PETISI BRAWIJAYA MEDIA, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan pemerintah Indonesia menolak tawaran pinjaman dari Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia senilai US$ 25–US$ 30 miliar untuk memperkuat fiskal di tengah ketidakpastian ekonomi global. Tawaran itu disampaikan saat kunjungannya ke Washington D.C., Amerika Serikat, beberapa waktu lalu.
“Di tengah-tengahnya, nawarin bahwa mereka sudah menyediakan uang. Ada yang bilang US$ 20-30 miliar untuk memberikan bantuan ke negara yang membutuhkan,” kata Purbaya, saat taklimat media, di kantornya, Jakarta, Selasa (21/4/2026).
Purbaya menegaskan bahwa tak memberi jawaban terhadap Bank Dunia. Tetapi, kepada IMF, Purbaya mengemukakan tak memerlukan bantuan tersebut.
“Tapi, saya bilang ‘ya itu terima kasih atas tawarannya. Tapi, sekarang kondisi APBN masih bagus dan saya belum butuh itu [utang]’, karena saya sendiri punya persediaan hampir US$ 25 miliar untuk negara kita sendiri. Jadi aman,” ujarnya.
Purbaya menjelaskan bahwa dengan bantalan fiskal tersebut, Indonesia dinilai mampu membiayai kebutuhan nasional tanpa tambahan utang luar negeri.
Ia juga menegaskan bahwa APBN masih berada dalam kondisi sehat dan mampu menopang berbagai program pemerintah, termasuk dalam menghadapi tekanan eksternal seperti konflik geopolitik dan perlambatan ekonomi global. Purbaya menyebut pemerintah memiliki Saldo Anggaran Lebih (SAL) sekitar Rp 420 triliun atau setara hampir US$ 25 miliar.
Adapun tawaran pinjaman dari IMF dan Bank Dunia muncul dalam rangka membantu negara-negara yang terdampak ketidakpastian global, termasuk akibat konflik di Timur Tengah. Kedua lembaga tersebut menyiapkan dana besar untuk menjaga stabilitas ekonomi negara-negara berkembang.
Purbaya menuturkan penolakan itu disambut raut kurang senang dari pimpinan kedua lembaga tersebut. Menurut dia, respons itu muncul karena lembaga pemberi pinjaman kehilangan potensi pendapatan dari bunga utang.
Meski demikian, pemerintah Indonesia memilih mengandalkan kekuatan domestik. Purbaya menilai langkah ini penting untuk menjaga kemandirian fiskal sekaligus menghindari ketergantungan pada pembiayaan eksternal.
Lebih lanjut Purbaya mengungkapkan, kedua lembaga tersebut juga mengingatkan agar pemerintah tidak berlebihan dalam menggelontorkan subsidi, guna menjaga kesehatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Main message-nya dari IMF, World Bank itu sama, jangan kelebihan memberikan subsidi sehingga negara kamu rontok anggarannya,” kata Purbaya.
Purbaya menegaskan bahwa setiap kebijakan yang dilakukan pemerintah dirancang berdasarkan perhitungan dampak yang terukur, bukan sekadar perkiraan, termasuk kebijakan pemberian subsidi untuk BBM.
Pemerintah, kata dia, hanya memberikan subsidi pada jenis bahan bakar tertentu, sementara harga lainnya diserahkan ke mekanisme pasar.
“Kita kan enggak kelebihan, yang kita kasih yang subsidi, yang nggak subsidi biarin saya lepas ke pasar,” katanya.
Ia menambahkan, pengelolaan subsidi tetap dilakukan dengan prinsip kehati-hatian agar tidak mengganggu keseimbangan fiskal jangka panjang.
Pemerintah juga menjelaskan kepada IMF dan Bank Dunia bahwa Indonesia memiliki beberapa lapisan perlindungan untuk menjaga stabilitas anggaran, termasuk cadangan fiskal.
“Mereka juga jadi tahu bahwa management cash kita cukup baik dan kita bilang masih punya third layer atau fourth layer of defense dalam bentuk SAL,” jelasnya.
Purbaya memastikan, dengan pengelolaan fiskal yang disiplin dan cadangan yang memadai, pemerintah tetap optimistis defisit APBN dapat dijaga di bawah batas aman 3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), meski di tengah tekanan global.
