Petisi Brawijaya Media – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan keyakinannya bahwa PT Danantara memiliki kapasitas finansial yang cukup untuk melunasi utang proyek Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) atau Whoosh tanpa perlu mengandalkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Ia menegaskan bahwa kemampuan Danantara berasal dari penerimaan dividen BUMN yang mencapai Rp80 triliun hingga Rp90 triliun per tahun. Angka tersebut dinilai cukup untuk menutupi kewajiban pembayaran bunga tahunan KCIC yang diperkirakan sekitar Rp2 triliun.
“Sudah saya sampaikan, karena Danantara terima dividen dari BUMN hampir Rp80 triliun–Rp90 triliun. Itu cukup untuk menutupi sekitar Rp2 triliun bayaran tahunan untuk KCIC,” ujar Purbaya usai menghadiri Rapat Dewan Pengawas Danantara di Wisma Danantara, Jakarta, pada Rabu (15/10/2025).
Meski optimistis, Purbaya mengungkapkan bahwa saat ini CEO Danantara, Rosan Perkasa Roeslani, masih melakukan kajian teknis untuk merumuskan skema pembayaran yang paling tepat dan berkelanjutan.
Ia menekankan pentingnya struktur pembayaran yang jelas agar tidak menimbulkan beban fiskal tambahan bagi negara.
“Mereka (Danantara) akan purpose ke kita seperti apa. Ya kira-kira nanti kita tunggu deh seperti apa studinya. Tapi yang jelas, saya tanya ke beliau (Rosan) tadi, apakah di klausulnya yang bayar harus pemerintah? Kan yang penting, kalau yang saya tahu CDB (China Development Bank) mereka yang penting struktur pembayarannya clear. Jadi seharusnya enggak ada masalah,” tambahnya.
Menkeu memandang, Danantara mampu menanggung beban tersebut karena memiliki sumber keuangan yang kuat dari dividen BUMN. Nilai dividen tersebut juga berpotensi meningkat setiap tahun.
Saat ini, menurut dia, dividen BUMN yang dikelola Danantara juga masih ditempatkan dalam bentuk surat utang, Purbaya pun meminta Danantara mengoptimalkan penempatan dana agar lebih produktif.
Pemerintah sebelumnya telah mengalihkan seluruh dividen dari BUMN yang tadinya masuk ke kas negara untuk dikelola langsung oleh Danantara.
Skema ini, menurut Menkeu, justru memperkuat kemampuan Danantara untuk menangani pembayaran utang KCIC.
“Tapi ketika sudah dipisahkan, dan seluruh dividen masuk ke Danantara, Danantara cukup mampu untuk membayar itu. Jadi bukan enggak dibayar, tapi (dibayar) Danantara, bukan APBN, kelihatannya. Arahnya saya maunya ke sana,” ujar Bendahara Negara itu, saat ditemui di Gedung Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta.
Sebagai informasi, total investasi proyek mencapai sekitar 7,27 miliar dolar AS atau setara Rp120,38 triliun.
Sekitar 75 persen dari nilai proyek tersebut dibiayai melalui pinjaman dari CDB dengan bunga 2 persen per tahun.
Danantara sebelumnya menyatakan sudah menyiapkan dua skema untuk menyelesaikan utang dari Proyek Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC). Skema ini yaitu dengan mengambil alih infrastrukturnya oleh pemerintah dan menyuntikkan dana tambahan.
Jika infrastruktur KCIC diambil alih, maka utang infrastruktur atau prasarana KCIC yang mencapai US$ 6,7 miliar dolar AS atau sekitar Rp 111,10 triliun akan beralih ke pemerintah dan menjadi beban APBN.
“Apakah kemudian kita tambahkan equity yang pertama atau kemudian memang ini kita serahkan infrastrukturnya sebagaimana industri kereta api yang lain, infrastrukturnya itu milik pemerintah. Nah ini dua opsi ini yang kita coba tawarkan,” kata Chief Operating Officer (COO) BPI Danantara Dony Oskaria di Jakarta, Kamis (9/10).
Keputusan akhir mengenai skema pembayaran KCIC akan ditentukan setelah kajian teknis dari Danantara rampung dan disetujui oleh otoritas terkait.
