PETISI BRAWIJAYA MEDIA, JAKARTA – Pemerintah Indonesia dan China memperkuat kerja sama di sektor pertanian melalui pengembangan kawasan pertanian modern di Papua Selatan. Kolaborasi tersebut difokuskan pada pembangunan pusat riset pertanian, pendidikan vokasi, serta penguatan ekosistem pangan di Kawasan Transmigrasi Salor, Kabupaten Merauke, yang selama ini dikenal sebagai salah satu sentra produksi pangan strategis di Indonesia.
Kerja sama itu dijajaki oleh Kementerian Transmigrasi (Kementras) Republik Indonesia bersama Kedutaan Besar (Kedubes) Republik Rakyat Tiongkok (RRT) untuk Indonesia.
Kedua pihak menilai kawasan Salor memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi pusat pertanian modern yang mampu mendukung program swasembada pangan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua Selatan.
Menteri Transmigrasi (Mentras) M. Iftitah Sulaiman Suryanagara, mengatakan kolaborasi tersebut tidak hanya berfokus pada peningkatan produksi pangan, tetapi juga pada pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis pertanian untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengelola sektor pertanian dan sumber daya alam secara berkelanjutan.
“Hasil diskusi kami sesuai dengan arahan Bapak Presiden, kita ingin memberikan Pendidikan yang terbaik untuk masyarakat Papua. Sehingga masyarakat Papua tidak perlu juga datang ke Jawa untuk belajar,” ujar Iftitah, saat kunjungan kerja di Kawasan Transmigrasi Salor, Distrik Kurik, Papua Selatan, Selasa, 2 Juni 2026.
Menurut dia, kebijakan transmigrasi saat ini diarahkan pada program prioritas pembangunan kawasan ekonomi yang mampu meningkatkan produktivitas, menarik investasi, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
“Kita nanti datangkan melalui program transmigrasi ini. Bukan lagi sekedar memindahkan orang, tetapi mendatangkan orang-orang pintar, orang-orang yang betul-betul well-educated untuk membantu rakyat Papua, mengelola sumber daya alamnya,” ucapnya.
Mentras menyebut riset Tim Ekspedisi Patriot (TEP) 2025 menemukan sejumlah faktor yang memengaruhi produktivitas pertanian di kawasan tersebut.
“Bagian dari riset yang dilakukan oleh Tim Ekspedisi Patriot juga menemukan fakta beberapa hal untuk peningkatan produktivitas, di antaranya masalah bibit, masalah hama, masalah irigasi, juga masalah jalan usaha tani. Ada beberapa masukan dari pemerintah daerah, termasuk pengadaan bengkel untuk alat pertanian,” ujarnya.
Kawasan transmigrasi di Salor mencakup sekitar 40.000 hektare lahan yang merupakan salah satu sentra produksi pangan di Papua Selatan. Dengan dukungan teknologi dan infrastruktur yang memadai, kawasan ini dinilai berpotensi meningkatkan kontribusinya terhadap ketahanan pangan nasional.
Duta Besar RRT untuk Indonesia, Wang Lutong, mengatakan, Merauke memiliki peluang besar untuk pengembangan pertanian modern. “Saya sangat terkesan dengan apa yang saya lihat dan dengar hari ini. Ada banyak potensi di sini. Tim ahli pertanian Tiongkok yang telah mengunjungi wilayah ini juga melihat peluang yang besar untuk pengembangan pertanian,” kata Wang Lutong.
Selain peningkatan produksi pangan, kedua pihak juga membahas peluang pengembangan industri pendukung pertanian, termasuk potensi pembangunan fasilitas produksi alat dan mesin pertanian di Merauke. Hal ini seiring adanya masukan dari pemerintah setempat mengenai kebutuhan terhadap fasilitas perbaikan untuk alat-alat pertanian.
“Karena itu, kami mendukung pemanfaatan teknologi Tiongkok untuk mendukung pengembangan sektor pertanian di kawasan ini,” ujar Wang Lutong.
Sebagai informasi, Salor di Papua Selatan menjadi pemberhentian pertama dari rencana agenda kunjungan bersama Kementrans dan Kedubes China ke empat kawasan transmigrasi, yang selanjutnya akan mengunjungi Raja Ampat di Papua Barat Daya, Halmahera Utara di Maluku Utara, dan Manggarai Barat di Nusa Tenggara Timur.
Bukan hanya ketahanan pangan, Kementrans menyebut kunjungan ini menjadi bagian dari penjajakan peluang kerja sama dengan Chinadi bidang pengentasan kemiskinan, pendidikan vokasi, perdagangan, investasi, serta pengembangan pariwisata.
Agenda ini merupakan bentuk kerja sama lebih lanjut antara kedua pihak setelah sebelumnya Kementrans mengirim sebanyak 36 peserta ke China, terdiri atas pegawai Kementrans hingga akademisi, untuk mempelajari pengalaman China dalam pengembangan kawasan transmigrasi dan pengentasan kemiskinan.
