PETISI BRAWIJAYA MEDIA, JAKARTA – Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menargetkan pembangunan dan reaktivasi jaringan rel kereta api nasional sepanjang 14.000 kilometer. Untuk merealisasikan ambisi tersebut, dibutuhkan anggaran jumbo yang diperkirakan mencapai Rp1.200 triliun.
Pernyataan tersebut disampaikan AHY usai rapat koordinasi tindak lanjut pengembangan jaringan perkeretaapian Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi (SKS) di Stasiun Tanah Abang, Jakarta, Rabu (22/4/2026). Ia menegaskan bahwa proyek ini merupakan bagian dari visi besar pembangunan infrastruktur jangka panjang menuju Indonesia 2045.
“Ini adalah visi besar Bapak Presiden. Kita ingin memastikan Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi tidak tertinggal terlalu jauh. Dengan membangun jaringan kereta api yang terintegrasi, kita bisa menekan biaya logistik secara signifikan dan meningkatkan daya saing ekonomi antarwilayah. Jika kita ingin menambah katakanlah tadi 14.000 kilometer ini sekian tahun ke depan, maka biayanya itu diperkirakan sekitar Rp1.200 triliun,” ujar AHY dalam keterangan tertulisnya.
AHY menjelaskan bahwa langkah ini dinilai penting untuk meningkatkan konektivitas nasional sekaligus mendorong pemerataan pembangunan antarwilayah.
Saat ini, jaringan rel kereta api masih didominasi Pulau Jawa, sementara wilayah lain masih minim infrastruktur perkeretaapian. Oleh karena itu, pemerintah berupaya memperluas jaringan guna memperkuat mobilitas penumpang maupun logistik nasional.
“Kita harus jujur melihat kondisi hari ini. Jaringan kereta api kita masih sangat terbatas dibandingkan negara lain. Ini bukan untuk membuat kita pesimis, tetapi justru menjadi pemicu agar kita bekerja lebih keras dan lebih terarah,” ujarnya.
Skema Bertahap hingga 2045
Ia mengatakan proyek pembangunan rel sepanjang 14.000 km tersebut tidak akan dilakukan secara instan, melainkan bertahap hingga sekitar 20 tahun ke depan atau hingga 2045. Dengan skema tersebut, kebutuhan anggaran diperkirakan mencapai Rp60–65 triliun per tahun.
“Jika kita ingin menambah, katakanlah tadi 14.000 km dalam sekian tahun ke depan, maka biayanya itu diperkirakan sekitar Rp 1.200 triliun, 20 tahun hingga 2045. Sederhananya, jika dibagi 20 tahun, kurang lebih Rp 60-65 triliun harus disiapkan untuk bisa mengembangkan dan memenuhi target ataupun roadmap seperti itu,” jelas AHY.
Sementara untuk sumber dana proyek multitahun ini, AHY mengatakan pemerintah akan menggunakan anggaran dari APBN dan APBD, serta pendanaan mandiri, baik dari investasi swasta maupun skema pembiayaan lain yang memungkinkan.
“Tentunya bukan hanya dibebankan pada APBN, tapi juga APBD karena pemerintah daerah harus terlibat langsung. Selain itu, ada juga skema kerja sama antara pemerintah dan swasta, seperti KPBU, termasuk investasi dari luar. Kita harapkan ada sumber-sumber keuangan kreatif lainnya,” ujar AHY.
Namun, AHY menekankan bahwa angka Rp1.200 triliun masih merupakan estimasi awal. Biaya pembangunan sangat bergantung pada kondisi geografis dan tingkat kesulitan di masing-masing wilayah.
“Tapi ini belumlah hitungan final, kita masih akan menyempurnakan. Karena sekali lagi, membangun dan mengembangkan infrastruktur sangat tergantung pada kondisi geografis daerah yang akan kita kembangkan,” pungkasnya.
