PETISI BRAWIJAYA MEDIA, JAKARTA – Pemerintah Indonesia bersama Pemerintah Inggris memperkuat kerja sama dalam pembangunan rendah karbon melalui skema pendanaan Low Carbon Development Initiative–Innovation and Technology Fund (LCDI-ITF), sebagai upaya mendorong solusi inovatif menghadapi perubahan iklim.
Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan perjanjian antara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) dengan Pemerintah Inggris melalui Foreign, Commonwealth and Development Office (FCDO), yang berlangsung di Gedung Bappenas, Jakarta, pada Selasa (14/4/2026).
Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Bappenas, Leonardo A.A. Teguh Sambodo, menyatakan bahwa pendanaan ini menjadi bentuk nyata implementasi kebijakan pembangunan rendah karbon.
“Ini bukan sekadar seremonial, tetapi kulminasi dari upaya bersama. Innovation and Technology Fund menjadi bentuk bagaimana kebijakan dan perencanaan dapat diimplementasikan untuk menciptakan dampak nyata bagi pembangunan rendah karbon di Indonesia,” ujar Leonardo.
Program LCDI-ITF dirancang untuk mengidentifikasi serta mereplikasi solusi teknologi yang mampu menurunkan emisi gas rumah kaca sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
Program ini juga mendukung Trisula Pembangunan, serta berbagai peta jalan nasional seperti ekonomi sirkular, ekonomi biru, hilirisasi rempah, dan pertanian regeneratif.
Kerja sama Indonesia–Inggris yang telah terjalin sejak 2017 ini juga menekankan pendekatan berbasis bukti (evidence-based), inklusif, dan berkelanjutan dalam pembangunan.
Melalui proses seleksi ketat dari 283 proposal yang masuk dengan total nilai pengajuan mencapai Rp1,59 triliun, telah ditetapkan empat proyek pada tahap awal ini yang akan menerima pendanaan sebesar Rp20,33 miliar yang mencakup berbagai sektor strategis, antara lain pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular, budidaya udang cerdas iklim berbasis energi surya, pengolahan rempah berkelanjutan, serta dekarbonisasi pertanian padi di berbagai wilayah Indonesia.
Pendanaan ini diharapkan tidak hanya mendorong implementasi proyek-proyek inovatif di tingkat tapak, tetapi juga menghasilkan model yang dapat direplikasi secara luas untuk memperkuat kontribusi Indonesia dalam pencapaian target penurunan emisi gas rumah kaca.
Adapun empat proyek yang menerima pendanaan ini diantaranya :
- Pengelolaan Sampah pada Bidang Teknologi Maggot dan Ayam ALOPE oleh Universitas Hasanuddin di Sulawesi Selatan, menargetkan pengolahan 12.840 ton sampah organik per tahun;
- Budidaya Udang Cerdas Iklim pada Bidang Sistem Budidaya Berbasis Energi Surya oleh PT Venambak Kail Dipantara di Nusa Tenggara Barat yang lebih signifikan menurunkan emisi dibanding metode konvensional;
- Pengolahan Rempah Berkelanjutan pada Inovasi SIRKULA oleh PT Sinar Hijau Ventures di Maluku yang memanfaatkan limbah biomassa;
- Serta Dekarbonisasi Pertanian Padi pada Bidang Teknologi Advanced AWD oleh PT Jejak Enviro Teknologi di Jawa Barat yang berpotensi menurunkan emisi hingga 90% dan meningkatkan produktivitas.
Lebih lanjut Leonardo menegaskan bahwa pembangunan rendah karbon adalah pilar utama transformasi menuju Visi Indonesia Emas 2045. Hingga tahun 2024, Indonesia telah mencatatkan potensi penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 30,36% melalui lebih dari 29.000 aksi lintas sektor.
Sementara itu, Direktur Utama BPDLH Joko Tri Haryanto menekankan bahwa fokus utama proyek ini terletak pada implementasi.
“Melalui skema ini, kami ingin membantu inovasi melewati ‘valley of death’ agar dapat berkembang dan memberikan dampak nyata,” ujar Joko.
Joko juga turut menekankan bahwa penyaluran dana dilakukan dengan pendekatan result-based financing. Pencairan dana akan dibagi dalam tiga tahap (20%, 60%, dan 20%) berdasarkan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah disepakati.
“BPDLH memastikan setiap rupiah yang disalurkan harus menghasilkan dampak nyata pada kualitas lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Pembelajaran dari tahap pertama juga kami gunakan untuk menyempurnakan seleksi pada tahap kedua mendatang guna memastikan dampak yang lebih optimal,” jelas Joko.
Pada kesempatan yang sama, Minister Counsellor (Development) Kedutaan Besar Inggris Peter Rajadiston menegaskan pentingnya dampak sosial dari solusi iklim. Menurutnya, solusi iklim yang efektif harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Oleh karena itu, LCDI-ITF mendorong pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada penurunan emisi, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan, penciptaan lapangan kerja hijau, serta penguatan ketahanan komunitas,” tutur Peter.
Ke depan, LCDI-ITF diharapkan menjadi model percontohan yang dapat direplikasi secara nasional, memperkuat kontribusi Indonesia dalam upaya global menghadapi perubahan iklim melalui aksi nyata di tingkat lokal, serta memastikan bahwa inovasi yang berhasil dapat ditransformasikan menjadi kebijakan dan investasi yang berdampak sistemik.
