PETISI BRAWIJAYA MEDIA, JAKARTA – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengungkapkan alasan di balik pengadaan 21.801 unit motor listrik seharga Rp 42 juta, sebagai langkah strategis untuk menunjang operasional Makan Bergizi Gratis (MBG) di lapangan, khususnya bagi Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Dadan menyampaikan hal tersebut untuk menanggapi video yang beredar di media sosial dan menampilkan sejumlah sepeda motor berlogo BGN, sehingga memicu beragam spekulasi di tengah masyarakat.
Dadan sekaligus mengklarifikasi informasi yang beredar di media sosial mengenai jumlah pengadaan mencapai 70 ribu unit. Ia menegaskan bahwa kabar tersebut tidak benar.
“Informasi 70 ribu unit itu tidak benar. Realisasi total motor listrik sebanyak 21.801 unit dari 25 ribu unit yang dipesan di tahun 2025,” ujar Dadan saat memberikan keterangan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/4/2026).
Dadan menjelaskan, pengadaan motor listrik tersebut telah masuk dalam rencana anggaran tahun 2025 dan proses realisasi pengadaan motor secara bertahap dimulai pada Desember 2025.
“Ya motor listrik kan sudah ada dalam perencanaan 2025, masuk dalam anggaran 2025. Dan realisasinya dari target 24.400 itu hanya bisa kita realisasikan 21.800-an dan sudah masuk ke dalam anggaran 2025,” ujar Dadan.
Dadan menyebut pembelian motor Listrik ini ditujukan untuk mendukung mobilitas para Kepala SPPG dalam menjalankan tugas distribusi dan pengawasan program MBG di berbagai daerah, khususnya untuk menjangkau daerah yang sulit.
“Ya program ini kan untuk menjangkau daerah-daerah yang nanti akan sangat sulit. Menjangkau desa-desa, daerah-daerah yang hanya bisa dengan motor. Itu untuk menunjang operasional,” ujarnya.
Dadan menekankan, motor listrik tersebut tidak hanya dipakai oleh Kepala SPPG saja, melainkan karyawannya juga boleh memakai.
Dadan juga memastikan bahwa tidak akan ada penambahan unit kendaraan pada tahun anggaran berikutnya. Pemerintah menilai jumlah yang telah terealisasi saat ini sudah mencukupi kebutuhan operasional hingga akhir periode anggaran.
“Untuk sementara kita cukupkan dulu sekian karena ini kan anggaran 2025 ya, 2026 tidak ada perencanaan lagi untuk pembelian,” imbuhnya.
Meski pengadaan telah dilakukan, Dadan memastikan bahwa motor listrik tersebut hingga kini belum didistribusikan kepada para Kepala SPPG. Saat ini, kendaraan tersebut masih dalam proses administrasi sebagai Barang Milik Negara (BMN) sebelum dapat digunakan.
“Motor tersebut belum dibagikan. Setelah seluruhnya lengkap, akan dicatat terlebih dahulu sebagai BMN sebelum didistribusikan,” jelasnya.
Ia pun meminta masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi, serta dapat memahami bahwa pengadaan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memastikan kelancaran pelaksanaan Program MBG di seluruh Indonesia.
Konten yang beredar di media sosial menunjukkan motor listrik berlogo BGN tengah dibungkus plastik. Hal tersebut belum dipastikan kebenarannya, sehingga masyarakat diimbau untuk tidak langsung membagikan informasi yang belum dikonfirmasi dengan jelas.
