PETISI BRAWIJAYA MEDIA, JAKARTA – Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Yoyok Riyo Sudibyo mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah konkret dalam mengatasi lonjakan harga plastik yang terjadi di pasar domestik dalam beberapa bulan terakhir.
Permintaan tersebut muncul setelah kenaikan harga plastik dinilai mulai berdampak luas terhadap berbagai sektor, mulai dari industri manufaktur hingga pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang sangat bergantung pada kemasan plastik. DPR menilai kondisi ini berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi jika tidak segera ditangani.
“Pemerintah harus gerak cepat menyiasati kenaikan harga. Saat harga plastik di tingkat pasar naik hingga dua kali lipat, yang terdampak bukan hanya pedagang bahan kemasan, melainkan ribuan pelaku usaha mikro, industri rumahan, hingga sektor ekonomi kreatif yang menjadikan kemasan sebagai bagian tidak terpisahkan dari nilai jual produk mereka,” kata Yoyok dalam keterangan tertulisnya, Selasa (14/4/2026).
Politikus Partai Nasdem itu menegaskan, pemerintah tidak boleh diam dan menganggap kenaikan harga plastik sebagai persoalan biasa karena dampaknya akan meluas ke berbagai sektor.
Pemangku kepentingan diharapkan dapat menunjukkan kepiawaian dalam meredam dampak gejolak global agar tidak terus menggerus daya beli masyarakat dan keberlangsungan sektor UMKM sebagai roda penggerak ekonomi nasional.
Menurut dia, kebijakan yang ada saat ini juga dinilai belum cukup untuk meredam tekanan ekonomi yang dirasakan masyarakat.
Oleh karena itu, Yoyok mendesak pemerintah segera mengambil langkah konkret agar beban ekonomi masyarakat tidak semakin berat.
“Bagi saya, Pemerintah tidak cukup hanya dengan menekan harga BBM agar tidak naik. Pemerintah harus cari solusi efektif menghadapi tekanan ekonomi saat ini yang dihadapi rakyat,” ucap Yoyok.
Komisi VII DPR dipastikan terus memantau pergerakan harga bahan penunjang produksi di pasar domestik. Yoyok menjelaskan bahwa kenaikan harga plastik yang kini menyentuh angka Rp28.000 hingga Rp49.000 per kg merupakan dampak langsung dari konflik geopolitik di Timur Tengah.
Sebagai negara yang mengimpor 60 persen bahan baku plastik (nafta), terutama dari Timur Tengah, China, dan Korea Selatan, Indonesia masih sangat rentan terhadap gangguan rantai pasok dan lonjakan harga minyak dunia serta tingginya biaya logistik global.
“Harga plastik sudah masuk langsung ke komponen biaya paling dasar yang menopang aktivitas usaha kecil dan produksi harian sehingga menyebabkan meningkatnya biaya operasional UMKM,” jelas dia.
Yoyok mengingatkan, hingga saat ini plastik masih menjadi bagian penting yang sulit dikesampingkan bagi pelaku UMKM.
Pelaku usaha akan dihadapkan pada pilihan sulit antara menaikkan harga produk dengan risiko kehilangan pelanggan, atau menanggung kenaikan biaya produksi dengan konsekuensi margin keuntungan yang semakin menipis, jika tak ada intervensi dari pemerintah.
“Belum lagi harga minyak goreng di pasaran mulai naik, ukuran tempe mengecil karena beratnya impor kedelai. Sekarang harga gorengan pun naik yang membuat baik pedagang maupun pembeli sama-sama berat,” ujar Yoyok.
Ia pun menegaskan bahwa peran negara dibutuhkan di tengah situasi ini. Beban ekonomi ganda masyarakat harus mendapat solusi dari pemerintah.
“Jangan sampai sektor UMKM yang menjadi roda penggerak ekonomi Negara harus terus tergerus, sementara Pemerintah justru lebih sibuk memajaki rakyatnya,” pungkasnya.
