PETISI BRAWIJAYA MEDIA, JAKARTA – Pemerintah Indonesia menyerukan penguatan kerja sama kawasan Asia-Pasifik di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik global yang berpotensi mengganggu stabilitas dan pembangunan berkelanjutan. Seruan tersebut disampaikan dalam forum internasional Sidang ke-82 Komisi Ekonomi dan Sosial PBB untuk Asia dan Pasifik (UNESCAP) yang berlangsung di Bangkok, Thailand, Senin, 20 April 2026.
Duta Besar RI untuk Thailand, Hari Prabowo, menegaskan bahwa kawasan Asia-Pasifik harus tetap berfokus pada kolaborasi dan tidak terpecah oleh rivalitas geopolitik yang kian tajam. Menurutnya, kerja sama regional menjadi kunci untuk menjaga momentum pertumbuhan sekaligus memastikan kesejahteraan bersama.
“Asia-Pasifik harus memimpin dengan memberi contoh. Kita tidak boleh teralihkan oleh rivalitas, melainkan tetap dipandu oleh kerja sama demi kemajuan bersama,” ujar Hari dalam pidatonya, sebagaimana disiarkan daring oleh UN Web TV, dipantau di Jakarta.
Dalam forum tersebut, Indonesia menilai Asia-Pasifik memiliki posisi strategis sebagai motor penggerak ekonomi global sekaligus berpotensi menjadi “kompas dunia” dalam menentukan arah pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
“UNESCAP harus menjadi jembatan untuk membangun kepercayaan antarnegara melalui kolaborasi yang konkret dan berdampak, terutama bagi kelompok masyarakat yang paling rentan,” ujarnya.
Hari kemudian menyampaikan bahwa ketahanan Asia Pasifik terwujud berkat pembangunan yang berorientasi ke depan, sebagaimana ditunjukkan oleh capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) atau Agenda 2030 hingga inovasi di berbagai bidang.
“Kita proaktif dalam menyambut sumber pertumbuhan baru, termasuk transformasi digital, ekonomi hijau dan biru, dan inklusi keuangan,” kata Dubes RI untuk Thailand itu.
Dubes Hari Prabowo menyerukan agar negara-negara UNESCAP memastikan kawasan ini tidak hanya menjadi motor penggerak dunia.
Lebih dari itu, Asia-Pasifik juga harus berperan sebagai kompas yang menunjukkan arah pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan. Ini adalah visi ambisius yang memerlukan sinergi dari seluruh pemangku kepentingan.
UNESCAP diyakini memiliki nilai strategis yang fundamental dalam menetapkan arah pencapaian Agenda 2030.
Anggota-anggotanya memiliki tanggung jawab bersama untuk mencapai target-target tersebut dengan penuh dedikasi.
Ini memerlukan komitmen dan kerja keras dari seluruh negara partisipan untuk mewujudkan tujuan bersama dalam mencapai tujuan tersebut.
“Kita harus bekerja keras demi martabat setiap manusia, termasuk melalui kemajuan ekonomi dan sosial,” demikian Dubes Hari.
Adapun seruan Indonesia muncul di tengah meningkatnya dinamika geopolitik global, mulai dari konflik bersenjata hingga perang dagang antarnegara besar yang berdampak pada stabilitas ekonomi dan sosial di kawasan.
Dalam konteks ini, Indonesia menempatkan diri sebagai aktor yang mendorong pendekatan multilateral dan kerja sama yang inklusif, sejalan dengan politik luar negeri “bebas dan aktif” yang selama ini dianut.
Pertemuan UNESCAP ke-82 yang berlangsung pada 20–24 April 2026 diikuti oleh lebih dari 470 peserta dari 58 negara anggota. Acara tersebut diselenggarakan bersama oleh UNESCAP, Azerbaijan, dan Thailand. Agenda utama forum ini adalah memperkuat kolaborasi regional guna memastikan prinsip “no one left behind” atau tidak ada satu pun pihak yang tertinggal dalam pembangunan. Menunjukkan komitmen regional yang kuat.
Indonesia menegaskan bahwa pencapaian Agenda 2030 membutuhkan tanggung jawab kolektif seluruh negara anggota, dengan kerja sama sebagai fondasi utama dalam menghadapi ketidakpastian global.
