PETISI BRAWIJAYA MEDIA, JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto tidak pernah memberikan instruksi untuk menyiapkan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) guna membayar iuran Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP). Pernyataan tersebut disampaikan Purbaya dalam taklimat media di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (21/4/2026).
Ia menepis spekulasi yang berkembang terkait kemungkinan penggunaan dana negara untuk kontribusi Indonesia dalam forum internasional bentukan Persiden Amerika Serikat, Donald Trump tersebut.
“Sampai sekarang tidak ada komitmen bayar pakai APBN yang saya tahu dari presiden. Presiden selalu bilang kita belum ada komitmen bayar dari APBN,” ujar Purbaya kepada wartawan.
Purbaya menegaskan bahwa keikutsertaan Indonesia dalam BoP tidak disertai komitmen finansial. Ia menjelaskan bahwa posisi Indonesia dalam forum tersebut lebih menitikberatkan pada kontribusi non-finansial, khususnya dalam bentuk pengiriman pasukan perdamaian.
“Dia (Presiden) komit kirim pasukan, kita komit kirim pasukan, tapi enggak ada komitmen bayar. Apalagi uang negara dipakai untuk Israel. Jadi itu enggak ada,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menekankan posisi pemerintah sudah jelas, yakni bergabung dalam forum tersebut untuk menjaga kepentingan rakyat Palestina sedekat mungkin, tanpa melibatkan komitmen pendanaan dari APBN.
“Kita masuk situ (BoP) ingin menjaga kepentingan rakyat palestina sedekat mungkin. Jadi, presiden posisinya clear kok,” pungkasnya.
Penegasan Purbaya sejalan dengan pernyataan Presiden Prabowo sebelumnya yang menyebut Indonesia tidak pernah berkomitmen memberikan bantuan dana kepada BoP.
“Jadi, kita tidak pernah mengatakan bahwa kita mau ikut iuran 1 miliar dollar,” ujar Prabowo, dalam diskusi bersama para jurnalis dan pakar, dikutip dari rilis Badan Komunikasi (Bakom) RI pada Sabtu (21/3/2026).
Presiden juga mengungkapkan bahwa Indonesia tidak hadir dalam pertemuan negara-negara donor pendiri (founding donors) BoP di Washington, pada 19 Februari lalu, yang menjadi indikasi tidak adanya keterikatan finansial.
“Tidak, tidak pernah. Kami tidak berkomitmen soal uang sama sekali,” tegas Prabowo.
Lebih lanjut, pemerintah Indonesia menegaskan bahwa kontribusi utama yang ditawarkan adalah dalam bentuk pengiriman pasukan perdamaian untuk membantu menjaga stabilitas di wilayah konflik, termasuk Gaza.
“Kita menyatakan siap mengirim pasukan perdamaian sesuai kebutuhan,” ucap Prabowo.
Selain itu, Prabowo mengatakan, pemerintah juga akan terus mengikuti perkembangan ke depan terkait Gaza. Indonesia juga mungkin akan mempertimbangkan kontribusi lanjutan jika pembangunan kembali Gaza sudah dapat dimulai.
