PETISI BRAWIJAYA MEDIA, JAKARTA – Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menegaskan bahwa penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pengadaan sapi kurban Presiden RI Prabowo Subianto pada momentum Iduladha 1447 Hijriah tidak menyalahi aturan hukum maupun syariat Islam.
Pernyataan tersebut disampaikan Habiburokhman menyusul polemik publik terkait penggunaan dana negara dalam program bantuan hewan kurban Presiden yang disalurkan ke berbagai daerah di Indonesia.
Ia menilai program tersebut justru merupakan bagian dari fungsi sosial negara untuk membantu masyarakat melalui skema bantuan kemasyarakatan Presiden.
“Penggunaan dana APBN untuk pengadaan hewan kurban Presiden Prabowo Subianto melalui skema bantuan presiden tidak salah secara hukum maupun syariah,” ujar Habiburokhman dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (28/5/2026).
Menurut dia, program bantuan hewan kurban memiliki dasar hukum yang jelas dalam tata kelola keuangan negara.
Ia mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang mengatur bahwa pengelolaan APBN dilakukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Selain itu, alokasi anggaran ini juga telah mendapatkan payung hukum melalui UU APBN Tahun 2026 yang memberikan ruang bagi program bantuan kemasyarakatan di bawah naungan Kementerian Sekretariat Negara.
“Selanjutnya, Undang-Undang APBN Tahun 2026 juga memberikan ruang anggaran terhadap program bantuan kemasyarakatan Presiden, Banpres atau Banmaspres, melalui Kementerian Sekretariat Negara,” ujar Politikus Gerindra ini.
Dari sisi syariat, Ketua Komisi III DPR itu mengutip pandangan Ketua MUI Bidang Fatwa, KH Asrorun Niam Sholeh, yang menyatakan bahwa penggunaan APBN untuk pembelian hewan kurban diperbolehkan karena diperuntukkan bagi kemaslahatan masyarakat luas.
“Hal ini bukan hanya sekadar tentang ibadah kurban, tetapi juga bentuk keberpihakan Presiden Prabowo kepada rakyat kecil, peternak sapi lokal, dan masyarakat,” tutur dia.
Ia menyebut penyaluran hewan kurban dilakukan kepada pondok pesantren, masjid, tokoh agama, hingga kelompok masyarakat di berbagai wilayah Indonesia.
Habiburokhman juga merespons narasi bahwa masyarakat Indonesia bukan hanya pemeluk agama Islam atas bantuan hewan kurban tersebut.
Ia memastikan Prabowo juga memperhatikan pemeluk agama lainnya.
“Tentu kita sudah tahu pemerintahan Prabowo Subianto juga concern terhadap kepentingan umat beragama lainnya. Berbagai bantuan dan berbagai kebijakan juga sudah dilakukan untuk membantu umat beragama lainnya,” ujarnya.
Sebagai informasi, pada Iduladha tahun ini, Presiden Prabowo Subianto diketahui menyalurkan 1.098 ekor sapi kurban hasil peternak lokal dengan bobot bervariasi antara 800 kilogram hingga lebih dari 1 ton.
Jenis sapi kurban yang disalurkan Prabowo antara lain berjenis Simmental, Limousin, Peranakan Ongole, Brahman, Angus, Sapi Bali, FH, Belgian Blue, dan Charolais.
Program tersebut disebut sebagai bagian dari bantuan pemerintah kepada masyarakat sekaligus upaya mendukung sektor peternakan nasional.
Sebagai bantuan kepada masyarakat, penggunaan alokasi anggaran Banpres ini dinilai hal yang lazim dan telah menjadi praktik pemerintahan pada tahun-tahun sebelumnya.
Wakil Menteri Sekretaris Negara, Juri Ardiantoro, menjelaskan bahwa bantuan ini disebarkan secara merata ke 552 daerah di seluruh Indonesia, mencakup lembaga pendidikan, pondok pesantren, lembaga sosial, hingga tokoh masyarakat.
“Presiden memberikan arahan supaya sapi-sapi yang diberikan untuk menjadi sapi kurban ini juga dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya kepada masyarakat yang membutuhkan di daerah masing-masing,” kata Juri di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (26/5/2026).
Juri juga menambahkan bahwa secara personal, Prabowo tetap menunaikan ibadah kurban atas nama pribadi menggunakan dana sendiri. Hewan kurban pribadi Prabowo tersebut juga disembelih dan dibagikan kepada masyarakat.
