PETISI BRAWIJAYA MEDIA, JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa pengiriman minyak mentah (crude oil) dari Rusia ke Indonesia diperkirakan mulai dilakukan pada bulan April 2026. Langkah ini merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam memperkuat ketahanan energi nasional di tengah dinamika geopolitik global.
Ia mengungkapkan bahwa proses pengiriman minyak dari Rusia sudah memasuki tahap eksekusi setelah tercapainya kesepakatan antara kedua negara.
“Kalau untuk crude mungkin bulan-bulan ini bisa. Insyaallah [bulan ini mulai dikirim ke Indonesia],” kata Bahlil kepada awak media, di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (17/4/2026).
Seperti diketahui, Indonesia telah melakukan negosiasi dengan pihak Rusia untuk mengamankan pasokan minyak dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) untuk domestik. Hal ini menyusul pertemuan kedua Kepala Negara yakni Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden Rusia Vladimir Putin pada awal pekan ini di Rusia.
Pemerintah Indonesia terus mencari sumber energi alternatif seiring terganggunya pasokan dari kawasan Timur Tengah akibat konflik global. Dalam konteks ini, Rusia dipandang sebagai salah satu mitra strategis untuk memenuhi kebutuhan minyak mentah dan LPG nasional.
Bahlil menjelaskan bahwa pemerintah terus mengupayakan harga terbaik untuk setiap pengadaan energi dari luar negeri.
“Harga pasti akan terjadi dinamis ya. Harga itu akan menyesuaikan dengan harga pasar dan tergantung negosiasi kita,” ujarnya.
Selain Rusia, pemerintah juga memperluas jaringan pemasok energi agar Indonesia tidak hanya bergantung pada satu negara tertentu di tengah ketidakpastian geopolitik global.
“Yang penting saya sebagai Pemerintah atas arahan Bapak Presiden memastikan bahwa seluruh kebutuhan kita crude kita itu tersedia dan kita harus cari untuk memastikan kepentingan rakyat bisa terlayani,” tuturnya.
Meski enggan membeberkan detail volume yang akan diimpor, pemerintah menjamin proses pengadaan ini tetap mengacu pada aturan perundang-undangan yang berlaku.
Sementara itu, untuk pembelian LPG dari Rusia, Bahlil menyampaikan masih dalam proses finalisasi. Persentase LPG yang diimpor dari Rusia terhadap total kebutuhan Indonesia pun masih dalam pembahasan.
Bahlil menjelaskan kebutuhan LPG Indonesia pada 2026 diproyeksikan mencapai 10 juta ton, dengan kemampuan produksi dalam negeri hanya di angka 1,6 juta ton. Dengan demikian, sekitar 8,4 juta ton dipenuhi lewat impor.
Sebelum pecahnya perang antara Amerika Serikat (AS) dan Israel melawan Iran, sebesar 70–75 persen impor LPG Indonesia berasal dari AS, 20 persen dari Timur Tengah, serta sisanya dari beberapa negara lain, salah satunya Australia.
“Begitu Saudi Aramco kena rudal di pabrik mereka, di industri mereka, itu pasti berpengaruh kepada global,” kata Bahlil.
Kondisi ini mendorong pemerintah untuk membuka kerja sama dengan berbagai negara, termasuk Rusia, guna menjaga stabilitas pasokan energi.
“Total produksi kita hanya 1,6 juta, jadi kita harus mencari pasar baru dan termasuk di Rusia. Nah insyaallah Rusia sekarang dalam kalau untuk LPG dalam taraf finalisasi. Ya kita doakan bisa cepat selesai karena memang di hampir seluruh dunia membutuhkan LPG,” katanya.
Di sisi lain, Bahlil juga mensinyalir Indonesia tidak mengimpor bahan bakar minyak (BBM) dari Rusia. Alasannya, impor BBM Indonesia sejauh ini hanya dilakukan dari negara Asia.
Ihwal impor BBM, Bahlil mengungkapkan bahwa saat ini solar CN 48 tidak lagi diimpor oleh Indonesia, usai mulai beroperasinya Refinery Development Master Plan (RDMP) di Kilang Balikpapan.
Dia juga mengklaim Indonesia bakal mengalami surplus solar, jika nantinya mandatori biodiesel B50 mulai diberlakukan.
Lebih lanjut, Bahlil mencatat total konsumsi BBM nasional saat ini berada di sekitar 39–40 juta kiloliter (kl) per tahun, sementara produksi BBM nasional usai mendapatkan tambahan dari RDMP Balikpapan tercatat hampir 20 juta kl per tahun.
Dengan demikian, impor BBM nasional hanya sekitar 20 juta kl per tahun atau sekitar 50% dari total konsumsi.
“Jadi tidak ada kita impor BBM jadi dari Middle East, ataupun negara Afrika, ataupun Amerika, ataupun negara lain, enggak ada. Itu harus clear dulu ya,” tegas Bahlil.
