Petisi Brawijaya Media – Pemerintah Indonesia tengah menggenjot pembangunan 80.000 unit Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih yang ditargetkan beroperasi penuh pada Maret 2026. Program ini digadang-gadang sebagai tonggak baru dalam transformasi ekonomi desa dan kelurahan di seluruh penjuru Tanah Air.
Menteri Koperasi dan UKM, Ferry Juliantono, menyampaikan bahwa percepatan pembangunan Kopdes Merah Putih merupakan bagian dari strategi besar pemerintah untuk menjadikan desa sebagai subjek ekonomi.
Dalam acara Town Hall Meeting di Jakarta, pada Selasa, 21 Oktober 2025, ia menegaskan bahwa koperasi ini akan menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional hingga 8 persen.
Ferry menjelaskan Presiden Prabowo ingin operasionalisasi Kopdes/Kel Merah Putih ini dapat dilakukan secepatnya, namun karena belum seluruh Kopdes/Kel Merah Putih memiliki gudang/gerai dan sarana-prasarana pendukungnya, maka pembangunan aset fisik menjadi prioritas utama dalam tahap awal proyek.
“Maret 2026 kita harapkan seluruh gerai dan gudang selesai dibangun, Insya Allah Maret 2026 target operasi Kopdes/Kel Merah Putih bisa berjalan dengan baik,” kata Ferry Juliantono dalam Town Hall Meeting Satu Tahun Kemenko Pangan dikutip Rabu, 22 Oktober 2025.
Ferry menambahkan saat ini tim Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Pembentukan 80 ribu Kopdes/ Kel Merah Putih bekerja ekstra keras untuk mewujudkan target tersebut.
Sebagai langkah percepatan proses pembangunan aset fisik berupa gerai dan gudang Kopdes/Kel Merah Putih, seluruh tim di Satgas dan juga koordinator wilayah diberdayakan untuk memetakan tanah-tanah idle di setiap desa untuk didirikan bangunan tersebut. Kemudian untuk pembangunan aset hingga modal kerja, akan dikucurkan plafon pinjaman hingga Rp3 miliar untuk setiap Kopdes/Kel Merah Putih.
“Kami sekarang sudah mulai menginventarisir data tanah, asumsinya sekarang per hari bisa kita dapatkan minimal seribu titik tanah di desa-desa. Pokoknya begitu ada titik tanahnya, langsung dibangun (gerai dan gudang),” ujarnya.
Selain pembangunan fisik, Kementerian Koperasi juga menurunkan pendamping bisnis dan Project Manager Officer (PMO). Mereka bertanggung jawab terhadap 10 Kopdes di setiap wilayah, memastikan operasional berjalan baik. Dukungan ini krusial untuk keberlanjutan Koperasi Desa Merah Putih.
Peran pendamping bisnis dan PMO dioptimalkan untuk mendukung operasionalisasi Kopdes/Kel Merah Putih, terutama setelah efektif beroperasi. Mereka akan memberikan bimbingan dan solusi atas berbagai kendala yang mungkin muncul. Hal ini mencerminkan pendekatan komprehensif pemerintah dalam program ini.
Melalui dukungan penuh lintas K/L dan stakeholder terkait lainnya, Ferry optimistis ambisi besar Presiden Prabowo untuk mengembalikan sistem ekonomi masyarakat berbasis gotong royong melalui Kopdes/Kel Merah Putih akan tercapai secepatnya.
“Semangat kolaborasi lintas kementerian, terutama dengan Pak Menko (Zulkifli Hasan), membuat semuanya yang tadinya dinilai sulit dan berat akan menjadi lebih mudah,” ucap Ferry.
Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan bahwa program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih merupakan bagian penting dari strategi pemerintah untuk membangun kembali ekonomi kerakyatan berbasis gotong royong dan memperkuat kedaulatan pangan nasional.
Dalam evaluasi kinerja Kemenko Pangan 2025, Zulkifli menyebut Kopdes menjadi wujud nyata implementasi ekonomi Pancasila yang menekankan kebersamaan dan kesetaraan di tengah tantangan global.
“Kita ingin kembalikan ekonomi Pancasila, gotong royong, kebersamaan, kesetaraan. Maka Presiden Prabowo kemudian menggagas program yang luar biasa salah satunya Koperasi Desa Merah Putih,” pungkas Zulkifli.
