PETISI BRAWIJAYA MEDIA, JAKARTA – Pemerintah terus mengoptimalkan strategi pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 dengan menarik utang baru senilai sekitar Rp386 triliun hingga akhir Mei 2026. Jumlah tersebut setara 46,4 persen dari target pembiayaan utang APBN 2026 yang ditetapkan sebesar Rp832,2 triliun.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, penarikan utang tersebut menjadi bagian dari strategi pembiayaan APBN yang dilakukan secara terukur dengan tetap memperhatikan kondisi pasar keuangan dan kebutuhan likuiditas pemerintah.
“Seperti ini netonya Rp 386 triliun,” ujar Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Jumat (5/6/2026).
Dengan catatan itu, maka secara total pembiayaan anggaran per Mei 2026, sebesar Rp 379,4 triliun atau setara 55,1% dari target Rp 689,1 triliun sampai akhir 2026.
Meski kembali menambah utang, Purbaya menegaskan pemerintah tidak menghadapi kendala dalam penerbitan surat utang negara (SUN) maupun instrumen pembiayaan lainnya.
Menurut dia, kepercayaan investor terhadap pengelolaan fiskal Indonesia masih terjaga sehingga pemerintah tetap memiliki akses pembiayaan yang memadai dari pasar keuangan.
“Penggemar SUN (surat utang negara) masih cukup banyak tidak ada kehilangan kepercayaan kepada surat utang negara kita. Perlu dicatat dana kita cukup kredibel, kita tidak ada kesulitan untuk menerbitkan surat utang dan kita akan jaga terus kredibilitas APBN kita,” kata Purbaya.
Dari total utang baru yang ditarik itu, Purbaya mengeluarkan sebagiannya untuk pembiayaan non utang senilai Rp 6,5 triliun, atau setara 4,4% dari target APBN 2026 senilai Rp 143,1 triliun.
Pembiayaan nonutang itu biasanya untuk investasi pemerintah dalam medukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Ia menjelaskan, strategi pembiayaan APBN 2026 dilakukan secara prudent atau hati-hati dengan mempertimbangkan berbagai faktor, mulai dari kondisi kas negara, kebutuhan pembiayaan program pemerintah, hingga dinamika pasar keuangan global.
Pemerintah juga terus mengoptimalkan pengelolaan kas agar kebutuhan pembiayaan dapat dipenuhi dengan biaya yang efisien tanpa mengganggu stabilitas fiskal.
Keseimbangan primer mencetak surplus sebesar Rp58,6 triliun, yang mengindikasikan fiskal masih cukup memadai untuk mengelola pendapatan, belanja dan utang.
Menurut Purbaya, pengelolaan pembiayaan yang terukur menjadi salah satu upaya menjaga keberlanjutan APBN di tengah ketidakpastian ekonomi global yang masih berlangsung.
“Pembiayaan APBN 2026 dikelola secara prudent dan terukur serta memperhatikan likuiditas pemerintah, kondisi kas yang optimal, dan dinamika pasar keuangan,” ujarnya.
Adapun defisit APBN per Mei 2026 tercatat sebesar Rp180,4 triliun atau 0,70 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
Pendapatan negara terhimpun sebesar Rp1.185 triliun atau setara 37,6 persen target APBN senilai Rp3.153,6 triliun. Realisasi ini tumbuh sebesar 19,1 persen (year-on-year/yoy).
Komponen penerimaan perpajakan tercatat mencapai Rp958,2 triliun, yang ditopang oleh serapan pajak.
Penerimaan pajak terserap senilai Rp834,4 triliun atau tumbuh positif sebesar 22,1 persen (yoy). Sementara penerimaan kepabeanan dan cukai tumbuh moderat 0,7 persen (yoy) dengan nilai Rp123,8 triliun.
Adapun komponen penerimaan negara bukan pajak (PNBP) terhimpun sebesar Rp226,4 triliun atau tumbuh 19,9 persen (yoy).
Dari sisi belanja negara, realisasi per Mei 2026 tercatat mencapai Rp1.365,4 triliun atau setara 35,5 persen dari target APBN Rp3.842,7 triliun, tumbuh sebesar 34,4 persen (yoy).
Pertumbuhan pesat terjadi pada belanja pemerintah pusat, dengan kenaikan 52, 6 persen (yoy) atau senilai Rp1.059,3 triliun.
Penyaluran belanja kementerian/lembaga (K/L) tercatat mencapai Rp517,7 triliun atau tumbuh signifikan 58,9 persen (yoy). Sedangkan belanja non-K/L tersalurkan Rp541,6 triliun atau tumbuh 47 persen (yoy).
Sementara penyaluran transfer ke daerah masih terkoreksi 4,9 persen (yoy), dengan realisasi senilai Rp306,1 triliun.
