25.4 C
Jakarta
Wednesday, October 22, 2025
spot_img

Tak Tahan Disekap, 97 WNI Berhasil Kabur dari Perusahaan Online Scam di Kamboja: 11 Dirawat, 4 Ditahan Polisi

Petisi Brawijaya Media – Sebanyak 97 Warga Negara Indonesia (WNI) berhasil melarikan diri dari sebuah perusahaan penipuan daring (online scam) di Chrey Thum, Provinsi Kandal, Kamboja. Aksi pelarian massal ini terjadi pada 17 Oktober 2025 dan sempat menimbulkan kericuhan yang berujung pada penahanan dan perawatan sejumlah korban.

Video amatir yang beredar di media sosial memperlihatkan puluhan WNI berlari keluar dari kompleks bangunan tempat mereka diduga disekap dan dipaksa bekerja dalam praktik penipuan daring.

Menanggapi kejadian tersebut, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Phnom Penh langsung bergerak cepat. KBRI berkoordinasi dengan otoritas Kamboja untuk memberikan pendampingan dan perlindungan kepada seluruh WNI yang diamankan polisi.

“Begitu kami menerima informasi soal penangkapan pada 17 Oktober, tim langsung berkoordinasi dengan kepolisian Kamboja dan mendatangi lokasi untuk memastikan kondisi para WNI,” ujar pihak KBRI dalam keterangan resmi, Minggu (19/10).

Menurut laporan dari KBRI, para WNI tersebut telah lama menjadi korban eksploitasi oleh sindikat scam online yang beroperasi secara ilegal.

KBRI menjelaskan bahwa mereka telah memberikan bantuan berupa makanan siap saji, obat-obatan. Mereka juga membantu kebutuhan sanitasi dan perempuan kepada para WNI tersebut.

Menurut KBRI, kepolisian setempat telah melakukan proses investigasi awal. Polisi setempat menahan empat WNI yang diduga melakukan kekerasan.

Otoritas Provinsi Kandal menyatakan akan segera memindahkan para WNI ke penahanan imigrasi di Phnom Penh sebelum melakukan deportasi. KBRI memastikan WNI mendapatkan haknya.

“KBRI Phnom Penh berjanji akan terus mengawal perkembangan kasus tersebut dan memastikan hak-hak WNI terpenuhi,” lanjutnya.

11 Korban Dirawat di RS, 4 Ditahan
Namun, di balik drama penyelamatan ini, muncul sisi gelap lain, empat WNI justru ditahan oleh kepolisian Kamboja karena diduga melakukan tindak kekerasan terhadap rekan sesama WNI.

Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri, Judha Nugraha, mengungkapkan bahwa kericuhan tersebut menjadi salah satu pemicu intervensi polisi.

“Dari 86 yang diamankan, 4 orang ditahan karena diduga melakukan kekerasan terhadap WNI lain,” kata Judha saat ditemui di Jakarta, Senin (20/10).

Menurutnya, perkelahian terjadi saat sekelompok WNI berusaha kabur dari tempat kerja mereka, memicu kepanikan massal.

Tim KBRI disebut telah mendapat akses kekonsuleran penuh dan telah menemui empat WNI yang ditahan untuk memastikan kondisi mereka baik-baik saja.

Kemlu RI juga menyebut 11 WNI kini dirawat di rumah sakit di Kamboja.

“Kemudian 11 orang dirawat di rumah sakit,” katanya.

Judha menjelaskan KBRI Phnom Penh sudah menemui 11 WNI yang ada di rumah sakit. Judha menyebut para WNI itu masih menjalani perawatan.

“Tidak ada kondisi yang sebetulnya life-threatening (mengancam nyawa),” ujarnya.

Sempat Ada Suara Tembakan
Judha menjelaskan, ada informasi suara tembakan terdengar saat peristiwa tersebut terjadi pada 17 Oktober lalu. Dia menyebut tidak ada WNI yang menjadi korban jiwa.

