PETISI BRAWIJAYA MEDIA, JAKARTA – Kabar mengenai potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) yang menyasar sepuluh perusahaan kembali mencuat. Menanggapi isu tersebut, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan bahwa hingga saat ini pemerintah belum menerima laporan resmi mengenai identitas perusahaan yang dilaporkan akan melakukan efisiensi tersebut.
“Enggak tahu saya bagaimana itu datanya,” ujar Yassierli di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kamis (23/4/2026).
Menurut Yassierli, pemerintah memiliki sistem internal untuk memantau dinamika ketenagakerjaan nasional. Namun hingga kini, informasi spesifik mengenai perusahaan yang akan melakukan PHK maupun jumlah pekerja terdampak belum terkonfirmasi secara resmi.
Kementerian Ketenagakerjaan, lanjutnya, masih melakukan verifikasi terhadap data yang beredar sebelum mengambil langkah kebijakan lebih lanjut. Pemerintah juga memastikan pemantauan tetap berjalan guna mengantisipasi potensi gejolak di sektor industri.
Sebelumnya, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Said Iqbal mengungkapkan kekhawatiran mengenai nasib sembilan ribu pekerja. Ia menyebutkan adanya risiko besar yang mengintai para buruh di sepuluh perusahaan berbeda.
“Saat ini tercatat 9.000 berpotensi, berpotensi 9.000 karyawan akan terjadi PHK,” kata Said Iqbal, Presiden KSPSI dalam konferensi pers virtual, Jumat (17/4/2026).
Identitas spesifik dari perusahaan yang terdampak masih dirahasiakan karena adanya batasan internal dari anggota serikat pekerja di lapangan. Namun, sektor industri plastik dan tekstil disebut menjadi kelompok yang paling rentan akibat tekanan beban operasional.
Kenaikan harga bahan bakar minyak industri serta hambatan impor menjadi faktor pemicu utama. Konflik di Timur Tengah yang berimbas pada penutupan Selat Hormuz menyebabkan gangguan distribusi barang dan melonjaknya tarif pengiriman internasional.
“Susah mendapatkan barang impor, logistik, dan delivery-nya akibat perang, maka bahan baku impor naik tajam,” ujar Said Iqbal, Presiden KSPSI.
Ketergantungan industri garmen nasional terhadap pasokan dari Amerika Serikat, India, dan Australia memperburuk situasi saat harga bahan baku melambung. Hingga berita ini diturunkan, pemerintah masih menunggu data rincian dari pihak serikat untuk mengambil langkah mitigasi lebih lanjut.
