Tarakan.
Kalau mau ditertibkan, iya tertibkanlah semua dan jangan ada pilih kasih,” jelas beberapa pedagang kecewa.
Atas keluhan para pedagang kaki lima di Jln Diponegoro Jakarta Pusat khususnya didepan Kampus Pasca Sarjana UKI, Petisi Brawijaya DKI Jakarta meng-advokasi dengan mendampingi para PKL menyampaikan keluhan mereka ke DPRD DKI Jakarta Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (F-PSI) pada Rabu tanggal 23 Februari 2026 lalu.
Pengurus Petisi Brawijaya DKI Jakarta mendampingi perwakilan PKL yang biasa jualan diatas trotoar depan kampus Pasca Sarjana UKI dan depan RSCM Jakarta Pusat.
Elva Farhi Qolbina selaku Sekretaris Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta menerima keluhan para pedagang yang biasa menggelar dagangannya di trotoar Jln Diponegoro khususnya didepan Kampus UKI Pasca Sarjana dan depan RSCM yang sudah 2 bulan tidak bisa berdagang.
“Kami tidak melawan Peraturan Daerah No.8 Tahun 2007, khusnya pelarangan berjualan di atas trotoar, tapi berharap Pemkot lebih manusiawi memperlakukan PKL yang sudah lama berdagang di sana,” ujar Sigit Budi Ketua DPD Petisi Brawijaya Jakarta.
Sementara menurut Ramli Barus Sekretaris Petisi Brawijaya DKI Jakarta menjelaskan, “Pemerintah Kota Jakarta Pusat tidak konsisten menegakan peraturan itu, buktinya di trotoar ruas jalan utama dan sekunder masih banyak PKL berdagang, juga Kapau – Kapau di Simpang Senen bahkan bikin macet”, tambah Ramli Barus Sekretaris Petisi Brawijaya DKI Jakarta pada kesempatan itu.
Elva Farhi Qolbina, Sekretaris Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta berjanji akan memperjuangkan nasib para pedagang kaki lima di Jln Diponegoro.
“Kami dari Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta berjanji dan berusaha akan menindaklanjuti keluhan para pedagang yang sudah 2 bulan tidak berjualan.
Kami juga akan menyurati pihak Walikota Jakarta Pusat dan Gubernur Pramonon Anung,” jelas Elva Farhi Qolbina yang juga Ketua DPW PSI DKI Jakarta. (Rus).
