PETISI BRAWIJAYA MEDIA, JAKARTA – CEO Danantara Indonesia sekaligus Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani merespons pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menyebut proses restrukturisasi utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh) telah selesai. Rosan mengatakan pemerintah telah melakukan serangkaian pembahasan lintas kementerian untuk memastikan solusi terbaik bagi proyek strategis tersebut.
Menurut Rosan, kepastian mengenai solusi tersebut didapat setelah adanya pertemuan intensif antara dirinya dengan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) serta Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa.
“Ya, waktu itu untuk Whoosh kita sudah meeting, kita sudah meeting oleh Pak Menko Infrastruktur (AHY), Pak Menkeu (Purbaya), dan juga kami,” ujar Rosan usai konferensi pers Realisasi Investasi Kuartal I 2026 dan Implementasi KBLI 2025 di Kantor Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Jakarta, Kamis (23/4/2026).
Rosan menegaskan bahwa detail lengkap terkait restrukturisasi akan disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono.
“Skemanya ini sedang di fine-tuning, ya. Tetapi nanti disampaikan langsung Pak Menko Infra (Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono),” ujarnya.
Lebih lanjut, Danantara memastikan bahwa proses restrukturisasi tidak hanya melibatkan pemerintah Indonesia, tetapi juga telah dibahas bersama pihak China sebagai mitra dalam proyek kereta cepat tersebut. Rosan optimistis proses ini dapat segera diselesaikan dalam waktu dekat.
“Solusinya sudah ada, dan itu akan ditindaklanjuti oleh tim untuk bicara dengan pihak Chinanya. Insyaallah sih ini bisa selesai lah,” imbuhnya.
Langkah ini dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan proyek sekaligus hubungan bilateral antara Indonesia dan China dalam jangka panjang.
Saat ditanya mengenai kemungkinan keterlibatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam skema pembayaran utang proyek tersebut, Rosan memilih tidak memberikan komentar lebih lanjut.
Ia menekankan bahwa keputusan final masih berada di tingkat pemerintah dan akan diumumkan setelah seluruh proses penyempurnaan selesai.
“Nanti disampaikan langsung ya. Oke, terima kasih,” tutupnya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, menyatakan bahwa restrukturisasi utang proyek Whoosh pada dasarnya telah selesai dan tinggal menunggu pengumuman resmi dari pemerintah.
“Sudah kelar (restrukturisasi), tinggal diumumkan. Saya pikir saya enggak berhak ngumumkan sekarang ya. Nanti tanya Pak AHY begitu pengumuman nanti. Tapi yang jelas sudah putus, cuma belum saatnya diumumkan,” kata Purbaya, usai menghadiri acara Simposium PT Sarana Multi Infrastruktur, di Hotel Ayana Midplaza, Rabu (22/4/2026).
Purbaya mengatakan telah bertemu Menteri Keuangan China di Amerika Serikat (AS) beberapa hari lalu. Dalam pertemuan itu, ia memastikan restrukturisasi utang sudah selesai dan meminta pihak China tidak khawatir.
Menurut dia, persoalan utang Whoosh berkaitan dengan hubungan jangka panjang Indonesia dan China. Ia menegaskan Indonesia perlu menjaga kredibilitas di dunia internasional dan tidak melanggar komitmen yang ada.
“Ini berhubungan dengan hubungan jangka panjang antara Indonesia dengan China. Saya bilang ke Menteri Keuangan China sudah diputuskan, tinggal diumumkan, jadi pihak China enggak usah khawatir. Indonesia tidak pernah menyimpang atau tidak pernah melanggar janji. Itu kredibilitas yang kita jaga di dunia internasional,” ujar Purbaya.
Di sisi lain, Purbaya turut menyoroti akar persoalan yang sempat membebani proyek Whoosh. Ia menilai lemahnya pengawasan pada tahap awal pembangunan menjadi penyebab utama pembengkakan biaya.
“Ada banyak proyek yang tidak dimonitor, termasuk Whoosh dan LRT Jabodebek. Proyeknya bagus, cuma tidak diawasi. Sehingga ketika ada masalah tidak ada yang menangani, akhirnya terjadi cost overrun sampai Rp 100 triliun,” ungkapnya.
Ia menyebut, pada masa awal proyek berjalan, progres pembebasan lahan berlangsung lambat dan koordinasi antar instansi tidak efektif. Bahkan, pelaksana proyek sempat mengalami kebingungan karena tidak adanya pihak yang secara jelas bertanggung jawab.
Ke depan, pemerintah berkomitmen memperkuat pengawasan proyek strategis nasional agar pelaksanaannya lebih terarah dan tidak kembali menimbulkan pembengkakan biaya.
