Petisi Brawijaya Media – Bank Dunia (World Bank) resmi menaikkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk tahun 2025 menjadi 4,8 persen, naik dari estimasi sebelumnya sebesar 4,7 persen. Kenaikan ini diumumkan dalam laporan East Asia and Pacific Economic Update edisi Oktober 2025 yang dirilis pada Selasa (7/10/2025).
Laporan tersebut menyoroti bahwa pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Timur dan Pasifik masih relatif kuat, meskipun menghadapi tantangan global seperti perlambatan perdagangan, ketidakpastian kebijakan, dan tekanan fiskal.
“Saat ini, alokasi anggaran pemerintah Indonesia difokuskan pada subsidi untuk sektor pangan, transportasi, dan energi, serta investasi yang digerakkan oleh negara guna mendorong peningkatan permintaan agregat dalam perekonomian,” tulis Bank Dunia dalam laporannya, pada Selasa, (7/10/2025).
Sementara itu, untuk proksi pada tahun 2026 tidak mengalami perubahan atau tetap berada pada angka 4,8%.
Bank Dunia juga menyoroti performa ekonomi China dan Indonesia, yang sama-sama tumbuh di kisaran 5 persen, melampaui potensi pertumbuhan jangka panjangnya berkat dukungan kebijakan fiskal pemerintah.
Namun, laporan tersebut menilai tantangan bagi kedua negara berbeda. Di China, tekanan datang dari defisit fiskal yang melebar, sementara di Indonesia lebih pada komposisi belanja pemerintah yang masih didominasi subsidi dan investasi negara.
Bank Dunia memperkirakan defisit fiskal China akan naik dari 4,5 persen pada 2019 menjadi 8,1 persen pada 2025, dengan rasio utang publik terhadap PDB mencapai 70,8 persen. Kenaikan ini disebut akan mempersempit ruang kebijakan fiskal Negeri Tirai Bambu pada tahun berikutnya.
Sementara itu, Indonesia dinilai masih menjaga defisit anggaran dalam batas aman sebagaimana diatur dalam undang-undang fiskal nasional.
Meski demikian, Bank Dunia menilai struktur belanja publik perlu dioptimalkan agar lebih produktif dan berorientasi pada pertumbuhan jangka panjang.
Namun, lembaga tersebut juga mengingatkan bahwa strategi saat ini belum tentu menjamin keberlanjutan pertumbuhan jangka panjang tanpa reformasi struktural.
Bank Dunia menekankan bahwa China dan Indonesia perlu melakukan reformasi, seperti penghapusan hambatan non-tarif di sektor jasa, deregulasi, dan penyederhanaan perizinan usaha, khususnya di Indonesia, guna meningkatkan potensi pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja produktif.
“Indonesia perlu mempercepat reformasi struktural untuk meningkatkan potensi pertumbuhan dan daya saing ekonomi,” tulis laporan tersebut.
Sebagai perbandingan, negara-negara seperti Filipina dan Vietnam telah melakukan reformasi agresif.
Di Filipina, pemerintah telah membuka sektor-sektor strategis seperti logistik, telekomunikasi, dan energi terbarukan untuk menciptakan persaingan yang lebih besar, serta memperkuat kapasitas tenaga kerja melalui kerangka Enterprise-Based Education and Training (EBET).
Sementara itu, di Vietnam, pemerintah telah memulai reformasi institusional sejak akhir 2024, termasuk restrukturisasi birokrasi besar-besaran dengan pengurangan jumlah kementerian dan lembaga, menyederhanakan struktur pemerintahan daerah dari 63 menjadi 34 provinsi, menghapus level pemerintah tingkat distrik, serta pengurangan jumlah pegawai negeri hingga 20 persen atau setidaknya 100 ribu orang dalam lima tahun.
Langkah-langkah ini dinilai mampu meningkatkan efisiensi ekonomi dan memperkuat proyeksi pertumbuhan jangka panjang.
