PETISI BRAWIJAYA MEDIA, JAKARTA – Kementerian Perdagangan (Kemendag) meminta dukungan dan komitmen dari pelaku usaha untuk tidak menaikkan harga komoditas, terutama Minyakita meski terdampak isu kenaikan bahan baku plastik.
Sebagai informasi, kenaikan harga plastik di Indonesia tengah menjadi sorotan bagi pelaku usaha. Lonjakan harga plastik ini dipicu terganggunya pasokan bahan baku global akibat konflik geopolitik di Timur Tengah, khususnya perang Iran melawan Amerika Serikat (AS) dan Israel.
Dampaknya langsung dirasakan industri dalam negeri yang bergantung pada impor bahan baku plastik. Sejumlah pedagang pun mulai menyesuaikan strategi dengan membatasi distribusi untuk menekan risiko kerugian.
Direktur Bina Usaha Dalam Negeri Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Nawandaru Dwi Putra mengatakan, pihaknya mengharapkan komitmen pelaku usaha agar harga Minyakita tetap sesuai harga eceran tertinggi (HET).
“Untuk Minyakita, kami tetap mengharapkan dukungan komitmen dari pelaku usaha agar harganya tetap sesuai dengan HET, tidak ada perubahan dan belum ada penyesuaian,” ujar Nawandaru dilansir dari Antara, Senin (6/4/2026).
Ia menjelaskan, pasca Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Lebaran atau dalam 10 hari terakhir, terdapat sejumlah komoditas yang mengalami kenaikan harga, termasuk minyak goreng.
Pemerintah mengakui lonjakan harga plastik dipicu gangguan pasokan bahan baku utama, yakni nafta, dari Timur Tengah. Nafta merupakan turunan minyak bumi yang digunakan dalam produksi plastik, resin, hingga karet.
Menurut dia, kenaikan bahan baku bijih plastik turut memengaruhi harga komoditas yang menggunakan kemasan plastik, termasuk minyak goreng, baik premium, curah, maupun Minyakita.
Ia menjelaskan, salah satu produk terdampak adalah plastik kemasan es, yang harganya naik dari Rp34.000 menjadi Rp55.000 per pak, atau meningkat sekitar 50 hingga 100 persen.
Berdasarkan data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) per 2 April 2026, harga minyak goreng premium tercatat sebesar Rp 21.433 per liter atau naik 0,05%. Sementara itu, minyak goreng curah sebesar Rp 19.081 per liter naik 0,22%, dan Minyakita berada di level Rp 15.877 per liter atau turun 0,25% dibandingkan pekan sebelumnya.
Nawandaru menyebut sejumlah dinas di daerah melaporkan harga minyak goreng premium sempat mengalami kenaikan.
Meski demikian, terdapat 19 provinsi yang masih menjual Minyakita sesuai dengan HET, antara lain di wilayah Sumatera, Kalimantan, Jawa, sebagian Sulawesi, Bali, dan Nusa Tenggara Barat (NTB).
Perajin Tempe di Bekasi Menjerit, Harga Kedelai dan Plastik Naik
Kemendag juga terus berupaya menurunkan harga di kawasan Indonesia timur seperti Papua dan Maluku. Ia menjelaskan, kenaikan harga di wilayah tersebut masih dipengaruhi faktor distribusi yang berdampak pada harga di tingkat eceran.
Nawandaru menambahkan, kehadiran Minyakita diharapkan dapat menjadi instrumen stabilisasi harga minyak goreng di pasar sehingga masyarakat tetap dapat memperoleh produk dengan harga terjangkau.
“Kami harapkan keberadaan Minyakita ini bisa menjaga harga, sehingga preferensi masyarakat tetap terjaga dengan adanya ketersediaan Minyakita di pasar. Ini yang menjadi perhatian kami,” kata Nawandaru.
Sebelumnya, Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyebutkan bahwa saat ini pemerintah sedang bergerak mencari sumber pasokan baru dari negara lain demi meredam lonjakan harga plastic. Sejumlah pendekatan telah dilakukan ke berbagai negara seperti India, serta kawasan Afrika dan Amerika.
“Memang ini butuh waktu, karena tiba-tiba dari Timur Tengah harus pindah ke negara lain. Jadi kita harapan proses ini bisa berjalan dengan baik, sehingga harga bisa kembali normal,” ujar Mendag Budi pada Rabu, (1/4/2026),
Budi menyampaikan pihaknya telah berkoordinasi dengan asosiasi dan pelaku industri untuk mencarikan alternatif bahan baku plastic lain selain di Timur Tengah.
Kemendag juga terus berkomunikasi dengan perwakilan Pemerintah Indonesia di luar negeri untuk membantu mencari pemasok baru untuk memastikan pasokan bahan baku plastik tetap lancar.
Dia menyoroti bahwa kondisi serupa tidak hanya terjadi di Indonesia tapi juga di sejumlah lain termasuk Singapura, China, Korea Selatan, Thailand dan Taiwan.
Bahkan negara Korea Selatan juga telah melarang ekspor nafta berlaku mulai Jumat (27/3/2026) sebagai bagian dari upaya untuk mengamankan pasokan dalam negeri di tengah kekhawatiran akan potensi gangguan impor.
