PETISI BRAWIJAYA MEDIA, JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencatat pertumbuhan kredit nasional mencapai 10,42 persen secara tahunan (year on year/yoy) pada kuartal I 2026. Capaian ini menunjukkan fungsi intermediasi perbankan tetap berjalan optimal di tengah dinamika ekonomi global.
Juru Bicara Kemenko Perekonomian, Haryo Limanseto, menyampaikan bahwa peningkatan tersebut mencerminkan bertambahnya baki debet kredit serta jumlah penerima pembiayaan di berbagai sektor.
“Peningkatan baki debet kredit dan jumlah penerima kredit mencerminkan bahwa fungsi intermediasi perbankan tetap berjalan optimal, dalam mendukung aktivitas ekonomi dan memperluas akses pembiayaan kepada masyarakat,” kata Haryo dalam keterangannya, Senin, 20 April 2026.
Dari sisi struktur, pertumbuhan kredit ditopang oleh kinerja kuat pada beberapa segmen utama. Kredit korporasi menjadi pendorong terbesar dengan pertumbuhan 14,29 persen, diikuti kredit konsumer sebesar 13,97 persen, serta kredit komersial sebesar 11,11 persen.
Namun demikian, kredit sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mengalami kontraksi terbatas sebesar 3,57 persen. Pemerintah menilai kondisi ini masih terkendali dan merupakan bagian dari proses konsolidasi menuju struktur pembiayaan yang lebih sehat dan berkelanjutan.
Di tengah tekanan pada sektor mikro, program Kredit Usaha Rakyat (KUR) tetap menjadi instrumen utama pemerintah dalam menjaga akses pembiayaan bagi UMKM.
Pada triwulan I 2026, KUR mencatat pertumbuhan positif sebesar 0,21 persen (yoy) dengan total baki debet mencapai Rp522 triliun.
Selain itu, implementasi Kredit Program Perumahan (KPP) yang mulai berjalan sejak Oktober 2025 juga menunjukkan perkembangan positif dengan nilai baki debet mencapai Rp15,76 triliun per akhir Maret 2026.
Selain itu, implementasi Kredit Program Perumahan (KPP) yang mulai berjalan sejak Oktober 2025, juga menunjukkan perkembangan yang baik dengan baki debet mencapai Rp 15,76 triliun pada posisi 31 Maret 2026.
Secara keseluruhan, kredit program pemerintah yang terdiri dari KUR, KPP, Kredit Usaha Alsintan, dan Kredit Industri Padat Karya tumbuh sebesar 3,23 persen (yoy). Pertumbuhan ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah dalam menjaga kesinambungan pembiayaan sektor riil.
Dari sisi risiko, pemerintah mencermati adanya tren peningkatan rasio kredit bermasalah pada segmen UMKM, dengan posisi rasio gagal bayar (NPL) kredit UMKM mencapai 4,55 persen pada Maret 2026. Namun, kualitas pembiayaan KUR tetap terjaga dengan baik tercermin dari tingkat NPL KUR yang relatif rendah sebesar 2,16 persen pada Januari 2026.
“Hal ini menunjukkan bahwa desain kebijakan KUR yang didukung oleh sistem penjaminan/pertanggungan yang kuat mampu menjaga keseimbangan antara perluasan akses pembiayaan dan pengelolaan risiko secara prudent,” imbuh Haryo.
Sebagai respons adaptif, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 2 Tahun 2026 mengenai KUR Pascabencana. Kebijakan ini memberikan relaksasi berupa subsidi bunga nol persen pada 2026 bagi debitur terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Sejauh ini, penyaluran KUR di tiga provinsi tersebut telah mencapai Rp 6,04 triliun kepada 93 ribu debitur.
Ke depan, pemerintah akan menyinergikan KUR dengan program prioritas APBN 2027, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Program Tiga Juta Rumah. Fokus utama diarahkan pada sektor produktif dan padat karya guna menciptakan efek pengganda terhadap konsumsi dan investasi nasional. Melalui integrasi kebijakan fiskal dan sektor riil, UMKM diharapkan terus menjadi fondasi ekonomi yang tangguh.
“Dengan berbagai kebijakan KUR yang didorong pula oleh sistem penjaminan/pertanggungan yang kuat, serta sinergi kebijakan fiskal dan sektor riil, UMKM akan terus diperkuat sebagai fondasi ekonomi nasional yang tangguh dan berdaya saing,” pungkas Haryo.