“Yang kami dengar infonya seperti itu (terdengar suara tembakan) tapi kami dapat sampaikan tidak ada warga kita yang meninggal,” ucapnya.

Pemerintah Bantu Pulangkan WNI
KBRI juga dilaporkan telah menyalurkan bantuan logistik dan kebutuhan dasar bagi para WNI tersebut. Pemerintah kini tengah berupaya untuk memastikan pemulangan mereka ke Tanah Air sesegera mungkin.

“Kita akan berkoordinasi dengan otoritas setempat untuk pendampingan hukum bagi mereka, termasuk mengupayakan agar mereka bisa dipulangkan ke Indonesia,” kata Judha.

Langkah diplomatik tengah dilakukan melalui KBRI Phnom Penh, termasuk mengupayakan proses deportasi yang aman dan cepat.

WNI Terlibat Online Scam Masih Marak
Dia sejak 2020 hingga sekarang, ada sekitar 10 ribu WNI yang terlibat online scam. Angka itu berada di 10 negara lain.

“Sejak tahun 2020 hingga saat ini total lebih dari 10 ribu kasus online scam yang terjadi yang awalnya hanya terjadi di Kamboja menyebar ke 9 negara lain. Total ada 10 negara yang kami catatkan memiliki kasus WNI yang terlibat online scam,” ungkapnya.

Judha mengatakan, dari 10 ribu WNI itu, sekitar 1.500 merupakan korban TPPO. Mereka dipekerjakan untuk urusan online scam. Salah satu modus WNI bisa jadi korban TPPO untuk pekerjaan online scam ini adalah ditawari gaji besar.

“Jadi dari 10 ribu ya dalam catatan kami, sekitar 1.500-an yang korban TPPO,” sebutnya.

“Korban TPPO-nya di Indonesia mendapatkan tawaran iming-iming pekerjaan ke luar negeri. Biasanya sebagai customer service atau marketing dengan gaji antara USD 1.000 sampai 1.200,” ucapnya.

Namun, ada juga WNI yang sadar dan sukarela bekerja untuk online scam karena mendapat tawaran gaji tinggi. Judha mengatakan WNI yang terlibat kasus scam secara sadar itu bisa dijerat pidana.

Kasus Serupa Terus Terjadi
Kasus perdagangan orang dan eksploitasi tenaga kerja Indonesia di perusahaan online scam di Kamboja, Myanmar, dan Laos belakangan ini terus menjadi perhatian pemerintah Indonesia. Banyak korban diiming-imingi pekerjaan bergaji tinggi, namun sesampainya di lokasi, mereka dipaksa bekerja sebagai operator penipuan online (scammer) yang menargetkan korban internasional.

Para korban biasanya disekap, bekerja di bawah pengawasan ketat, dan tidak diperbolehkan keluar tanpa izin.

Pelarian 97 WNI ini menunjukkan skala kejamnya bisnis gelap digital yang terus menelan korban dari berbagai negara.

Kasus di Kamboja menjadi ujian bagi diplomasi Indonesia dalam melindungi warganya di luar negeri.

KBRI Phnom Penh sebelumnya juga telah menangani kasus serupa di Sihanoukville dan Bavet, menunjukkan bahwa masalah ini bukan insiden tunggal, melainkan pola eksploitasi sistematis.

Kemenlu Indonesia kini mendorong kerja sama lintas negara ASEAN untuk membongkar jaringan mafia digital lintas batas ini.

Kemlu juga kembali mengimbau masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran kerja luar negeri yang tidak resmi dan memastikan keabsahan perusahaan perekrut sebelum berangkat.

Pemerintah juga berencana memperkuat deteksi dini dan literasi digital, agar masyarakat tidak lagi mudah tergiur tawaran kerja palsu yang berujung penyekapan.

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

1,459FollowersFollow
7,451FollowersFollow
7,700SubscribersSubscribe
- Advertisement -spot_img

Latest Articles