PETISI BRAWIJAYA MEDIA, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan keadaan fiskal I-2026 tetap terkendali di tengah ketidakpastian global akibat eskalasi geopolitik dan tekanan aktivitas ekonomi dunia.
Dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI, Purbaya menjelaskan total pendapatan negara hingga akhir Maret 2026 berhasil menyentuh angka Rp574,9 triliun, tumbuh kuat 10,5 persen secara tahunan (yoy).
Realisasi tersebut setara dengan 18,2 persen dari target yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 sebesar Rp3,15 kuadriliun.
Akselerasi pendapatan kas negara ini disumbang secara mayoritas oleh kinerja sektor perpajakan yang melesat 20,7 persen (yoy) dengan torehan angka mencapai Rp394,8 triliun.
Ia mengatakan di Jakarta, Senin, bahwa capaian tersebut didukung oleh kinerja penerimaan pajak pada triwulan I 2026 yang keseluruhan tumbuh kuat, baik secara bruto maupun neto, dengan realisasi bulanan yang konsisten dan meningkat sejak awal tahun.
Secara total, penerimaan perpajakan mencapai Rp462,7 triliun, atau meningkat 14,3 yoy, yang terdiri dari penerimaan pajak sebesar Rp394,8 triliun.
“Hal ini mencerminkan juga perbaikan aktivitas ekonomi serta semakin efektifnya implementasi Coretax. Jadi, kenaikan pajak itu in line atau mengonfirmasi bahwa ekonomi betul-betul sedang mengalami perbaikan,” jelas Purbaya.
Ia menuturkan, Pajak Penghasilan (PPh) Badan terkumpul sebesar Rp43,3 triliun (naik 5,4 persen yoy); PPh Orang Pribadi dan PPh 21 Rp61,3 triliun (naik 15,8 persen yoy); dan PPh Final, PPh 22, dan PPh 26 Rp76,7 triliun (naik 5,1 persen yoy).
Sementara Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) tercatat Rp155,6 triliun, atau melonjak 57,7 persen yoy; serta pajak lainnya mencapai Rp57,9 triliun, atau terkontraksi 5,7 persen yoy.
“Kalau dilihat, PPN dan PPnBM-nya tumbuhnya 57,7 persen, artinya memang aktivitas ekonominya amat lebih sibuk dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu,” kata Purbaya.
Pemerintah menilai capaian ini mencerminkan strategi fiskal yang mulai berdampak pada aktivitas ekonomi.
“Strategi kita mulai berhasil,” kata Purbaya.
Namun, kinerja penerimaan lain belum sepenuhnya solid. Penerimaan kepabeanan dan cukai tercatat Rp 67,9 triliun, turun 12,6% yoy.
Sementara itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp 112,1 triliun atau terkontraksi 3% yoy.
Di sisi belanja, akselerasi terjadi hampir di seluruh pos. Belanja pemerintah pusat menjadi pendorong utama dengan realisasi Rp 610,3 triliun atau melonjak 47,7%.
Rinciannya, belanja kementerian/lembaga mencapai Rp 281,2 triliun (tumbuh 43,4%), sementara belanja non-K/L naik lebih tinggi 51,5% menjadi Rp 329,1 triliun. Adapun transfer ke daerah relatif stabil di Rp 204,8 triliun.
Bendahara Negara juga mengonfirmasi APBN per 31 Maret 2026 mencatatkan defisit Rp240,1 triliun. Ketimpangan laju pertumbuhan antara pendapatan dan belanja inilah yang memperlebar defisit APBN pada awal tahun.
Walau begitu, otoritas fiskal memastikan rasio kerentanan tersebut tetap berada pada batas aman di level 0,93 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), dengan posisi defisit keseimbangan primer mencapai Rp95,8 triliun.
“Inflasi konsisten dalam rentang target, ini mencerminkan efektivitas koordinasi kebijakan moneter dan fiskal dalam menjaga daya beli masyarakat,” jelas Purbaya.
Pemerintah menegaskan APBN tetap berfungsi sebagai peredam gejolak (shock absorber) di tengah ketidakpastian global. Kombinasi antara penerimaan yang tumbuh dan belanja yang dipercepat dinilai mampu menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.
Di sisi pengeluaran, keran belanja negara melaju dengan mencatatkan pertumbuhan 31,4 persen (yoy) jauh melampaui pertumbuhan pada periode yang sama tahun lalu. Tingkat penyerapan anggaran pada kuartal I-2026 juga mencapai 21,2%, lebih tinggi dari rata-rata historis sekitar 17%.
Pemerintah tercatat telah merealisasikan dana sebesar Rp815,0 triliun, setara dengan 21,2 persen dari total APBN 2026.
Purbaya menekankan, strategi percepatan ini bertujuan agar belanja negara memberi dampak ekonomi yang lebih konsisten sepanjang tahun. Meski menyebabkan defisit melebar di awal, pemerintah memastikan kondisi fiskal tetap terkendali.
“Tapi yang jelas kami monitor terus selama setahun akan seperti apa pendapatannya dan belanjanya seperti apa. Jadi kami amat berhati-hati dalam mempertimbangkan hal ini,” pungkas Purbaya.
