PETISI BRAWIJAYA MEDIA, JAKARTA – PT Hyundai Motors Indonesia (HMID) menyoroti kebijakan baru pemerintah terkait pajak kendaraan listrik yang kini menjadi kewenangan pemerintah daerah. Perusahaan meminta agar aturan yang diterapkan tidak menimbulkan kebingungan di kalangan konsumen maupun pelaku industri otomotif.
Adapun kebijakan tersebut merujuk pada terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 11 Tahun 2026, yang mengubah status kendaraan listrik dari sebelumnya bebas pajak menjadi objek pajak daerah. Dengan aturan baru ini, besaran pajak kendaraan listrik tidak lagi seragam secara nasional, melainkan ditentukan masing-masing pemerintah daerah.
Chief Operating Officer HMID, Fransiscus Soerjopranoto, menegaskan bahwa pihaknya menghormati setiap kebijakan yang diambil pemerintah, khususnya yang berkaitan dengan penguatan ekosistem industri otomotif nasional.
Menurutnya, sejak awal Hyundai telah berkomitmen untuk berjalan seirama dengan arah kebijakan tersebut.
Hal ini diwujudkan melalui partisipasi aktif dalam memenuhi kebutuhan pasar domestik sekaligus mendorong ekspor kendaraan dari Indonesia.
“Hyundai menghormati setiap kebijakan pemerintah yang tentunya bertujuan untuk penguatan ekosistem industri otomotif di Indonesia dan kami berjalan seirama dengan kebijakan itu dengan sejak awal turut serta dalam pemenuhan kebutuhan pasar domestik dan juga ekspor,” ujar Fransiscus, dalam keterangannya pada Kamis (23/4/2026).
Namun, ia mengingatkan pentingnya kejelasan aturan agar tidak membingungkan pasar.
“Kepastian itu penting, terutama untuk konsumen yang sedang mempertimbangkan beralih ke kendaraan listrik,” ujarnya.
Lebih lanjut, Hyundai berharap agar kebijakan yang diterapkan ke depan tetap konsisten dengan peta jalan pengembangan industri otomotif jangka panjang di Indonesia.
Konsistensi tersebut dinilai penting agar seluruh pemangku kepentingan dapat merasakan manfaatnya secara berkelanjutan.
“Harapan kami kebijakan ke depan tetap sejalan dengan peta jalan pengembangan industri mobil jangka panjang yang berdampak pada kemaslahatan para pemangku kepentingannya,” ujar Fransiscus.
Hyundai berharap pemerintah pusat dan daerah dapat menyusun kebijakan yang selaras, transparan, dan mudah dipahami, sehingga mampu memberikan kepercayaan kepada konsumen sekaligus menjaga daya saing industri otomotif nasional.
Dengan kombinasi kebijakan yang tepat—baik fiskal maupun non-fiskal—Hyundai optimistis transisi menuju kendaraan ramah lingkungan bisa berjalan lebih cepat. Sebaliknya, tanpa kejelasan, laju adopsi kendaraan listrik berisiko tersendat.
