PETISI BRAWIJAYA MEDIA, JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri bidang ekonomi, pimpinan Danantara Indonesia, hingga Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis siang (21/5/2026).
Pantauan media di Kompleks Istana Kepresidenan menunjukkan para pejabat mulai berdatangan sekitar pukul 12.15 WIB. Beberapa pejabat yang hadir di antaranya Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Perdagangan Budi Santoso, hingga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo.
Para menteri terlihat kompak mengenakan batik dan masing-masing menenteng map saat memasuki kompleks istana.
Meski bersifat makan siang, pertemuan ini diyakini membahas strategi ekonomi nasional, termasuk pembentukan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Ekspor yang baru saja diinisiasi pemerintahan Prabowo.
Rosan Roeslani, yang ditanya soal agenda pertemuan, menjawab singkat bahwa dirinya diundang untuk makan siang.
“Undangan makan siang,” kata Rosan saat dikonfirmasi awak media di Istana.
Saat ditanya apakah pertemuan juga membahas terkait BUMN Ekspor yang baru saja dibentuk Prabowo, Rosan menjawab singkat. Ia menyebut akan melaporkan mekanisme terlebih dahulu.
“Ini mau lapor mekanismenya. Nanti ya saya laporan dulu,” kata Rosan.
Sementara itu, menteri lain, Agus Gumiwang, juga tidak menjelaskan rinci hal yang akan dibahas di dalam. Ia mengatakan akan mendengarkan arahan Prabowo terlebih dahulu.
“Saya diundang oleh bapak Presiden mau memberikan arahan. Sebagai menteri kan harus siap, kalau diperlukan kan harus dilaporkan,” kata Menteri Agus.
Purbaya juga mengatakan hal yang sama. Ia datang untuk memenuhi undangan makan siang. Purbaya mengaku membawa laporan untuk jaga-jaga jika ditanya Prabowo.
“Ini selalu jaga-jaga, kalau ditanya jangan sampe nggak bisa,” ujar Purbaya.
Presiden Prabowo sebelumnya menyoroti praktik kecurangan ekspor selama 34 tahun yang disebut mencapai Rp15.400 triliun saat berpidato di rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Rabu, 20 Mei 2026.
Pemerintah kini tengah memperkuat tata kelola ekspor SDA melalui pembentukan badan khusus ekspor di bawah Danantara.
Adapun pemberlakuan pengelolaan ekspor komoditas sumber daya alam (SDA) strategis melalui BUMN mulai 1 Juni 2026. Pada tahap awal, kebijakan tersebut mencakup komoditas minyak kelapa sawit mentah, batu bara, serta paduan besi.
