Petisi Brawijaya Media – Chief Executive Officer (CEO) Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara ( Danantara), Rosan Perkasa Roeslani, mengungkapkan rencana besar untuk merasionalisasi jumlah Badan Usaha Milik Negara ( BUMN) dari total 1.044 perusahaan menjadi sekitar 230 hingga 340 perusahaan. Langkah ini disebut sebagai bagian dari upaya meningkatkan efisiensi, tata kelola, dan kualitas sumber daya manusia di lingkungan BUMN.
Rosan menjelaskan bahwa jumlah BUMN saat ini mencakup induk, anak, hingga cucu perusahaan yang tersebar di 12 sektor strategis. Awalnya diperkirakan hanya sekitar 800 perusahaan, namun setelah audit menyeluruh, jumlahnya melonjak menjadi 1.044.
“Kita ingin membuat ini efektif, efisien. Kita sudah review, arahnya hanya sampai 230–340 BUMN nantinya,” ujar Rosan dalam acara HIPMI-Danantara Indonesia Business Forum 2025, di Jakara, Senin, (20/10/2025).
Rosan menekankan bahwa rasionalisasi ini bukan semata-mata soal untung dan rugi, melainkan menyangkut kualitas tata kelola dan pengembangan SDM.
Ia menyebut bahwa Danantara tidak hanya mengejar profitabilitas, tetapi juga ingin membangun perusahaan BUMN yang sehat, kompetitif, dan berstandar internasional.
“”Itu memang target dari kami, karena kami tidak berbicara soal angka, kami berbicara mengenai kualitas. Dan saya juga bilang, kalau di kita bukan bicara hanya untung dan rugi (profit and loss), tapi kita lebih bicara sumber daya manusia juga,” tegasnya.
Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto, sebelumnya telah meminta Danantara untuk memangkas jumlah BUMN menjadi sekitar 200–240 perusahaan. Tujuannya adalah agar BUMN dapat dikelola dengan standar bisnis global, meningkatkan return on investment, dan memperkuat daya saing nasional.
Dia mengatakan, sudah memberikan arahan kepada CEO Danantara Indonesia Rosan Perkasa Roeslani untuk melaksanakan rasionalisasi tersebut.
Selain itu, ia juga meminta manajemen Danantara Indonesia untuk mengoperasikan BUMN dengan standar bisnis internasional, termasuk merekrut talenta terbaik, baik dari dalam maupun luar negeri.
“Saya sudah ubah aturan agar ekspatriat atau non-WNI bisa memimpin BUMN. Saya sangat antusias dengan perubahan ini,” ujar Prabowo saat menjadi pembicara dalam Dialog ‘A Meeting of Minds’ dengan Steve Forbes pada Forbes Global CEO Conference 2025 di Hotel St. Regis, Jakarta Selatan, pada Rabu (15/10) malam.
Presiden menyatakan, langkah tersebut dilakukan agar pengelolaan BUMN lebih efisien, transparan, dan berdaya saing global.
Melalui upaya tersebut, ia optimistis rasio Return of Asset BUMN yang tadinya hanya sekitar 1-2 persen dapat meningkat.
